DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi a. Industri Unggulan Daerah: b. Sistematika RPIK tahun 2022-2042: c. Pelaksanaan: d. Pengendalian dan evaluasi: dan e. Pendanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2022-2042. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25): . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2. 3. 4. Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573): . Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang 5. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015- 2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671), . Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun6. 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 14): . Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 107. Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10): . Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 78. Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Menetapkan RPIK 2022-2042 dan BUPATI LIMA PULUH KOTA MEMUTUSKAN, PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022- 2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
5.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022- 2042 yang selanjutnya disebut dengan RPIK 2022-2042 adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2042.
6.Industri Unggulan Daerah adalah suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan) teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.

Pasal 2

RPIK tahun 2022-2042 diselenggarakan berdasarkan azas :

a.Kepentingan umum: Demokrasi ekonomi: Kepastian berusaha, » 9 Kemandirian, 9 Persaingan usaha yang sehat, dan Keterkaitan industri. RDPIK2022-2042 b. f.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI Mi. KONDISI DAERAH IL1l.1l. Fisik IL.1.1.1. Geografis Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0025'28,71"LU dan 0022'14,52" LS serta antara 100015'44,10" - 100050'47,80" BT. Luas daratan mencapai 3.354,30 Km yang berarti 7,94 persen dari daratan Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229,64 Km2. Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi yaitu : Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Propinsi Riau. Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 kecamatan, yang terluas adalah Kecamatan Kapur IX sebesar 723,36 Km'? dan yang terkecil adalah Kecamatan Luak yaitu 61,68 Km?.

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :

a.Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam pembangunan industri di daerah,
b.Sebagai pedoman bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pembanguan industri Unggulan Daerah di daerah.

Pasal 4

Tujuan pengaturan RPIK Tahun 2022-2042 :

a.Memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam pembangunan industri di daerah,
b.Mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing dan maju: Cc. Mewujudkan kepastian berusaha di daerah: dan
d.Menciptakan persaingan industri yang sehat dalam rangka pemerataan pembangunan industri di daerah.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI III. 1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah TII.I.i. VISI PEMBANGUNAN DAERAH Visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Pengertian visi ini sesuai menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)RPIK Tahun 2022-2042 disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Industri Unggulan Daerah,
b.Sistematika RPIK tahun 2022-2042:
c.Pelaksanaan: d . Pengendalian dan evaluasi: dan » Pendanaan RPIK 2022-2042

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA IV.1. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Bagian ini berisikan tentang pendekatan dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri di kabupaten Lima Puluh Kota.Tujuan dan sasaran yang telah ditampilkan pada BAB III merupakan terjemahan dari visi dan misi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sehingga strategi yang dirumuskan ini dapat juga menjadi cara untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota di sektor industrinya. Adapun strategi pembangunan industri Kabupaten Lima Puluh Kota adalah berikut:

Pasal 7

(1)Industri unggulan dicantumkan lebih konkrit dan disinkronkan dengan Lampiran halaman 80 Rancangan Peraturan Daerah serta Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pengembangan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038.
(2)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di daerah juga dapat dikembangkan industri lain yang potensial sesuai dengan sumber dayanya.

BAB V

PENUTUP V.I. URAIAN RINGKAS KETERKAITAN BAB I s.d BAB VI 1 Adapun keterkaitan masing-masing bab dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lima Puluh Kota dapat terlihat melalui uraian berikut ini:

Pasal 8

(1)RPIK Tahun 2022-2042 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : a. c. Pendahuluan yang berisikan latar belakang, dasar hukum dan sistematika penulisan, Gambaran Kondisi Daerah terkait pembangunan industri yang berisikan kondisi daerah, sumber daya industri, sarana prasarana, pemberdayaan b. industri kecil dan menengah, . Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah yang berisikan visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah: . Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah yang berisikan d. strategi dan program-program pembangunan industri daerah: dan Penutup.
(2)RPIK Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. RPIK 2022-2042

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 9

RPIK Tahun 2022-2042 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di daerah.

Pasal 10

RPIK Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dijadikan acuan bagi OPD dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugasnya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 11

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042.
(2)Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD terkait.
(3)Dalam hal pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042 tidak sesuai dengan capaian sasaran tahunan, OPD terkait dapat melakukan perubahan sasaran tahunan RPIK 2022-2042 sepanjang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…