DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

KERJA SAMA DESA,yang terdiri atas 33 Pasal dari XIV Bab,yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Ruang Lingkup Kerjasama Desa, Bab III Batasan Dan Lingkup Bidang Kerja Sama Desa, Bab IV Badan Kerja Sama Antar Desa, Bab V Tata Cara Kerja Sama, Bab VI Perubahan Dan Berakhirnya Kerja Sama Desa, Bab VII Tenggang Waktu, Bab VIII Penyelesaian Perselisihan, Bab IX Hasil Kerja Sama Desa, Bab X Pelaporan Dan Evaluasi Hasil Kerja Sama Desa, Bab XI Pembinaan Dan Pengawasan, Bab XII Pembiayaan, Bab XIII Ketentuan Peralihan, Bab XIV Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu membentuk sesuai hasil fasilitasi Peraturan Daerah tentang Kerja Sarna Desa.
a.bahwa dalam rangka pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, dan mendukung kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa atau dengan pihak ketiga, serta pengembangan bidang kearnanan dan ketertiban, perlunya keterlibatan bersama antar Desa atau dengan pihak ketiga secara aspiratif dan akuntabel, sehingga optimalisasi potensi desa dan peningkatan pendapatan asli desa dapat terwujud;
b.bahwa agar pelaksanaan kerja sarna antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dapat terlaksana dengan baik, Pemerintah Daerah memandang perlu mengatur pelaksanaan kerja sarna antar Desa atau kerjasama desa dengan pihak ketiga dalarn wilayah Kabupaten Lombok Barat; PERATURANDAERAHKABUPATENLOMBOKBARAT NOMOR7 TAHUN2020 TENTANG KERJA SAMADESA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATILOMBOKBARAT, BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Mengingat: Menimbang: 2

Mengingat

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Desa Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 3
6.Kepala Desa adalah Kepala Desa Kabupaten Lombok Barat.
5.Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Lombok Barat yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Lombok Barat yang dipimpin oleh camat.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
2.Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN: BUPATILOMBOKBARAT Dan KABUPATENLOMBOKBARAT DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH Dengan Persetujuan Bersama

8.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 122) ; Bidang Pemerintahan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); 4
17.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15.Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Kerja Sama Desa adalah adalah kesepakatan bersama antar-Desa danjatau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. kepentingan masyarakat setempatberdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, danj atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5 jv

b.efektivitas, yaitu upaya Pemerintah Desa melalui kerja sarna untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
a.efisiensi, yaitu upaya Pemerintah Desa melalui kerja sarna untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sarna tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal; Kerja Sarna Desa didasarkan pada prinsip: Pasa12
1. 24.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utarna pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alarn dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
2. 23.Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. 22.Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan / atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
4. 21.Kesepakatan Bersarna adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
5. 20.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final, dan mengikat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. 19.Peraturan Bersarna Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desa dan bersifat mengatur.
7. 18.Badan Kerja Sarna Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalarn melaksanakan kerja sarna antar- Desa. 6 ~
e.menggali seluruh potensi desa dan mengoptirnalkanpengelolaannyauntuk pembangunan desa; dan
d.mendorong partisipasi seluruh komponen rnasyarakat desa dalarn penyelenggaraankewenangandesa;
c.rnencegahketirnpanganantar desa;
b.rneningkatkankesejahteraan rnasyarakat desa;
a.rneningkatkanpendapatan desa; KerjaSarna Desa bertujuan untuk:

Pasal 4

Kerja Sarna Desa dirnaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka rneningkatkankesejahteraan rnasyarakat.

Pasal 3

k.kepastian hukurn, yaitu bahwa kerja sarna yang dilakukan dapat rnengikat secara hukurn bagi para pihak yang rnelakukan kerja sarna.
j.keadilan, yaitu adanya persarnaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalarn rnelaksanakan kerja sarna; dan
i.transparansi, yaitu adanya proses keterbukaan dalarn kerja sarna;
h.persarnaan kedudukan, yaitu persarnaan dalarn kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang rnelakukan kerja sarna;
g.mengutarnakan kepentingan desa dan daerah, yaitu seluruh pelaksanaan kerja sarna harus dapat rnernberikan dampak positif terhadap upaya rnewujudkan kemakmuran, kesejahteraan rnasyarakat desa dan memperkokoh kernajuan daerah;
f.itikad baik, yaitu kernauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh rnelaksanakan kerja sarna; sarna;
e.kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk rnelakukan kerja
d.saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sarna harus dapat rnernberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat rnernberikan manfaat bagi masyarakat, serta dapat dilaksanakan secara berkelanjutan;
c.sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pernerintah Desa, rnasyarakat, dan swasta untuk rnelakukan kerja sarna derni terwujudnya kesejahteraan masyarakat; 7
a.kerja sarna atas prakarsa desa; dan
b.kerja sarna atas prakarsa pihak ketiga.

(4)Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
(3)Kerja sama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(2)Kerja sarna antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah desa.
(1)Kerja sama antar desa yang pelaksanaannya melibatkan BUMDesa danJatau kerja sama antar desa yang berada dalarn satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 7

(3)Pelaksanaan kerja sarna antar-desa diatur dengan Peraturan Bersama KepalaDesa melalui kesepakatan musyawarah antar-desa.
1. b.kerjasama antar desa dalarn satu kabupaten.
(2)Dalam hal Kerja Sama Desa dengan Desa lain diluar Kabupaten Lombok Barat, kerja sarna desa harus mengikuti ketentuan kerja sama antar Daerah.
1. a.kerja sarna antar desa dalam satu kecamatan; dan dimaksudDesa dapat melakukan kerja sarna antar desa sebagaimana dalarn Pasal 5 huruf a meliputi :
(1)Pasal 6
1. a.kerja sama antar desa; dan
2. b.kerja sama desa dengan pihak ketiga. Ruang lingkup KerjaSarna Desa meliputi:

Pasal 5

f.mendukung pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan.
a.Pemerintahan Desa;
b.Pernbangunan Desa;

(1)Dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, desa dapat rnelaksanakan kerja sarna antar desa dan Zatau kerja sarna dengan pihak ketiga.
(2)Kerja sarna desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi bidang:

BAB II

RUANGLINGKUPKERJASAMADESA

Pasal 12

BATASANDANLINGKUPBIDANGKERJA SAMADESA BABIII Camat atas narna Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sarna antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 11

Kerja sama antar-Desa dan kerja sarna dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APBDesa.

Pasal 10

h.penyelesaian perselisihan.
g.tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
f.pendanaan;
e.hak dan kewajiban;
d.jangka waktu;
c.tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
a.ruang lingkup kerja sarna;
b.bidang kerja sama; Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) paling sedikit memuat:

Pasal 9

(5)Pelaksanaan kerja sarna desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan musyawarah desa. 9
1. a.pemerintah desa;
2. b.anggota badan permusyawaratan desa;
3. c.lembaga kemasyarakatan desa;
4. d.lembaga desa lainnya; dan
5. e.tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(2)BKADterdiri atas:
(1)Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar Desa.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…