Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah4. lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. L 10. 11 12. 13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilavah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masvarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional vang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Narkotika adalah zat atau obat vang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis vang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nveri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab vang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, 5. 6. 7. 8. 9. bukan perdagangan maupun pemindah tanganan. .Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnva disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.