Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2019
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 111
Ringkasan
PERATURAN DAERAH TENTANG PENDEWASAAN USIA PERNIKAHAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENDEWASAAN USIA PERNIKAHAN
BUPATI LOMBOKBARAT, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENDEWASAANUSIAPERNIKAHAN TENTJ\NG PERATURANDAERAHKABUPATENLOMBOKBARAT NOMOR9 TAHUN2019 BUPATI LOMBOK BARAT PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT Mengingat Menimbang 2
3886);
4419);
5475);
5063);
5234);
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENDEWASAAN USIA PERNIKAHAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENLOMBOK BARAT dan BUPATI LOMBOKBARAT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
BAB I KETENTUANUMUM 5 't
1 7. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan a tau orgarusasi kemasyarakatan.
BAB I
Pendewasaan Usia Pernikahan berasaskan pada:
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
8,.,.
BAB II
pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah. 9~
( 1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan kebijakan dan program Pendewasaan Usia Pemikahan dalam bentuk RAD PPUA.
( 1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program Pendewasaan Usia Pernikahan .
pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, penyuluhan, dan pelayanan tentang kesehatan reproduksi bagi anak remaja dan kegiatan lainnya dalam rangka Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
kebijakan, strategi, program, sasaran dan pendekatan GAMAQ yang dilaksanakan di masing-masing desa/kelurahan sesuai dengan kebutuhan desa/kelurahan dan kesesuaian dengan kebijakan dan program daerah;
pengembanganupayamemfasilitasib. membantu
Bagian Kedua Peran Pemerintah Kecamatan
( 1) Perangkat daerah terkait dapat merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan pendukung Pendewasaan Usia Pemikahan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan daerah.
dan/atau
Membuka PDF…