DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, daya saing Daerah serta bidang lainnya melalui pengembangan inovasi daerah yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi dalam satu kesatuan sistem Inovasi Daerah;
b.bahwa Inovasi Daerah merupakan sarana bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih produktif, inovatif, efisien dan efektif sehingga mempercepat kemajuan, kemandirian, kesejahteraan dan daya saing Daerah;
c.bahwa sesuai ketentuan pasal 386 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat melakukan inovasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk BUPATILOMBOKBARAT, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG INOVASIDAERAH PERATURANDAERAHKABUPATENLOMBOKBARAT NOMOR10 TAHUN2019 BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Menimbang 2 I

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142); Mengingat 3 besarsebagian I adalah badan usaha yang seluruh atau modalnya dimiliki oleh Daerah. Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten LombokBarat.
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prmsrp otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati LombokBarat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDAadalah Sekretaris Daerah Kabupaten LombokBarat.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD KETENTUANUMUM BABI

Menetapkan

Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGINOVASIDAERAH MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENLOMBOKBARAT dan BUPATI WMBOK BARAT 4 kehidupan manusia. pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu (

9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan petjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
12.Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, datr/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang barn, atau cara barn untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
13.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharnan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14.Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
15.Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dibidang teknologi.
16.Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi 5 ( yang inovatif; dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing Daerah melalui berbagai prakarsa program dan kegiatan penyelenggaraan bidang melaluiPemerintahan Daerah disegala pengembangan SIDa;

c.terwujudnya peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan disegala bidang melalui pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yang inovatif di daerah;
b.terwujudnya peningkatan kinerja Pasal 2

(1)Pengaturan SIDa, bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah;
2. b.mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat dan pemerintahan daerah;
3. c.mempercepat terwujudnya visi dan misi serta program pembangunan daerah; dan
4. d.menjadikan Kabupaten Lombok Barat sebagai Kabupaten Inovatif Percontohan di Indonesia.
(2)Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sasaran Inovasi Daerah, diarahkan pada:
1. a.terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat
  1. 17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
  2. 18.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
  3. 19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. 6 I Pasa14 Ruang lingkup Pengaturan SIDa, meliputi:
2. a.bentuk dan kriteria inovasi daerah;
3. b.pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah;
4. c.ujicoba inovasi daerah;
5. d.penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan inovasi daerah;
6. e.diseminasi dan pemanfaatan inovasi daerah;
7. f.informasi inovasi daerah;
8. g.tugas pemerintah daerah;
9. h.tim pengembangan inovasi daerah;
  1. 1.pembinaan dan pengawasan; J. peran serta masyarakat; dan
10. k.pendanaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan SIDa, diselenggarakan berdasarkan prinsip- prinsip:

a.peningkatan efisiensi;
b.perbaikan efektivitas;
c.perbaikan kualitas pelayanan;
d.tidak menimbulkan konflik kepentingan;
e.berorientasi kepada kepentingan umum;
f.dilakukan secara terbuka;
g.memenuhi nilai-nilai kepatutan dan / atau kearifan lokal masyarakat;
h.dapat dipertanggungiawabkan;
1. 1.perlindungan hukum; J. koordinasi;
k.kerjasama; dan
1. 1.sistemik (terpadu). strategis daerah. permasalahan -permasalahanmengatasie. membantu
d.terwujudnya visi, misi dan program pembangunan daerah yang inovatif dan terciptanya Kabupaten Lombok Barat sebagai Kabupaten Inovatif di Indonesia; dan 7 ( Pasal 6

(1)Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaanunsur manajemen.
(2)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasijenis dan bentuk barang/jasa publik.
(3)Inovasi pemberdayaan dan peran serta masyarakat dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan peran serta masyarakat yang meliputi proses dan hasil pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan, pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan bidang lainnya.
(4)Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanganPemerintah Daerah. InovasiDaerah berbentuk:
1. a.inovasitata kelola Pemerintahan Daerah;
2. b.inovasiPelayanan Publik;
3. c.inovasipemberdayaan dan peran serta masyarakat; darr/atau
4. d.Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

f.rencana kebutuhan anggaran, jika diperlukan.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 8

(1)Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
1. a.Bupati danJatau Wakil Bupati;
2. b.anggota DPRD;
3. c.ASN;
4. d.pegawaiBUMD;
5. e.Perangkat Daerah;
6. f.BUMD;dan
7. g.anggota masyarakat.
(2)Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
1. a.bentuk Inovasi Daerah;
2. b.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
3. c.tujuan Inovasi Daerah;
4. d.manfaat yang diperoleh;
5. e.waktu uji coba Inovasi Daerah; dan BABIII PENGUSULANDANPENETAPANINISIATIFINOVASIDAERAH

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
b.memberi manfaat bagi Daerah darr/atau masyarakat;
c.tidak mengakibatkan pembebanan danJ atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
e.dapat direplikasi.

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b ditu~ngka..ndalam usulan Proposal Inovasi Daerah inisiatif anggotaDPRD.
(2)Usulan Proposal Inovasi Daerah inisiatif anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
(3)Usulan Proposal Inovasi Daerah inisiatif anggota DPRDyang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disa..rnpaikan kepada Bupati.
(4)Dalam pengusulan, penyusunan, pengembangan dan pembahasan Proposal Inovasi Daerah inisiatif DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9
(1)Inisiatif inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Inisiatif Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapidengan proposalInovasiDaerah.
(3)ProposalInovasiDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas, dirancang dan disusun secara komprehensifoleh tim independen yang dibentuk secara insidentil pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak.
(4)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan unsur perguruan tinggi, praktisi, pakar danIatau unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(5)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan petunjuk/arahan Bupati. 10 !

Pasal 11

(1)Inisiatif inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai usulan Proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
(2)Usulan proposal Inovasi Daerah yang berasal dari ASNyang disetujui dan ditetapkan Pimpinan Perangkat Daerah, diajukan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangandisertai dengan ProposalInovasiDaerah.
(3)Organisasi Perangkat Daerah yang memilikitugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan Proposal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menentukan layak atau tidak sesuai dengan kriteria Inovasi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(4)Dalam hal hasil verifikasi d~n evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembanganmenyampaikan InovasiASNkepada Bupati.
(5)Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak layak, Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di Inisaitif DPRD danfatau Staf Ahli DPRD yang bersifat insidentil.
(5)Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
(6)Bupati menetapkan Proposal Inovasi DPRD sebagai Inovasi Daerah sesuai laporan hasil kajian, verifikasi, dan penilaian kelayakan Proposal Inovasi Daerah. 11 ( disa..rnpaikan dalam bentuk usulan proposal Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah.

Pasal 13

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e Pasal 12
(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan dalam bentuk usulan proposal inovasi pegawai BUMDkepada pimpinan BUMD.
(2)Usulan proposal inovasi pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan BUMD dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
(3)Pimpinan BUMD melakukan verifikasi dan evaluasi, dan menetapkan usulan proposal inovasi pegawai BUMD sebagai Inovasi Daerah selanjutnya diajukan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan dilengkapi dengan Proposal Inovasi Daerah.
(4)Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah yang diajukan oleh pegawai BUMD,untuk menyatakan layak atau tidak layak.
(5)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan kepada Bupati.
(6)Bupati menetapkan proposal inovasi pegawai BUMD menjadi inovasi Daerah, sesuai laporan hasil kajian, verifikasi dan penilaian kelayakan Tim Inovasi Daerah. bidang penelitian dan pengembangan memberikan alasan dan penjelasan, serta masukan dan saranjrekomendasi atas proposal Inovasi Daerah kepada ASNbersangkutan.

Pasal 15

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g '( 12 Pasal 14
(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f disampaikan dalam bentuk usulan proposal Inovasi Daerah dari BUMD.
(2)Proposal Inovasi dari BUMDsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Pimpinan BUMD dan diajukan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi.
(3)Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan mengajukan kepada Bupati dilengkapi dengan Proposal Inovasi Daerah dari BUMD.
(4)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan proposal Inovasi dari BUMDsebagai Inovasi Daerah
(2)Usulan Proposal Inovasi dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan diajukan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi.
(3)Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan mengajukan kepada Bupati, dilengkapi dengan Proposal Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah.
(4)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan proposal Inovasi dari Perangkat Daerah sebagai Inovasi Daerah. 13 ( Independen;

Pasal 16

(1)Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba InovasiDaerah.
(2)Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.untuk Inisiatif inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Tim BagianKedua Penetapan InisiatifInovasiDaerah disampaikan kepada Ketua DPRD dan Iatau Bupati disertai dengan Proposal Inovasi Daerah yang disusun sesuai dengan kriteria Peraturan Daerah ini.
(2)Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah disampaikan kepada Bupati untuk kemudian dievaluasi oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memilikitugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan.
(3)Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Proposal Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitiandan pengembangan.
(4)Dalamhal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah, sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan Inovasi Daerah tersebut kepada Bupati.
(5)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan proposal Inovasi dari anggota masyarakat sebagai Inovasi Daerah. 14 / Pasal 17 Ketentuan lebih lanjut tentang teknis tata cara pengusulan, verifikasidan evaluasi proposal dan penetapan Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
1. b.untuk inisiatif inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripuma DPRD sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2), dan setelah diverifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5);
2. c.untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, pegawai BUMD, Perangkat Daerah, BUMD, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Bupati berdasarkan laporan hasil kajian evaluasi pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (4).
(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kuran gnya memuat :
1. a.Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
2. b.bentuk Inovasi Daerah;
3. c.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok peru bahan yang dituju dan akan dilakukan;
4. d.tujuan InovasiDaerah;
5. e.manfaat yang diperoleh;
6. f.metodedan uji coba penerapan InovasiDaerah; dan
7. g.rencana anggaran,jika diperlukan.
(4)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba penerapan InovasiDaerah.

Pasal 19

(1)Uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
(2)Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan.
(3)Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
(4)Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana I 15 Pasal 18
(1)Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(2)Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
(3)Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
(4)Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan. BABIV UJICOBAINOVASIDAERAH 16 I Pemerintahan Daerah.
(2)Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: Pasa122
(1)Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterapkan dalam penyelenggaraan Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BABV PENERAPAN,PENILAIAN,DANPEMBERIANPENGHARGAAN INOVASIDAERAH Pasal 20 Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah. dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
(5)Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaima..na dimaksud pada ayat (2), disampaikan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan kepada Bupati.
(6)Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan.
(7)Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri. 17 ! ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, daya saing Daerah serta bidang lainnya melalui pengembangan inovasi daerah yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi dalam satu kesatuan sistem Inovasi Daerah;
b.bahwa Inovasi Daerah merupakan sarana bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih produktif, inovatif, efisien dan efektif sehingga mempercepat kemajuan, kemandirian, kesejahteraan dan daya saing Daerah;
c.bahwa sesuai ketentuan pasal 386 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat melakukan inovasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk BUPATILOMBOKBARAT, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG INOVASIDAERAH PERATURANDAERAHKABUPATENLOMBOKBARAT NOMOR10 TAHUN2019 BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Menimbang 2 I

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142); Mengingat 3 besarsebagian I adalah badan usaha yang seluruh atau modalnya dimiliki oleh Daerah. Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten LombokBarat.
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prmsrp otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati LombokBarat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDAadalah Sekretaris Daerah Kabupaten LombokBarat.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD KETENTUANUMUM BABI

Menetapkan

9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan petjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
12.Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, datr/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang barn, atau cara barn untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
13.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharnan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14.Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
15.Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dibidang teknologi.
16.Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi 5 ( yang inovatif; dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing Daerah melalui berbagai prakarsa program dan kegiatan penyelenggaraan bidang melaluiPemerintahan Daerah disegala pengembangan SIDa;

c.terwujudnya peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan disegala bidang melalui pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yang inovatif di daerah;
b.terwujudnya peningkatan kinerja Pasal 2

(1)Pengaturan SIDa, bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah;
2. b.mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat dan pemerintahan daerah;
3. c.mempercepat terwujudnya visi dan misi serta program pembangunan daerah; dan
4. d.menjadikan Kabupaten Lombok Barat sebagai Kabupaten Inovatif Percontohan di Indonesia.
(2)Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sasaran Inovasi Daerah, diarahkan pada:
1. a.terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat
  1. 17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
  2. 18.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
  3. 19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. 6 I Pasa14 Ruang lingkup Pengaturan SIDa, meliputi:
2. a.bentuk dan kriteria inovasi daerah;
3. b.pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah;
4. c.ujicoba inovasi daerah;
5. d.penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan inovasi daerah;
6. e.diseminasi dan pemanfaatan inovasi daerah;
7. f.informasi inovasi daerah;
8. g.tugas pemerintah daerah;
9. h.tim pengembangan inovasi daerah;
  1. 1.pembinaan dan pengawasan; J. peran serta masyarakat; dan
10. k.pendanaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan SIDa, diselenggarakan berdasarkan prinsip- prinsip:

a.peningkatan efisiensi;
b.perbaikan efektivitas;
c.perbaikan kualitas pelayanan;
d.tidak menimbulkan konflik kepentingan;
e.berorientasi kepada kepentingan umum;
f.dilakukan secara terbuka;
g.memenuhi nilai-nilai kepatutan dan / atau kearifan lokal masyarakat;
h.dapat dipertanggungiawabkan;
1. 1.perlindungan hukum; J. koordinasi;
k.kerjasama; dan
1. 1.sistemik (terpadu). strategis daerah. permasalahan -permasalahanmengatasie. membantu
d.terwujudnya visi, misi dan program pembangunan daerah yang inovatif dan terciptanya Kabupaten Lombok Barat sebagai Kabupaten Inovatif di Indonesia; dan 7 ( Pasal 6

(1)Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaanunsur manajemen.
(2)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasijenis dan bentuk barang/jasa publik.
(3)Inovasi pemberdayaan dan peran serta masyarakat dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan peran serta masyarakat yang meliputi proses dan hasil pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan, pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan bidang lainnya.
(4)Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanganPemerintah Daerah. InovasiDaerah berbentuk:
1. a.inovasitata kelola Pemerintahan Daerah;
2. b.inovasiPelayanan Publik;
3. c.inovasipemberdayaan dan peran serta masyarakat; darr/atau
4. d.Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

f.rencana kebutuhan anggaran, jika diperlukan.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 8

(1)Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
1. a.Bupati danJatau Wakil Bupati;
2. b.anggota DPRD;
3. c.ASN;
4. d.pegawaiBUMD;
5. e.Perangkat Daerah;
6. f.BUMD;dan
7. g.anggota masyarakat.
(2)Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
1. a.bentuk Inovasi Daerah;
2. b.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
3. c.tujuan Inovasi Daerah;
4. d.manfaat yang diperoleh;
5. e.waktu uji coba Inovasi Daerah; dan BABIII PENGUSULANDANPENETAPANINISIATIFINOVASIDAERAH

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
b.memberi manfaat bagi Daerah darr/atau masyarakat;
c.tidak mengakibatkan pembebanan danJ atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
e.dapat direplikasi.

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b ditu~ngka..ndalam usulan Proposal Inovasi Daerah inisiatif anggotaDPRD.
(2)Usulan Proposal Inovasi Daerah inisiatif anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
(3)Usulan Proposal Inovasi Daerah inisiatif anggota DPRDyang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disa..rnpaikan kepada Bupati.
(4)Dalam pengusulan, penyusunan, pengembangan dan pembahasan Proposal Inovasi Daerah inisiatif DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9
(1)Inisiatif inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Inisiatif Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapidengan proposalInovasiDaerah.
(3)ProposalInovasiDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas, dirancang dan disusun secara komprehensifoleh tim independen yang dibentuk secara insidentil pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak.
(4)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan unsur perguruan tinggi, praktisi, pakar danIatau unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(5)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan petunjuk/arahan Bupati. 10 !

Pasal 11

(1)Inisiatif inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai usulan Proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
(2)Usulan proposal Inovasi Daerah yang berasal dari ASNyang disetujui dan ditetapkan Pimpinan Perangkat Daerah, diajukan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangandisertai dengan ProposalInovasiDaerah.
(3)Organisasi Perangkat Daerah yang memilikitugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan Proposal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menentukan layak atau tidak sesuai dengan kriteria Inovasi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(4)Dalam hal hasil verifikasi d~n evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembanganmenyampaikan InovasiASNkepada Bupati.
(5)Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak layak, Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di Inisaitif DPRD danfatau Staf Ahli DPRD yang bersifat insidentil.
(5)Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
(6)Bupati menetapkan Proposal Inovasi DPRD sebagai Inovasi Daerah sesuai laporan hasil kajian, verifikasi, dan penilaian kelayakan Proposal Inovasi Daerah. 11 ( disa..rnpaikan dalam bentuk usulan proposal Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah.

Pasal 13

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e Pasal 12
(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan dalam bentuk usulan proposal inovasi pegawai BUMDkepada pimpinan BUMD.
(2)Usulan proposal inovasi pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan BUMD dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
(3)Pimpinan BUMD melakukan verifikasi dan evaluasi, dan menetapkan usulan proposal inovasi pegawai BUMD sebagai Inovasi Daerah selanjutnya diajukan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan dilengkapi dengan Proposal Inovasi Daerah.
(4)Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah yang diajukan oleh pegawai BUMD,untuk menyatakan layak atau tidak layak.
(5)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan kepada Bupati.
(6)Bupati menetapkan proposal inovasi pegawai BUMD menjadi inovasi Daerah, sesuai laporan hasil kajian, verifikasi dan penilaian kelayakan Tim Inovasi Daerah. bidang penelitian dan pengembangan memberikan alasan dan penjelasan, serta masukan dan saranjrekomendasi atas proposal Inovasi Daerah kepada ASNbersangkutan.

Pasal 15

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g '( 12 Pasal 14
(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f disampaikan dalam bentuk usulan proposal Inovasi Daerah dari BUMD.
(2)Proposal Inovasi dari BUMDsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Pimpinan BUMD dan diajukan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi.
(3)Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan mengajukan kepada Bupati dilengkapi dengan Proposal Inovasi Daerah dari BUMD.
(4)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan proposal Inovasi dari BUMDsebagai Inovasi Daerah
(2)Usulan Proposal Inovasi dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan diajukan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi.
(3)Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan mengajukan kepada Bupati, dilengkapi dengan Proposal Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah.
(4)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan proposal Inovasi dari Perangkat Daerah sebagai Inovasi Daerah. 13 ( Independen;

Pasal 16

(1)Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba InovasiDaerah.
(2)Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.untuk Inisiatif inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Tim BagianKedua Penetapan InisiatifInovasiDaerah disampaikan kepada Ketua DPRD dan Iatau Bupati disertai dengan Proposal Inovasi Daerah yang disusun sesuai dengan kriteria Peraturan Daerah ini.
(2)Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah disampaikan kepada Bupati untuk kemudian dievaluasi oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memilikitugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan.
(3)Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Proposal Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitiandan pengembangan.
(4)Dalamhal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah, sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan Inovasi Daerah tersebut kepada Bupati.
(5)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan proposal Inovasi dari anggota masyarakat sebagai Inovasi Daerah. 14 / Pasal 17 Ketentuan lebih lanjut tentang teknis tata cara pengusulan, verifikasidan evaluasi proposal dan penetapan Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
1. b.untuk inisiatif inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripuma DPRD sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2), dan setelah diverifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5);
2. c.untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, pegawai BUMD, Perangkat Daerah, BUMD, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Bupati berdasarkan laporan hasil kajian evaluasi pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (4).
(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kuran gnya memuat :
1. a.Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
2. b.bentuk Inovasi Daerah;
3. c.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok peru bahan yang dituju dan akan dilakukan;
4. d.tujuan InovasiDaerah;
5. e.manfaat yang diperoleh;
6. f.metodedan uji coba penerapan InovasiDaerah; dan
7. g.rencana anggaran,jika diperlukan.
(4)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba penerapan InovasiDaerah.

Pasal 19

(1)Uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
(2)Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan.
(3)Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
(4)Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana I 15 Pasal 18
(1)Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(2)Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
(3)Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
(4)Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan. BABIV UJICOBAINOVASIDAERAH 16 I Pemerintahan Daerah.
(2)Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: Pasa122
(1)Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterapkan dalam penyelenggaraan Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BABV PENERAPAN,PENILAIAN,DANPEMBERIANPENGHARGAAN INOVASIDAERAH Pasal 20 Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah. dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
(5)Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaima..na dimaksud pada ayat (2), disampaikan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan kepada Bupati.
(6)Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan.
(7)Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri. 17 ! ketentuan peraturan perundang- undangan.