DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

RPPLH dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan berkelanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. Ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi Daerah. RPPLH bertujuan: a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Lingkungan Hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024 - 2054;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 ‘NNomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856}; lan
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 932);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA dan BUPATI LIMA PULUH KOTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024 - 2054. BAB | KETENTUAN UMUM Pasal 1] Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: . Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. . Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. . Bupati adalah Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota. . Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menjalankan urusan di bidang Lingkungan Hidup, perumahan rakyat dan permukiman. . Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu_ sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. A 1 2. 3. 4. 5. 6. am 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau’ kerusakan Lingkungan Hidup yang’ meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannva berkaitan dengan Lingkungan Hidup. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 7. 8. 9.

Pasal 2

RPPLH dilaksanakan berdasarkan asas: com mo op tanggung jawab negara; kelestarian dan berkelanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; d. . Ekoregion; keanekaragaman hayati; om j. k. 1. m. n. pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi Daerah.

Pasal 3

RPPLH bertujuan: a. b. c. Soro 9

(1)
(2)
(1)
(2)melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau’ kerusakan Lingkungan Hidup; menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan_ kelestarian ekosistem; menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup; mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Lingkungan Hidup; menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; . mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana; mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.

BAB II

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

RPPLH Daerah disusun berdasarkan:

a.RPPLH Provinsi;
b.Inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
c.Inventarisasi tingkat Ekoregion. Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: keragaman karakter dan fungsi ekologis; sebaran penduduk; sebaran potensi Sumber Daya Alam; kearifan lokal; aspirasi masyarakat; dan Perubahan Iklim.

Pasal 5

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar penyuaunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan RPPLH maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah wajib diubah paling lama 2 (dua) tahun. la d. e. f. a. b. d. e. f.

Pasal 6

(1)RPPLH disusun untuk jangka waktu berlaku 30 (tiga puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2)Dalam hal terdapat kebijakan strategis nasional, provinsi dan/atau Daerah yang perlu diakomodir, maka peninjauan RPPLH dapat dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun. oy

Pasal 7

(1)RPPLH memuat arahan mengenai:
1. a.rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
2. b.rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
3. c.rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
4. d.rencana adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim.
(2)Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program.

Pasal 8

(1)Muatan arahan RPPLH sebagaimana dimaksud Pasal 7 disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BABI mengenai Pendahuluan;
2. b.BAB II mengenai Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
3. c.BAB III mengenai Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup;
4. d.BAB IV mengenai Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
5. e.BAB V mengenai Periodisasi Implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(2)Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a berisikan cakupan arah kebijakan sebagai berikut:
1. a.meningkatkan daya tampung jasa pengaturan tata aliran air dan banjir pada beberapa kecamatan;
2. b.meningkatkan kualitas tutupan hutan dan Kawasan Lindung pada hulu sungai utama; meningkatkan kerja sama dalam pengelolaan sungai; mempertahankan luas dan kualitas tutupan hutan; mempertahankan luas dan kualitas lahan pertanian; meningkatkan kualitas Daerah Tangkapan air di luar hutan; meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan; meningkatkan kapasitas pengelolaan keanekaragaman hayati; dan ¢. d. e. f. g h.
3. i.meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan.
(2)Strategi implementasi dan indikasi program dari masing-masing arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada dokumen RPPLH yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b berisikan cakupan arah kebijakan sebagai berikut:
1. a.meningkatkan kualitas air permukaan;
2. b.meningkatkan stabilitas debit air sungai;
3. c.memelihara kualitas udara;
4. d.meningkatkan kualitas tanah untuk produksi biomassa; dan
5. e.meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman.
(2)Strategi Implementasi dan Indikasi Program dari masing-masing arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada dokumen RPPLH yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
(1)Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf c berisikan cakupan arah kebijakan sebagai berikut:
1. a.meningkatkan tata kelola Sumber Daya Alam;
2. b.mengembangkan sistem pemantauan dan pengawasan_ kualitas lingkungan; meningkatkan daya guna sumber daya hutan; meningkatkan daya guna dan pelestarian sumber daya air; meningkatkan daya guna dan pelestarian sumber daya lahan; dan mengembangkan nilai guna kehati.
(2)Strategi Implementasi dan Indikasi Program dari masing-masing arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada dokumen RPPLH yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan a moan Daerah ini.

Pasal 12

(1)Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf d berisikan cakupan arah kebijakan sebagai berikut: a. mengembangkan kapasitas adaptasi dalam menghadapi Perubahan Tklim; dan b. mengembangkan kapasitas mitigasi Perubahan Iklim.
(2)Strategi Implementasi dan Indikasi Program dari masing-masing arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada dokumen RPPLH yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 4
(1)
(2)
(1)
(2)

BAB III

PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP 3.1. Isu Pokok yang Akan Diselesaikan / Permasalahan/ Isu Lingkungan Hidup 3.1.1. Isu Strategis Lingkungan Hidup Nasional Memperhatikan arahan yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam materi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup isu strategis pada tingkat nasional adalah :

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan RPPLH. Pembinaan terhadap pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dalam bentuk:

a.sosialisasi;
b.rapat koordinasi;
c.pelatihan dan bimbingan teknis; dan/atau
d.pemberian penghargaan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…