DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah: a. Tertib jalan dan angkutan umum, b. Tertib jalur hijau, tanaman dan tempat umum, c. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup, d. Tertib Bangunan, e. Tertib pedagang kaki lima, f. Tertib Usaha Pariwisata: g. Tertib Kesehatan: h. Tertib sosial: i. Tertib Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan anak sekolah, j. Tertib minuman beralkohol/minuman keras, k. Tertib inhalan: l. Tertib warung kelambu, m. Tertib tempat hiburan, n. Tertib rumah kos/sewaan, o. Tertib Izin Usaha, p. Tertib Keramaian: dan q. Penertiban Terhadap Pelanggaran Atas Kegiatan Yang Perizinannya Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 1 () Mengingat . Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928): Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 1 3. 4. 5. 6. 7. 2 SA NX () 8. 10. 11. 12. 13. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983TentangPelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145), Peraturan Pemerintah Nomor &6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Paja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.Pw-07.03 Tahun 1984 Tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 80 Seri D), Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15). 9. Aa 2 3 ) () Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA dan BUPATI LIMA PULUH KOTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsipotonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. |
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Lima puluh Kota.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat dengan Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
7.Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
8.Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati Lima Puluh Kota untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Aa bk 4 () 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib dan teratur. Badan adalah sekumpulan orang atau badan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana daerah yang diperuntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau daerah yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari degam menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan sejenisnya. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat dengan PKL adalah pelaku usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana daerah, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara. 5s NN NX 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran. Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja sebagai pemuas nafsu birahi dengan menerima imbalan. Gelandangan adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Perbuatan Cabul adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh yang menimbulkan birahi atau rangsangan yang dilakukan orang yang berlainan jenis dan/jenis atau sesama jenis terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agama, etika, moral, adat dan susila lainnya. Porno Aksi adalah perbuatan/atau tingkah laku secara erotis (membuka aurat) yang dapat membangkitkan nafsu birahi secara langsung dimuka umum. Premanisme adalah suatu perbuatan yang mengarah pada kekerasan dan anarkis yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Waria atau Banci adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang melakukan aktifitas dan perilaku negatif sebagai PSK. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, lukisan, suara bunyi, gambar bergerak,animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tatakrama kesopanan antara lain, perbuatan yang dilakukan oleh wanita tuna susila, laki-laki hidung belang, meminum minuman keras serta perbuatan maksiat lainnya. Tempat Maksiat adalah lokasi yang diduga atau dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negosiasi kearah perbuatan maksiat maupun sarana untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri. x 6 | ng, ) 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Warung Kelambu adalah warung nasi, restoran, rumah makan, warung kaki lima maupun tempat lainnya yang melayani orang makan dan minum di tempat tersebut di siang hari baik secara terang-trangan maupun sembunyi-sembunyi di Bulan Ramadhan. Minuman Keras adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol yang dapat memabukan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu akal sehat. Erotis adalah sikap tubuh, gerak, mimik, suara, kalimat, aroma, sentuhan dan sebagainya yang bertujuan untuk membangkitkan dorongan seksual. Inhalan adalah zat senyawa organik yang berbau tajam dan mudah menguap yang terdiri atas larutan dan gas yang dijual secara bebas dalam bentuk lem, pelarut cat, tip ex, bensin, pernis, aseton, dan lain sebagainya. Warung Internet yang selanjutnya disingkat warnet adalah tempat yang digunakan untuk menyewakan jasa internet kepada khalayak umum, dapat berupa game online dan lainnya. Pub adalah tempat hiburan khusus mendengarkan live music sambil minum minuman yang dibuka pada waktu malam (sampai larut malam). Kafe adalah tempat minum kopi dan sejenisnya yang pengunjungnya dihibur dengan musik. Diskotik adalah tempat hiburan atau klub dengan mmeperdengarkan music yang dimainkan oleh discjockey (DJ), bukan sebuah band di atas panggung. Tempat Karaoke adalah tempat yang menyediakan fasilitas jasa hiburan dimana seseorang dapat memasukan nada sesuai dengan keinginannya kemudian bernyanyi tanpa harus diiringi live band atau orchestra. Rumah Kos atau sejenisnya adalah rumah atau kamar yang disewakan untuk tempat tinggal yang sifatnya sementara. Hotel atau penginapan adalah suatu tempat usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan Ne 4 peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7 (: (
39.Salon Kecantikan adalah tempat atau gedung orang merawat kecantikan, merias muka, menata rambut dan sebagainya dengan memungut bayaran.
40.Huller Keliling adalah usaha penggilingan padi yang melakukan usaha dengan berkeliling dan atau dapat berpindah-pindah tempat.
41.Pasar Malam adalah kegiatan hiburan yang dibuka pada malam hari dengan berbagai kegiatan permainan dan hiburan.
42.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan agama, tata kehidupan, etika, moral dan budaya masyarakat yang berkembang di Kabupaten Lima Puluh Kota. AN

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a.Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan kewajiban dan hak-hak masyarakat,
b.Menumbuhkembangkan budaya displin masyarakat, Memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan
d.Menegakan kewibawaan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang amanah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a.Tertib jalan dan angkutan umum, 4
b.Tertib jalur hijau, tanaman dan tempat umum, 8 ( ( i pad. 2 8 0 5 3

(1)
(2)
(1)
(2)
(1)Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup, Tertib Bangunan, Tertib pedagang kaki lima, Tertib Usaha Pariwisata: Tertib Kesehatan: Tertib sosial: Tertib Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Tidak Tetap dan anak sekolah, Tertib minuman beralkohol/minuman keras, Tertib inhalan: d. e. f & h. k. Tertib warung kelambu,1 . Tertib tempat hiburan, Tertib rumah kos/sewaan, Tertib Izin Usaha, Tertib Keramaian: dan Penertiban Terhadap Pelanggaran Atas Kegiatan YangPerizinannya Bukan NX Kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah. Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum dan atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, melindungi kualitas jalanserta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar masuk ke jalan lokal/kolektor sekunder.

Pasal 6

Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pasal 7

Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9 ( (

(2)
(3)
(4)(S) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan rambu penyeberangan/zebra cross. Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditentukan dan tidak boleh berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan/ditentukan. Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan. Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan kendaraan angkutan umum yang tidak sesuai dengan standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa/meminta uang. Ne Pasal 9 Setiap kendaraan bermotor atau tidak bermotor dilarang membongkar atau memuat barang di luar tempat yang telah ditentukan.

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang : a. b. Balapan di jalan raya tanpa izin, Membuat, memasang, membongkar atau memindahkan tanggul, portal, penutup jalan, rambu-rambu, putaran jalan, jalur pemisah dan pulau- pulau lalu lintas dan/atau yang dapat disamakan dengan itu, Mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, memasang reklame di jalan atau trotoar, termasuk mencuci kendaraan di halaman rumah sendiri yang mengakibatkan air dan kotorannya mengalir ke jalan umum: Memarkirkan kendaraan di atas trotoar, taman, pedestrian, jenjang atau tempat lain yang bukan diperuntukan untuk parkir kendaraan, Bermain sepatu roda, skate board, layang-layangyang dianggap mengganggu ketertiban umum, Melemparkan benda keras atau tajam, membuang kotoran binatang/manusia, sampah yang mengganggu jalan dan trotoar, Menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain dipermukaan c. d. e. f. g jalan atau di atas trotoar, 10 ) h. i Jika keadaan memaksa menumpuk bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf g, hanya dapat diberikan dispensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Menggali jalan atau trotoar tanpa izin Bupati.

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang : a.

(1)
(2)Merusak, menebang/memotong pohon atau tanaman di jalur hijau, taman dan tempat umum, Membuang, menumpuk, membakar sampah/kotoran di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu, Memasang, menempelkan, menggantungkan benda-benda apapun di pohon, dijalur hijau, taman dan tempat umum tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, Menggali jalur hijau, taman untuk pemasangan tiang/kabel pipa listrik, telepon/gas, pipa air minum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, Mengotori, merusak jaur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada, Bertempat tinggal, tidur serta mendirikan bangunan apapun di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya, Membongkar, memuat barang, mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor/ tidak bermotor di jalur hijau, taman dan tempat umum, Melepaskan, menambatkan, mengembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum, dan Menangkap, berburu, menembak/membunuh binatang di jalur hijau, b. d. e. £ h. . NX taman dan tempat umum.

Pasal 12

Setiap orangatau badan pemilik, penghuni, pemakaiatau penanggung jawab rumah, bangunan, tanah/kapling pekarangan wajib memelihara, merawat, menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban yang ada di sekitarnya. Setiap orang atau badan dilarang membangun kandang yang diperuntukkan untuk hewan pemeliharaan (ternak) di lingkungan pemukiman yang padat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11 | . (

(3)(4 (S)
(1)
(2)
(3)
(4)Setiap orang atau badan dilarang menumpuk barang-barang bekas di lingkungannya tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap tahun menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia atau hari besar lainnya dianjurkan mengapuri/mencat dinding bangunan tempat tinggal dan pagar pekarangan dan diwajibkan mengibarkan Bendera Merah Putih sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianjurkan mencat atap rumah atau atap bangunan lainnya yang dapat mengganggu pemandangan.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…