DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Dalam penyelenggaraan PTSP, Bupati melakukan penyederhanaan pelayanan. Pelayanan atas permohonan Perizinan dan Non Perizinan meliputi: 1. pelayanan semua jenis Perizinan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal, 2. pelayanan penerbitan dokumen Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan kewenangannya, 3. pelayanan pemberian fasilitas fiskal dalam rangka penanaman modal dalam lingkup kewenangan daerah, 4. pelayanan informasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal, dan/atau 5. kemudahan pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, b. d. 2 Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038), 2. 3. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 5. Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 7. 3 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

8.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357),
9.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221),
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA dan BUPATI LIMA PULUH KOTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemeritah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 4 asas otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945. . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. . Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Penyelenggara PTSP adalah SKPD yang melaksanakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non Perizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati Lima Puluh Kota yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. . Aparatur Penyelenggara PTSP adalah pegawai pada SKPD Penyelenggara PTSP. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Indonesia. 5 10. 11. 12. 13. 14. 15. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Perizinan dan Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan. Standar Operasional Prosedur adalah ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur, yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan PTSP. Standar Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara Kepala Penyelenggara PTSP dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan. 6 Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, Memperpendek proses pelayanan, Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, dan Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. b. d.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, AZAS DAN PRINSIP PTSP9

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan PTSP adalah:

a.Terwujudnya pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, dan Terpenuhinya hak masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Non b. Perizinan.

Pasal 4

Azas PTSP meliputi: transparan, akuntabel, partisipatif, a. b. c. kesamaan hak,d. 7

e.efektif:
f.efisien,
g.keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan
h.profesional.

Pasal 5

Prinsip PTSP:

a.keterpaduan,
b.ekonomis,
c.koordinasi,
d.pendelegasian wewenang,
e.akuntabilitas, dan
f.aksesibilitas.

BAB III

PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh Penyelenggara PTSP.
(2)Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pegawai yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
(3)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. 8

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh Penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Bupati.
(2)Untuk mempercepat proses pelayanan, Bupati mendelegasikan kewenangan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Penyelenggara PTSP.
(3)Ketentuan mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan PTSP, Bupati melakukan penyederhanaan pelayanan.
(2)Pelaksanaan penyederhanaan pelayanan sebagimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Penyelenggara PTSP.
(3)Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
1. a.pelayanan atas permohonan Perizinan dan Non Perizinan meliputi:
  1. 1.pelayanan semua jenis Perizinan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal,
  2. 2.pelayanan penerbitan dokumen Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan kewenangannya,
  3. 3.pelayanan pemberian fasilitas fiskal dalam rangka penanaman modal dalam lingkup kewenangan daerah,
  4. 4.pelayanan informasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal, dan/atau 9
(1)
(2)
(1)
(2)

5.kemudahan pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal.

b.percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan,
c.kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian Perizinan dan/atau Non Perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya,
d.mengurangi berkas kelengkapan permohonan Perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan Perizinan, dan
e.pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 9

Jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara PTSP meliputi:

a.pelayanan Perizinan, dan
b.pelayanan Non Perizinan Ketentuan untuk jenis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 10

Prosedur PTSP merupakan prosedur pelayanan yang diberikan secara langsung kepada penerima layanan. Prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur. 10

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1)Penyelenggara PTSP wajib menyusun standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.
(2)Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (Il) meliputi komponen :
1. a.dasar hukum,
2. b.persyaratan,
3. c.sistem, mekanisme dan prosedur / Standar Operasional Prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/ tarif, produk layanan, d. e. f prasarana dan sarana,g kompetensi pelaksana,h. pengawasan internal,
4. j.penangan pengaduan, saran dan masukan,
5. k.jumlah pelaksana, Il. jaminan layanan,
6. m.jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, dan
7. n.evaluasi kinerja pelaksana. 1.
(3)Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ukuran kualitas kinerja yang wajib ditaati oleh Aparatur Penyelenggara PTSP dan/atau penerima layanan.
(4)Standar Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan kepada masyarakat oleh Penyelenggara PTSP.
(5)Penyelenggara PTSP yang tidak mentaati Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak mempublikasikan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. 11
(6)Dalam hal penyelenggara PTSP tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1)Proses penyelenggaraan dan persyaratan pelayanan dapat dilakukan untuk satu jenis Perizinan tertentu atau Perizinan paralel.
(2)Dalam hal penyelenggaraan pelayanan Perizinan paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satu kali permohonan dan pemeriksaan teknis dapat digunakan untuk memproses berbagai izin dan non izin yang berkaitan.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…