DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

KEWENANGAN DESA, yang terdiri atas 22 Pasal dari VIII Bab, yaitu: Bab I Ketentua Umum, Bab II Kewenangan Desa, Tata Cara Penyusunan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Bab IV Pembinaan dan Pengawasan, bab V Pembiayaan, Bab VI Ketentuan Lain-lain, Bab VII Ketentuan Peralihan, Bab VIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, danJatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara;
b.bahwa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa, perlu memberikan batasan urusan yang menjadi kewenangan desa, sehingga tidak tumpang tindih dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah Desa dalam

Menetapkan

menetapkan dan melaksanakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEWENANGAN DESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Menimbang: 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Kewenangan Desa;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kewenangan Desa; Mengingat:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2.Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANGKEWENANGANDESA. Membentuk: BUPATI LOMBOK BARAT Dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENLOMBOK BARAT
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4.Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Lombok Barat yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5.Kepala Desa adalah Kepala Desa Kabupaten Lombok Barat.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan Iatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NegaraKesatuan RepublikIndonesia.
7.Pemerintah Desa adalah KepalaDesa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggarapemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10.Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi,Daerah Kabupaterr/Kota.
11.Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai KepalaPemerintahan.
12.Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14.Kewenanganlokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa serta mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa, yang meliputi :

a.penyelenggaraan pemerintahan desa;
b.pelaksanaan pembangunan desa;
c.pembinaan kemasyarakatan desa; dan
d.Pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada desa.

15.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah KabupatenjKota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
17.Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.

Pasal 6

Perincian KewenanganDesa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit terdiri atas: Paragraf Kedua Perincian KewenanganDesa Jenis Kewenangandesa meliputi:

a.kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b.kewenangan lokal berskala desa;
c.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi,atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
d.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Kewenangan desa merupakan kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
(2)Kewenangandesa dilaksanakan melalui penataan kewenangandesa.
(3)Penataan kewenangandesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),meliputi:
1. a.jenis dan perincian kewenangan desa; dan
2. b.kriteria kewenangandesa.
3. a.penyelenggaraanpemerintahan desa;
4. b.pelaksanaan pembangunan desa;
5. c.pembinaan kemasyarakatan desa; dan
6. d.pemberdayaanmasyarakat desa.

Pasal 8

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Bupati dapat menetapkan jenis kewenangan desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal. Pasa17 Perincian kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, paling sedikit terdiri atas:

a.pengelolaan tambatan perahu;
b.pengelolaan pasar desa;
c.pengelolaan tempat pemandian umum;
d.pengelolaan jaringan irigasi tersier;
e.pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
f.pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaanpos pelayanan terpadu;
g.pengembangandan pembinaan sanggar seni dan belajar;
h.pengelolaanperpustakaan desa dan taman bacaan;
1. 1.pengelolaanembungdesa; J. pengelolaanair minum berskala desa; dan
k.pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayahpertanian.
a.sistem organisasi masyarakat adat;
b.pembinaan kelembagaan masyarakat;
c.pembinaan lembaga dan hukum adat;
d.pengelolaan tanah kas desa; dan
e.pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 13

Kriteria Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf cantara lain:

a.sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di desa;
b.memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
c.pelayanan publik bagi masyarakat;
d.meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan desa;
e.mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
f.meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Pasal 12

Kriteria Kewenangan lokal berskala desa antara lain:

a.sesuai kepentingan masyarakat desa;
b.telah dijalankan oleh desa;
c.mampu dan efektif dijalankan oleh desa;
d.muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa; dan;
e.program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa.

Pasal 11

Kriteria Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul, antara lain:

a.merupakan warisan sepanjang masih hidupjberlaku;
b.sesuai perkembangan masyarakat;
c.sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(1)Pelaksanaan Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dan diurus oleh desa.
(2)Pelaksanaan Kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 16

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangandesa.
(1)Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dengan melibatkan desa.
(2)Dalam rangka identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenanganlokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bupati membentuk Tim identifikasidan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dengan melibatkandesa.
(3)Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenanganberdasarkan hak asal usul dan kewenanganlokalberskala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dengan menetapkan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan situasi, kondisidan kebutuhan lokal.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…