DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 129

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. a. b. c. d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25): Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725): 2. Page 1 of 40 . ) 2 ! 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982), Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068), Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076), Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285), Page2 of 40 4. 5. 6. 7. 8. 9. ve Su , : 13. 14. 15. 16. 17. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 923), Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor OS Tahun 2012 tentang Kriteria Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NX Menetapkan dan BUPATI LIMA PULUH KOTA V MEMUTUSKAN:

BAB II

ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 2

(1)Asas perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) didasarkan atas: a. tanggung jawab daerah:
1. b.kelestarian dan keberlanjutan:
2. c.keserasian dan keseimbangan:
3. d.keterpaduan:
4. e.manfaat,
5. f.kehatian-hatian:
6. g.keadilan: —
7. h.ekoregion, L i. keanekaragaman hayati, J. pencemar membayar:
8. k.partisipatif: dan
9. l.kearifan lokal:
10. m.tata kelola pemerintahan yang baik: dan
11. n.otonomi daerah.
(2)selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga didasarkan atas asas filosofi alam takambang jadi guru, sebagai berikut :
1. a.arif bijaksana:
2. b.musyawarah dan mufakat:
3. c.penghormatan hak Ulayat dan hak hukum adat:
4. d.kesadaran: dan
5. e.kebersamaan.

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk :

a.mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten dan konsekuen, untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup:
b.menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam kegiatan PPLH,
c.melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui upaya mencegah, menanggulangi, dan memulihkan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak:
d.memelihara lingkungan hidup melalui upaya konservasi, pencadangan dan/atau pelestarian fungsi atmosfir terhadap perubahan iklim: Page 7 of 40 ) 2 | ——.
e.memberikan kepastian hukum bagi setiap usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup: menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan: menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mewujudkan pembangunan berkelanjutan: dan mengantisipasi isu lingkungan global. Aa —» h. 1.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :

a.perencanaan,
b.pemanfaatan: C. pengendalian:
d.pemeliharaan:
e.pengawasan: dan
f.penegakan hukum.

Pasal 5

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai sasaran : a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, Meningkatnya kesadaran hukum dan kesadaran lingkungan masyarakat daerah dalam pengendalian lingkungan hidup: Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan masa depan, . Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup: Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana: Terlindunginya Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dari dampak usaha dan/atau kegiatan berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan

g.Terwujudnya kebijakan Pemerintah Daerah yang berwawasan lingkungan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah dilakukan melalui tahapan:

a.inventarisasi lingkungan hidup: b. penetapan wilayah ekoregion: dan Page 8 of 40 «. b. c. d. e. f Aa ) 5 C. penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan inventarisasi lingkungan hidup.
(2)Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, analisis data dan informasi lingkungan hidup dalam bentuk geospasial dan non geospasial.

Pasal 8

(1)Data dan informasi lingkungan hidup geospasial diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1: 50.000 atau 1: 25.000.
(2)Data dan informasi lingkungan hidup non geospasial diperlukan untuk penyusunan RPPLH dalam bentuk bukan peta.
(3)Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya alam: jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan: bentuk penguasaan sumber daya alam: pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam: bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup: gas rumah kaca, kerentanan terhadap perubahan iklim: . jasa ekosistem: keragaman karakter dan fungsi ekologis: dan aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
(4)Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.
(5)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianalisis melalui kegiatan: pengolahan data geospasial tematik: pengolahan data statistik: pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup, dan analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(6)Dalam melakukan analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperhatikan: sebaran penduduk: aspirasi masyarakat: kearifan lokal: konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam: dan . aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup. TepaMmaNn Up A0 rp 2 Pp gp» 0 Page 9 of 40 | ) 5

Pasal 9

(1)RPPLH disusun berdasarkan :
1. a.RPPLH Provinsi Sumatera Barat: dan
2. b.inventarisasi lingkungan hidup.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah melalui OPD di bidang lingkungan hidup.
(3)Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan: keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal: aspirasi masyarakat, perubahan iklim, dan daerah rawan bencana. a. b. c. d. e. f Aa

Pasal 10

Materi muatan RPPLH sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) meliputi rencana:

a.pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam,
b.pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, Cc. pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan
d.adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 11

RPPLH harus memperhatikan:

a.kondisi geologis dan ekologis dengan mengutamakan isu lingkungan hidup strategis daerah yang meliputi air, hutan, dan daerah rawan bencana serta isu lingkungan hidup daerah lainnya yang mempunyai dampak penting: dan
b.kepentingan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 12

(1)RPPLH ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. Page 10 of 40 | ) )

Isi peraturan

Teks129PDFHirarki

Memuat teks peraturan…