DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; a. BUPATI LOMBOKBARAT, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PENYELENGGARAANPERIZINANBERUSAHABERBASIS RISIKO TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENLOMBOKBARAT NOMOR 4 TAHUN2022 BUPATILOMBOKBARAT PROVINS! NUSA TENGGARABARAT ' .-_: l.J.. • -

12.Peraturan ...
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ten tang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61); /'? . •'
8.Lembaga ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam peyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
6.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuar dengan ketentuan perundang-undangan.
7.Penyelenggaraan Perizinan adalah pengelolaan Perizinan dan/ a tau penerbitan sertifikasi izm berdasarkan pelimpahan kewenangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. /7 MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENLOMBOKBARAT dan BUPATILOMBOKBARAT
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1956);
13.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272); I,,

h.jangka ...

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINANBERUSAHABERBASIS RISIKO.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.subjek dan objek Perizinan;
b.jenis, penyelenggaraan, pemohon dan penerbit Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
c.standar operasional prosedur sistem Perizinan;
d.mekanisme pelaksanaan Perizinan;
e.hak dan kewajiban subjek izin;
f.penerbitan dan penolakan izin;
g.pengawasan dan pembinaan;

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.terwujudnya sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan Perizinan;
b.tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan; dan
c.meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana.

Pasal 2

Peraturan Daerah mi dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara pemohon dan penerbit dalam pelayanan Perizinan.

8.Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
9.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
10.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
12.Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/ a tau izin komersial atau operasional.

a.izin usaha; dan
b.izin komersial/ operasional. Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pemenuhan komitmen.

Pasal 8

Setiap penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko harus dilakukan melalui sistem OSS. Pemberian Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

BAB III

JENIS, PENYELENGGARAAN,PEMOHONDANPENERBIT PERIZINANBERUSAHABERBASIS RISIKO

Pasal 7

Setiap izin paling sedikit memuat:

a.nama izm;
b.subjek izin; dan
c.objek izin. gangguanmenimbulkanc. kegiatan berpotensi ketertiban; dan
d.kegiatan berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Pasal 6

(1)Objek Perizinan adalah kegiatan orang dan/atau badan usaha yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu.
(2)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kegiatan menimbulkan dampak risiko penting bagi lingkungan, tata ruang dan masyarakat;
2. b.kegiatan berpotensi menimbulkan kerugian bahaya dan gangguan;

Pasal 5

Subjek Perizinan adalah Pelaku Usaha.

h.jangka waktu proses Perizinan;
1. 1.sumber pendanaan; dan J. sanksi administratif. ,,
f.pekerjaan ...

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN

Pasal 12

(1)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan dasar Perizinan berusaha.
(3)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi sektor:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup;
4. d.perindustrian;
5. e.perdagangan;

Pasal 11

(1)Persyaratan dasar Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.persetujuan lingkungan; dan
3. c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
(2)Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 10

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

a.persyaratan dasar Perizinan berusaha; dan
b.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…