Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2016
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 2
Ringkasan
Mengubah ketentuan mengenai objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Mengubah ketentuan mengenai objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, a. b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25): Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656): Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821): Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 3. 4 5. 6. 7. 1 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073), 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132): Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1983 Nomor 28, 2 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036): Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 2), Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 3). Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA dan BUPATI LIMA PULUH KOTA 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA Pasal I Merubah materi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagai berikut l.Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Ditetapkan di Sarilamak Pada Tanggal 3 £ 2016 BUPATI LI LUH KOTA ———- IRFENDI ARBI Diundangkan di Sarilamak Pada tanggal | juni 2016 Pe, MS SEKRETARIS DAERAH SN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TELAH DITELITI BAGIAN HUKUM YENDRI TOMAS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT : (3/2016) 4 " 3 0 , i Lampiran I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR »: 2 TAHUN 2016 TANGGAL : 31 mal 2016 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Gedung Kantor Pemkab 50.000,- Per m?/ tahun Lima Puluh Kota No | Rumah Dinas Besar tarif Keterangan (Rp) 1. | Rumah dinas Rp. 1.500 Per meter / bulan 2. | Rumah dinas guru Rp. 750 Per meter / bulan 3. | Rumah dinas Puskesmas Rp. 1.000 Per meter / bulan s
Pembuatan Retribusi 1 | Kendaraan Roda Empat s/d Rp.18.000,- Per Bulan Th.1994 2 | Kendaraan Roda Empat 1995-2004 | Rp.30.000,- Per Bulan 3 | Kendaraan Roda Empat 2005 ke | Rp.40.000,- Per Bulan atas 4 | Kendaraan Roda Dua s/d Rp. 3.000,- Per Bulan Th.1994 5 | Kendaraan Roda Dua 1995-2004 | Rp. 4.500,- Per Bulan 6 | Kendaraan Roda Dua 2005 kei Rp. 6.000,- Per Bulan atas NO. | JENIS KENDARAAN KAPASITAS Besarnya Keterangan PENUMPANG Retribusi 1 Bus Roda Enam 25 seat 500.000 Per hari 2 Bus Roda Enam 30 seat 750.000 Per hari No JENIS KENDARAAN KAPASITAS Besarnya | Keterangan PENUMPANG Retribusi 1 Mini Bus Roda Empat 9 seat 250.000 Per hari No. JENIS TEMPAT REKALME Besarnya Retribusi Keterangan Pemakai Tempat reklame Rp.50.000/M2 Per Tahun Ma
JENIS Tarif (Rp.) Keterangan A. Pembuatan 1 buah job mix design pekerjaan tanah :
Pekerjaan JMF Burda / batu dengan jenis pemeriksaan : No. JENIS Besarnya Keterangan Retribusi 1 Tenda layang VIP Rp. 300.000 | Per unit / hari
BUPATI LIMA UH KOTA, —I- Ra IRFENDI ARBI Un TELAH DITELITI AK BAGIAN HUKUM 1 No. Jenis alat Tarif (Rp.) Keterangan
Editing kamera video 200.000 Per CD
| Parkir di Terminal untuk Truk, Bus | Rp. 2.500,- Per /kali parkir Sedang 3. | Parkir di Terminal untuk Bus Kecil, | Rp. 2.000,- Per/ kali parkir Station Wagon, Sedang, Jeep, Pick-up 4. 1 Parkir di Terminal untuk Sepeda Motor Rp. 1.000,- Per /kali parkir 5. | Parkir di Terminal untuk Kendaraan bus | Rp. 10.000,- Per/ malam yang bermalam 6. | Pemakaian kios untuk Terminal Tipe C Rp. 100,- Per /m?/ hari 7. | Pemakaian kios untuk Terminal TipeB | Rp. 200,- Per/ m2 / hari 8. | Pemakaian kios untuk Terminal Tipe A Rp. 300,- Per/ m? / hari 9. | Usaha berjualan tidak dalam kios atau | Rp. 1.000,- per /hari restoran 10. | Sarana Kebersihan Umum
| Mobil bus sedang AKAP/AKDP 16-26 | Rp. 2.000,- Per masuk orang penumpang 3. | Mobil penumpang | Rp. 2.000,- Per masuk umum / sewa/ executive AKAP/AKDP kurang dari 8 orang
I Pick up, box kecil Rp. 2.000,- Per masuk 6. | Kendaraan Taksi Rp. 1.500,- Per masuk As TELAH DITELITI BAGIAN HUKUM NG 9 Lampiran III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : 1 TAHUN 2016 TANGGAL : 3! mel 2016 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Ket : Dikecualikan khusus untuk pengguna parkir sebagaimana dimaksud angka 2 bagi kendaraan dinas dengan plat nomor Kabupaten Lima Puluh Kota BUPATI LIM LUH KOTA, IRFENDI ARBI L TELAH DITELITI 3 BAGIAN HUKUM NO JENIS KENDARAAN BESARAN KET TARIF(Rp.) 1. | Parkir Khusus Kendaraan Dinas :
| Parkir Khusus Kendaraan Ex. Halaman kantor Bupati Lama (Parkir Progresif )
Mobil penumpang hari libur, sabtu, dan umum, jeep, pick up atau minggu sejenisnya Bus kecil, station 3. | Parkir Khusus Kendaraan Lokasi Gor Singa Harau
A. Perahu dayung :
Potang Balimau/ Lebaran /Orang.
orang/ Orang I 14 | Tiket tanda masuk tempat-tempat/Sarana Hiburan :
s5 12 E. Tempat-Tempat Khusus dan Fasilitas Lain-Lain: F. NO KETERANGAN TARIF (Rp)
| Pengoperasian Kantin dapat 80.000,-/Hari/1 (satu) Kios dilakukan melalui bentuk kerjasama saling menguntungkan antara Dinas dengan Pihak Rekanan Pengelola
| Pengoperasian fasilitas untuk | untuk setiap tahun sekurang- Outbond, Spa, Cottage, | kurangnya sebesar 204 (dua Merchandise/Souvenir dan lain-lain | puluh persen) keuntungan Dinas hasil pengembangan lebih lanjut | dan setinggi-tingginya 406 (empat dapat dilakukan melalui bentuk puluh persen) untuk keuntungan kerjasama saling menguntungkan berdasarkan prosentase antara Dinas dengan Pihak Rekanan Pengelola Pihak Rekanan Pengelola yang pengaturannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati G. Stadion/ GOR Singa Harau
Malam Hari/ | 5.000.000 pertandingan Pemakaian untuk | Pagi/ Sore 7.500.000 pertandingan antar | hari/ pertandi Negara / Internasional. | ngan Malam 10.000.000 hari/pertandi ngan Pemakaian untuk | Pagi/Sore hari | 2.000.000 perkumpulan atau antar kota Pemakaian untuk | Pagi/Sore per | 200.000 Insidentil kegiatan | Jam sosial. 2 Lapangan Pemakaian untuk | Pagi/Sore/ 500.000 Sepak Bola perkum pulan dalam | Jam Stadion Luar Kabupaten / Antar klub Pemakaian untuk | Pagi/ Sore /1250.000 latihan latihan Pemakaian untuk | Per Hari/ | 50.000 Insidentil kegiatan | Meter bisnis/ pertunjukan komersial. Pemakaian untuk | Per Hari 100.000 Insidentil kegiatan sosial 3 |Bagian Depan | Pemakaian untuk | Pagi/Sore per | 3.000.000 Stadion bisnis, pertunjukan| hari /lapangan/ komersil parkir BUPATI LI LUH KOTA — YO IRFENDI ARBI TELAH DITELITI BAGIAN HUKUM AK. 14 Lampiran VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR TANGGAL : 31 TENTANG 1 “TAHUN 2016 mel PERUBAHAN ATAS 2016 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
| Grade 1 (G1) Biaya sampai dengan pengulangan1 (satu) kali 1.000.000,- 2. | Grade 2 (G2) Biaya sampai dengan pengulangan 1 (satu) kali 1.500.000,- 3. | Grade 3 (G3) Biaya sampai dengan pengulangan1 (satu) kali 2.000.000,- 4. | Grade 4 (G4) Biaya sampai dengan pengulangan 1 (satu) kali 2.500.000,- 1 1 1 1 TEL r 1
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen