Objek pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi: a. Bangunan gedung, b. Bangunan perumahan permukiman, c. kendaraan bermotor d. bahan berbahaya, dan e. hutan dan/atau lahan
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan Non Kebakaran. a. b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699): 10. 11. 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247): Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4728): Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Ms Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) , | Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600): Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negard Tahun 1993 Nomor 58 Tambahah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527), P Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan | Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia AD 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532), |Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan (Lembaran ( Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178): Peraturan Menteri Pekerjaan , Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistim Proteksi pada Bangunan Gedung dan Lingkungan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 5, Ik 15 Menetapkan : 15. 16. 17. 18. telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan (Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan| Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Kabupaten Lima (Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana mbangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor & Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4), Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15), IgPeraturan Daerah Kabupaten Lima luh Kota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | KABUPATEN LIMA PULUH KOTA dan BUPATI LIMA PULUH KOTA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN PELAYANAN NON KEBAKARAN |
BAB II
Objek pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi:
Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung didasarkan pada :
Bangunan perumahan dilingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan bangunan perumahan dilingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan, sedang dan berat.
Kendaraan bermotor yang diatur dalam | pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran terdiri dari:
Bahan Berbahaya terdiri dari:
| Kebakaran hutan dan lahan adalah sebuah kebakaran yang terjadi dialam liar dan dapat berpotensi memusnahkan rumah- rumah dan lahan-lahan pertanian disekitarnya. !
BAB III
|
Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan keluar yang menghubungkan antar unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang Jain.
Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
Membuka PDF…