DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Barat Nomor 42 Tahun 2024

Nomor: 42
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur mengenai Pedoman Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah, dengan ruang lingkup meliputi a. jenis laporan, data dan dokumne; b. materi laporan berkala; c. tata cara penyampaian

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), 10. s Fs Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 174), aa MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANGPEDOMANPELAPORAN KINERJABADAN USAHAMILIKDAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2.Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3.Perangkat Daerah Pembina BUMD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan pembinaan teknis terhadap BUMD.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
5.Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
6.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
8.Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha Bank dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
9.Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
10.Laporan Bulanan adalah laporan yang memuat laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan untuk periode 1 (satu) bulan.
11.Laporan Triwulanan adalah laporan yang memuat laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan.
12.Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu BUMD yang terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen selama 1 (satu) tahun anggaran. 2

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BUMD dalam penyampaian laporan, data dan dokumen BUMD kepada Perangkat Daerah Pembina BUMD.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik melalui keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian laporan, data dan dokumen BUMD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.jenis laporan, data dan dokumen,
b.materi laporan berkala, dan C. tata cara penyampaian.

BAB IV

JENIS LAPORAN, DATA DAN DOKUMEN

Pasal 5

(1)Jenis laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
1. a.Laporan berkala, terdiri dari: P5 Pi PP 6 Laporan bulanan Laporan triwulanan, Laporan tahunan, Pengesahan laporan keuangan tahunan, RKA atau RBB dan RKA perubahan atau RBB perubahan (apabila ada perubahan), dan Rencana Bisnis.
2. b.Jenis data dan dokumen yang diperlukan, terdiri atas: Is as 3. 4 di standar operasional prosedur, analisa kelayakan usaha, data keuangan, penilaian kinerja dan/atau penilaian tingkat kesehatan, laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari instansi yang berwenang dan/atau Kantor Akuntan Publik,
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)sun

6.rapat umum pemegang saham,
7.rapat tahunan, rapat persetujuan anggaran dan rapat luar biasa, dan
8.laporan pengawasan dewan Komisaris
9.risalah rapat Dewan Komisaris. Perangkat Daerah Pembina BUMD dapat meminta laporan, data dan dokumen lain berkaitan dengan tugas pembinaan teknis BUMD sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

BAB V

MATERI LAPORAN BERKALA

Pasal 6

Laporan bulanan terdiri atas :

a.laporan kegiatan operasional,
b.laporan keuangan. Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a.perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD,
b.penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD: dan
c.rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 7

Laporan triwulanan terdiri atas:

a.laporan kegiatan operasional, dan
b.laporan keuangan. Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a.kegiatan utama BUMD selama triwulanan berkenaan,
b.perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD,
c.penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD:
d.rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai, dan

(3)
(4)
(1)sae
1. e.kendala, tantangan yang timbul selama triwulan berkenaan dan langkah penyelesaiannya. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas dan rasio keuangan secara umum. Bagi BUMD yang berbentuk perbankan, penyusunan laporan keuangan triwulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Laporan perbandingan antara RKA BUMD dan realisasi RKA BUMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat

(2)huruf b berupa penjelasan secara kuantitatif yang dilakukan dengan membandingkan:
1. a.realisasi triwulan dengan RKA triwulan berkenaan:
2. b.realisasi triwulan dengan RKA tahunan, dan
3. c.realisasi sampai dengan triwulan berkenaan dengan RKA tahunan.
(2)Terhadap kenaikan dan penurunan pada penjelasan
(3)
(1)kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan secara kualitatif dalam bentuk narasi mengenai hal penting yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan hasil yang dicapai pada periode laporan RKA yang dilaksanakan. Format laporan perbandingan antara RKA BUMD dan realisasi RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Laporan tahunan BUMD terdiri atas:

a.laporan manajemen, dan
b.laporan keuangan yang telah diaudit. Laporan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf a, paling sedikit memuat :
1. a.laporan mengenai kegiatan BUMD:
2. b.laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, Cc. surat pernyataan tentang tanggung jawab atas kebenaran isi laporan tahunan BUMD yang ditandatangani bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris,
3. d.pelaksanaan tata kelola perusahaan/good corporate governance, 2 Pu e.rincianmasalahyangtimbulselama tahunbukuyang mempengaruhikegiatanusahaBUMD, f.penghasilananggotaDireksidananggotaDewan Komisarisuntuktahun yangbarulampau,dan g.pelaksanaantanggung jawabsosialdanlingkungan perusahaan.
(3)Laporan keuangan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
1. a.neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, dan opini atas laporan keuangan BUMD beserta management leter dari Kantor Akuntan Publik. m0 AO

Pasal 10

Laporan tahunan bagi BUMD yang berbentuk perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

BAB VI

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 11

(1)BUMD wajib menyampaikan laporan triwulanan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama kepada Perangkat Daerah Pembina BUMD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah laporan triwulanan bersangkutan berakhir sebagai dasar pembinaan, pemantauan dan evaluasi.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan.
(3)Khusus untuk triwulan IV, laporan triwulanan dilampiri laporan keuangan tahunan yang belum diaudit dan disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir.
(4)Sebelum dilaksanakan RUPS, BUMD wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris kepada Perangkat Daerah Pembina BUMD sebagai dasar pembinaan, pemantauan dan evaluasi. (S5) Persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS yang wajib dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku BUMD berakhir.
(6)Agar RUPS tahunan BUMD dapat terselenggara tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan, maka untuk pengukuran tingkat kesehatan yang disampaikan dalam laporan tahunan dapat menggunakan penilaian sendiri/ self assessment berdasarkan pedoman penilaian tingkat kesehatan yang berlaku bagi BUMD.
(7)Laporan tahunan, RKA atau RBB, RKA perubahan atau RBB perubahan dan Rencana Bisnis BUMD yang telah disahkan oleh RUPS, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan kepada Perangkat Daerah Pembina BUMD sebagai dasar pembinaan, pemantauan dan evaluasi.
(8)Penyampaian laporan, data dan dokumen BUMD yang bersifat sewaktu-waktu dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dari Perangkat Daerah Pembina BUMD.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…