DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat : a. Laporan realisasi anggaran; b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. Neraca; d. Laporan operasional; e. Laporan arus kas; f. Laporan perubahan ekuitas; dan g. Catatan atas laporan keuangan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2019 Menetapkan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENLOMBOKBARAT dan BUPATILOMBOKBARAT Dengan Persetujuan Bersama

e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1.045.002.989,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan Rp. 77.482.892.953,00
2. 2.Realisasi Ro. 76.437.889.964,00 Selisih lebih/(kurang) Rp. 1.045.002.989,00
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(5.674.564.168,42) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.51.215.333.693,91
2. 2.Realisasi Ro.56.889.897.862,33 Selisih lebih/(kurang) Rp. (5.674.564.168,42) Rp.26.267.559.259,09 Ro. 45.650.244.529,96 Rp.(19.328.685.270,87)
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/deflsit sejumlah Rp(19.382.685.270,87) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Surplus/ defisit Setelah perubahan
2. 2.Realisasi Selisih lebih/ (kurang)
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp81.974.721.699,91 dengan rincian sebagai berikut : 1.Anggaran Belanja dan Transfer setelah perubahan Rp. 1.944.368.549.298,10
1. 2.Realisasi Ro. 1.862.393.827.598,19 Selisih lebih/(kurang) Rp. 81.974.721.699,91 Rp. 1.970.636.108.557,19 Ro. 1.908.044.072.128,16 Rp. 62.592.036.429,03 realisasi pendapatan dengan rincian sebagai
a.Selisih anggaran dengan sejumlah Rp62.592.036.429,03 berikut: 1.Anggaran Pendapatan setelah perubahan
1. 2.Realisasi Selisih lebih/ (kurang) Pasal 3 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

Pasal 6

Laporan operasional anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

a.Pendapatan-Lf) Rp. 1.923.916.257.789,99
b.Beban Rp.l.588.657.691.980,36
c.Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya-Lo Rp. (7.443.356.585,03) Pasal 5 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasall ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:
a.Jumah Aset Rp. 2.676.682.869.308,61
b.Jumlah kewajiban Rp. 38.302.942.385,91
c.Jumlah ekuitas Rp. 2.638.379.926.922.70 Rp. 26.102.252.428,29d. Saldo anggaran lebih akhir Rp. 26.102.252.428.29 Rp. 26.102.252.428,29
c.1. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp. 0,00 2.~ain-lain ~R~p~. ~O~!~O~O Rp. 0,00
b.Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Pasal 4 Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :
a.1. Saldo anggaran lebih awal Rp. 10.915.333.693,91
1. 2.Penggunaan SALsebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp. 10.915.333.693.91 Rp. 0,00 Rp.(26.267.559.259,09) Rp.(19.547.992.101.67) Rp. (6.719.567.157,42)
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(6.719.567.157,42) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan Netto perubahan
2. 2.Realisasi Selisih lebih/ (kurang) 1
f.Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2019 Rp. 26.679.621.191,29 615.280.476,00Rp.
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. (30.806.385.672,00)
d.Arus kas dari aktivitas pendanaan
c.Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan Rp. (444.446.325.289,83)
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 490.096.569.819,80 Pasal 8 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :
a.Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2019 Rp. 11.215.881.857,33
b.Beban 1.Beban operasi dan Transfer Rp.1.588.657.691.980,36 2.Defisit non operasional Rp. 7.443.356.585,03 3.Beban luar biasa Rp. 1.558.672.750,00 Jumlah Rp.1.597.659.721.315,39 Pasal 7 Uraian laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut :
a.Pendapatan - LO 1.Pendapatan asli daerah-LO Rp. 262.577.205.673,49 2.Pendapatan transfer-LO Rp. 1.547.228.322.935,00 3.Lain-lain pendapatan daerah Yang sah-LO Rp. 114.110.729.181,50 4.Surplus non operasional-LO ..Rp. 0.00 5.Pendapatan luar biasa-LO ..... Rp. 2.947.869,00 Jumlah Rp. 1.923.916.257.789,99
d.PosLuarBiasa ~R:.t::p~._~(1:..:.:.5~5~5~."-!..7..=::2...:..4:.. Surplusjdefisit-LO Rp. 326.259.484.343,60 Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan laporan realisasi anggar menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggar menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapat, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggar belanja daerah menurut urus pemerintahan daerah, organise program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggar belanja daerah untuk keselarasan c keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerang pengelolaan keuangan Negara; Laporan perubahan saldo anggai lebih Laporan Operasional Laporan perubahan ekuitas Neraca Laporan arus kas Catatan atas laporan keuangan
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII Lampiran 1.4 Lampiran 1.3 Lampiran 1.2
a.Lampiran I Lampiran 1.1 Pasalll Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Pasall0 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasall ayat (1)huruf g untuk Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Rp.2.311.414.469.043,65 Rp. 326.259.484.343,60 Rp. 705.973.535,46 Rp.2.638.379.926.922,70 Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :
a.Ekuitas awal
b.Surplus/ defisit-LO
c.Koreksiekuitas lainnya Ekuitas akhir Pasal 9 Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Laporan Kinetja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha MilikDaerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Daftar Dana Cadangan Daerah Daftar KewajibanJangka Pendek Daftar KewajibanJangka Panjang Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Desa

u.Lampiran XXI
t.Lampiran XX
h.Lampiran VIII
i.Lampiran IX
j.LampiranX
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.LampiranXV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX LEMBARANDAERAHKABUPATENLOMBOK BARAT TAHUN2020 NOMOR 2 NOMORREGISTER 16 TAHUN2020 H. BAEHAQI iH. FAUZ Ditetapkan di Gerung l pada tanggal 8 Juli 2020 1'1BUPATI L MBOK BARAT~ , · orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah rm dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agar setiap pengundangan penempatannya Lombok Barat.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…