MEMUTUSKAN: BUPATILOMBOKBARAT Dan KABUPATENLOMBOKBARAT DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH Dengan Persetujuan Bersama
8.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 122) ;
Bidang Pemerintahan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); 4
17.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15.Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Kerja Sama Desa adalah adalah kesepakatan bersama antar-Desa danjatau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
kepentingan masyarakat setempatberdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, danj atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5 jv
b.efektivitas, yaitu upaya Pemerintah Desa melalui kerja sarna untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
a.efisiensi, yaitu upaya Pemerintah Desa melalui kerja sarna untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sarna tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
Kerja Sarna Desa didasarkan pada prinsip: Pasa12
24.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utarna pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alarn dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23.Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22.Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan / atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
21.Kesepakatan Bersarna adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
20.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final, dan mengikat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
19.Peraturan Bersarna Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desa dan bersifat mengatur.
18.Badan Kerja Sarna Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalarn melaksanakan kerja sarna antar- Desa.
6 ~
e.menggali seluruh potensi desa dan mengoptirnalkanpengelolaannyauntuk pembangunan desa; dan
d.mendorong partisipasi seluruh komponen rnasyarakat desa dalarn penyelenggaraankewenangandesa;
c.rnencegahketirnpanganantar desa;
b.rneningkatkankesejahteraan rnasyarakat desa;
a.rneningkatkanpendapatan desa;
KerjaSarna Desa bertujuan untuk: