DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi: a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah: b. pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika: c. antisipasi dini penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, d. penyediaan data dan informasi, e. fasilitasi penanganan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika: f. peran serta masyarakat: g. pengawasan dan pelaporan: dan h. pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah4. lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. L 10. 11 12. 13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilavah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masvarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional vang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Narkotika adalah zat atau obat vang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis vang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nveri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab vang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, 5. 6. 7. 8. 9. bukan perdagangan maupun pemindah tanganan. .Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnva disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 2

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan asas : a. b. keadilan, pengayoman, S0 0 kemanusiaan, . perlindungan,d ketertiban: keamanan, partisipasi, dan . kepastian hukum.h.

Pasal 3

Pengaturan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika bertujuan untuk:

a.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor b. Narkotika di Daerah: dan . mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi: a. b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah: pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika: . antisipasi dini penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, . penyediaan data dan informasi,d. . fasilitasi penanganan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan e. Prekursor Narkotika: peran serta masyarakat: f. pengawasan dan pelaporan: dan8g . pendanaan.h.

Pasal 5

(1)Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
(2)Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
(4)Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat Nagari dilaksanakan oleh Walinagari.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Fasilitasi pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bertugas:

a.memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
b.melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga Pemerintah, swasta, maupun masyarakat, Cc. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi pemakai pemula, pecandu, penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
d.melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang:

a.menetapkan pedoman operasional dalam melakukan Fasilitasi P4AGNPN,
b.menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan tempat Rehabilitasi Sosial di Daerah: dan
c.membina dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan tempat Rehabilitasi Sosial di Daerah vang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

BAB IL

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 8

(1)Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan:
1. a.sosialisasi dan penyebaran informasi, dan
2. b.pemberdayaan masyarakat.
(2)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kerapatan Adat Nagari, niniak mamak, alim ulama, bundo kandung, cadiak pandai, organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat.

Pasal 9

Sosialisasi dan penyebaran informasi dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk :

a.kegiatan keagamaan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika, seminar, lokakarya, workshop, penyuluhan, diseminasi, asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis, m0 Oo pagelaran, festival seni dan budaya, kegiatan keolahragaan, pendidikan luar ruangan (outbond), jambore, perkemahan dan napak tilas,
j.perlombaan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika,
k.karya tulis ilmiah, g. h. i / 1. m. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan/atau bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pasal 10

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk : a.

(1)
(2)memfasilitasi peningkatan pengetahuan dai/penceramah mengenai dampak buruk Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga dapat disampaikan kepada masyarakat melalui media dakwah, kerja sama/kemitraan dengan masyarakat, swasta, pendidikan dan pemerintah, pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan b. Narkotika, . pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dinid. masyarakat di Daerah dan forum pembauran kebangsaan, pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan komponen masyarakat, dan pelibatan tokoh ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan tokoh masyarakat, dan/atau fasilitasi penetapan Nagari pelopor bersih narkotika dan prekursor e. f£ narkotika.

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, menyusun rencana aksi daerah pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun dan disampaikan kepada Menteri yang membidangi urusan Dalam Negeri melalui Gubernur.

(3)
(4)Untuk tingkat kecamatan, penyusunan rencana aksi kecamatan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan oleh Camat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Rencana aksi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati setiap tahun.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…