DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 112 Tahun 2021

Nomor: 112
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat;
b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2 0 1 6 tentang Rincian Togas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat; 1 . Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); - 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2 0 1 9 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 7 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2 0 1 6 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.

2.Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. I - 3
4.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
7.Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
9.Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat. 1 0 . Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional umum dan/ atau kelompok jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

BAB II

KEDUDUKAN, SUS UN AN ORGANISASI, TU GAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai fungsi:

a.penyusunan rencana strategis bidang pendapatan Daerah;
b.perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan Daerah;
c.pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pendataan dan penetapan serta penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi Daerah;
d.pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan Daerah;
e.pembinaan terhadap unit pelaksana teknis di bidang pendapatan Daerah;
f.pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pendapatan Daerah;
g.pelaksanaan percepatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Reformasi Birokrasi; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Pasal 5

( 1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:

a.Kepala;
b.Sekretariat;
c.Bidang Pendataan;
d.Bidang Penetapan;
e.Bidang Pelayanan;
f.Bidang Penagihan;
g.UPT; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Sekretariat, Bidang dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
(3)Struktur susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. I - 5

Pasal 6

(1)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
(2)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, membina, mengarahkan mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengoordinasian tugas- tugas Bidang.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan; dankeuanganadministrasib. penyelenggaraan kepegawaian;
2. c.pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
3. d.penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
4. e.penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
5. f.pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
6. g.penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
7. h.pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas tugas Bidang; dan
  1. 1.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 7

( 1 ) Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas:

a.Subbagian Tata U saha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Subbagian sebagaimana dimasud pada ayat ( 1 ) , dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 8

( 1 ) Subbagian Tata Usaha pada Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengelolaan administr7 - 6 aparatur sipil negara, urusan rumah tangga dan tata usaha di lingkungan Badan. '

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Badan;
2. b.pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan penyusunan pertanggung jawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Badan serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Badan;
3. c.pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Badan;
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 9

( 1 ) Bidang Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pendataan pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi Daerah.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Pendataan mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan;
2. b.penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendataan;
3. c.pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendataan;
4. d.pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendataan;
5. e.pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pendataan;
6. f.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 10

( 1 ) Bidang Pendataan terdiri atas:

a.Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
b.Subbidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional. I - 7

(2)Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pendataan. Pasal 1 1 ( 1 ) Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
3. c.penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
4. d.pelaksanaan pendataan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
5. e.pelaksanaan pendataan objek hasil-hasil pengelolan kekayaan daerah yang dipisahkan berkoordinasi dengan semua perangkat daerah pengelola pendapatan asli daerah;
6. f.pelaksanaan fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
7. g.penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
8. h.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  1. 1.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…