DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 166

Lembaga terkait

Ringkasan

Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan Hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, dan membela untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25):
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886): .
4.Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248): | " | LL
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841): . Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang6. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421), , Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor7. 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Menetapkan : dan BUPATI LIMA PULUH KOTA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM. PA BAB I! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. 11. 12. 13. 14. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penvelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan vang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menvelesaikannya. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menvelesaikannva. Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum adalah unit organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Nagari adalah nagari vang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Walinagari adalah Walinagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. 3. 5. 6. 7. 8. 9. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Bantuan Hukum diselenggarakan berdasarkan asas: a. a. b. keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan,

c.efisiensi, . efektivitas: dan . akuntabilitas.e.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: a.

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di daerah, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat b. d. dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Bantuan Hukum diberikan kepada penerima Bantuan Hukum di Daerah, yang menghadapi masalah hukum. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, dan membela untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak dasar atas sandang, pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan, berusaha, dan/atau perumahan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu penvelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Penvelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar Bantuan Hukum.
(3)Penvelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bantuan Hukum Litigasi: dan
2. b.Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Pasal 7

Dalam penvelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

a.menyusun dan menetapkan kebijakan penvelenggaraan Bantuan Hukum,
b.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum: dan
c.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berwenang:

a.mengawasi pelaksanaan program Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum,
b.memastikan penvelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan vang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dan
c.melakukan identifikasi dan klarifikasi perkara yang diajukan pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum ke pengadilan di Daerah.

Pasal 9

(1)Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
(2)Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada avat (1) menyampaikan laporan terhadap evaluasi penvelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran kepada Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, para legal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum: . melakukan pelayanan Bantuan Hukum: b. menvelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan c. penyelenggaraan Bantuan Hukum: . menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakand. Bantuan Hukum: mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara: dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan e. f. Hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:

a.melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum, melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang b. digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum: Pd
c.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang,
d.memberikan Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara vang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranva selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum, dan
e.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.

Isi peraturan

Teks166PDFHirarki

Memuat teks peraturan…