DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 106 Tahun 2021

Nomor: 106
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat;
b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 ten tang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat; 1 . Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Repubi Indonesia Noror 5887) sebagaimana_tel"5/ dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun / - 2 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ O T . 0 1 0 / 8 / 2 0 1 6 tentang Pedoman Nomenklatur, Togas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.

2.Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
4.Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat.
6.Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian Kabup!/ Lombok Barat. / - 3
7.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang sebagian tugas Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional um um dan/ atau kelompok jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah di bidang pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

a.perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
b.penyusunan program penyuluhan pertanian;
c.pengembangan prasarana pertanian;
d.pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
e.pengawasan penggunaan sarana pertanian;
f.pembinaan produksi di bidang pertanian;
g.pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanam/ dan penyakit hewan; / - 4
h.pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
1. 1.pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; J. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
k.pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
1. 1.pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
m.pelaksanaan administrasi dinas pertanian;
n.pelaksanaan percepatan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (AKIP) dan Reformasi Birokrasi; dan
o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Pasal 5

( 1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

a.Kepala;
b.Sekretariat;
c.Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
d.Bidang Perkebunan;
e.Bidang Petemakan;
f.Bidang Kesehatan Hewan;
g.Bidang Penyuluhan Pertanian;
h.Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
i.UPT; dan j . Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Sekretariat, Bidang, dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(3)Struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

( 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

(2)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan mengoordinasikan dan mengendalikan tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengoordinasian tugas Bidang.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
1. a.koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, horti7 - 5 perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
2. b.pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
3. c.penataan organisasi dan tata laksana;
4. d.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan;
5. e.pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
6. f.pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang;
7. g.pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 7

( 1) Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:

a.Subbagian Keuangan;
b.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 8

( 1 ) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Subbagian Keuangan memiliki fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian keuangan;
2. b.pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
3. c.pelaksanaan urusan perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
4. d.pelaksanaan urusan gaji pegawai;
5. e.pelaksanaan administrasi keuangan;
6. f.pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
7. g.pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; ' - 6
8. h.pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
9. i.pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); j . pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
10. k.pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumen tasian kegiatan subbagian keuangan; dan I. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 9

( 1 ) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian;
2. b.pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
3. c.pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan . . pensrun pegawa1;
4. d.pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
5. e.pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
6. f.pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan ke bersihan;
7. g.pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
8. h.pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
9. i.pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan; J. pelaksanaan penyusunan lapo ran dan pendokumentasian kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
10. k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya. / - 7

Pasal 10

( 1 ) Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
2. b.penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
3. c.pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
4. d.pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
5. e.pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
6. f.pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
7. g.pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
8. h.pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
  1. 1.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya. Pasal 1 1 Susunan organisasi Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

( 1 ) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan. / - 8

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
2. b.penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
3. c.pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
4. d.pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
5. e.pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
6. f.penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
7. g.pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
8. h.pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
  1. 1.pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan J . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…