DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG REN CANA PEMBANGUNAN JANG KA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 -2024.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan persetujuan bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENLOMBOKBARAT dan BUPATILOMBOKBARAT Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

16.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 O Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008); I organisasi.
18.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai Sasaran dan Tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
19.Kegiatan adalah suatu aktivitas yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa, untuk pencapaian hasil (outcome) dari suatu program.
20.Indikator adalah alat ukur dari suatu Kegiatan, Program, atau Sasaran dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), atau dampak (impact).
21.Kinerja adalah hasil kerja atau tingkat keberhasilan dari suatu Kegiatan, Program, atau Sasaran.
22.Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Gubernur dan Bupati/Wali kota serta target pembangunan nasional.
23.Pembangunan daerah adalah pemanfaatan' sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
24.lndikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat dengan IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.
25.Indikator kinerja kunci yang selanjutnya disingkat dengan IKK atau yang lebih dikenal dengan key performance indicators (KPI) atau dikenal juga sebagai key success indicators (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Lombok Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2024, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Visi adalah rumusan um um mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
13.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran Pembangunan Daerah.
15.Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu Perencanaan Pembangunan Daerah.
16.Sasaran adalah rumusan secara terukur dalam rangka tercapainya tujuan rencana Pembangunan Daerah.
17.Strategi adalah langkah-langkah yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran. I RPJMDbertujuan untuk :

a.Menjabarkan Visi, Misi Kepala Daerah sesuai dengan tujuan, sasaran pembangunan dan program prioritas Daerah;
b.mengintegrasikan, mensinkronisasikan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi, serta mensinergikan dokumen perencanaan antar perangkat daerah;
c.menjadi acuan penyusunan rencana strategis perangkat daerah; dan
d.menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah.

Pasal 3

(2)RPJMDdisusun secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RPJPD, RPJMDProvinsidan RPJMN.
1. a.transparan;
2. b.responsif;
3. c.efisien;
4. d.efektif;
5. e.akuntabel;
6. f.partisipatif;
7. g.terukur;
8. h.berkeadilan; dan
  1. 1.berwawasan lingkungan.

Pasal 2

(1)RPJMDsebagai sebuah dokumen perencanaan disusun berdasarkan asas:

26.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
27.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
28.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
29.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi . BABIII PENGENDALIANDANEVALUASI Bagian Kesa.tu

Pasal 6

(1)Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup daerah kabupaten, mencakup kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah dan RPJMD.
(2)Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah lingkup daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
(3)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan.
(4)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan I

Pasal 5

RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, serta dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVII Kerangka Pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah; BABVIII Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan BABIX Penutup.

(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Permasalahan dan isue strategis Daerah; Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran; Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah; BABIV BABV BABVI

BAB II

DOKUMENRENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAH KABUPATENLOMBOKBARAT TAHUN2019- 2024

Pasal 4

(1)RPJMDdisusun dengan sistematika sebagai berikut: BABI Pendahuluan; BABII Gambaran Umum Kondisi Daerah; BABIII Gambaran keuangan daerah; I

Pasal 9

( 1) Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup daerah.

(2)Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDAmelakukan tindakan perbaikan/penyempumaan.
(3)Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.
(4)Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan Evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Gubemur sebagai lampiran surat permohonan Evaluasi.

Pasal 8

( 1) Kepala BAPPEDAmelakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah kabupaten.

(2)Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempumaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
(3)Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempumaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala BAPPEDA.

Pasal 7

( 1) Kepala Perangkat daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.

(2)Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempumaan.
(3)Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala BAPPEDA. kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah, telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten serta melaksanakan KLHS. LEMBARAND ERAHKABUPATENLOMBOKBARATTAHUN2019 NOMOR \~ Diundangkan di Gerung Pada tanggal 7 Olc-\o\oer 9-0~ SEKRETARISDAERAH KABUPATENLOMBOKBARAT,?, Ditetapkan di Gerung Pada tanggal 7 Ol-d:0ber 9-l' !-9 % BUPATI , BOK BARAT,/ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal 11

( 1) Penyusunan RKPD Tahun 2020 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lombok Barat 2005-2025 dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD tahun 2020-2024, RPJMD Propinsi dan RPJM Nasional yang berlaku.

(2)Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB IV

KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal 10

Penyusunan RPJMD mempedomani Peraturan Daerah tentang RPJPD, Peraturan Daerah tentang RTRW dan Peraturan Daerah tentang Struktur Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah lainnya yang terkait dengan rencana pembangunan daerah. II. PASALDEMI PASAL

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…