DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2024

Nomor: 21
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam perbda ini diatur mengenai perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Perubahan dilakukan pada pasal 2, pasal 8, pasal 9, pasal 23, penambahan pasal 26A, perubahan pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 64, pasal 74, pasal 79, pasal 89, pasal 92, pasal 93, pasal 99, pasal 106, dan pasal 134.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409):

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222):
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223):
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH Menetapkan : dan BUPATI LOMBOK TENGAH MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(2)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di Daerah.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
(4)dihapus.
(5)Jadwal dan desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, penetapan pemilih, pemungutan suara dan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

2.Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal Sayat (l) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Warga Negara Republik Indonesia, b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, c) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, e| Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, f| Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, g Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, h) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada k publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang, i) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap: j) Sehat jasmani dan rohani, k) Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut: 1 Bebas narkoba, dan m) Menyerahkan dokumen dukungan pemilih paling sedikit 12 Yo (dua belas per seratus) dari DPT Pemilu terakhir yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang sah.

3.Ketentuan dalam Pasai 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1)2)
(4)
(5)

Pasal 9

Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang. Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari. Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya. Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan dalam Pasal 23 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (S5), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
(2)Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membiayai 5 (lima) komponen kegiatan pemilihan Kepala Desa yaitu pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium Panitia Pemilihan dan pelantikan Kepala Desa terpilih.
(3)Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 4) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah kepada Desa. (S5) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

5.Diantara Paragraf 9 dan Paragraf 10 disisipkan 1 Paragraf yakni Paragraf 9A dan diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

(1)Dalam hal pemungutan suara pada pemilihan kepala desa dilaksanakan secara elektronik, maka Bupati menetapkan desa penyelenggara pemilihan kepala desa secara elektronik dengan Keputusan Bupati.
(2)Pelaksanaan Pemungutan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan dalam Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1)Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2)Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(3)Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

7.Ketentuan dalam Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (l), Kepala Desa berwenang: a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, b) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota, c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa: d) menetapkan Peraturan Desa, e) menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa: f) membina kehidupan masyarakat Desa, g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat Desa, i) mengembangkan sumber pendapatan Desa, j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa: k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa: 1) memanfaatkan teknologi tepat guna: m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif: n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk , mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak: a) b) c) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa: mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa, menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah: mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: a) 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, kesejahteraan masyarakat Desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan: melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan 4 politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali, h) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa, i) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, j| mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa: k) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa, | menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa, m) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa, n) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa, o) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa, p) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan g) memberikan informasi kepada masyarakat Desa. S8. Ketentuan dalam Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala Desa wajib: a) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran, b) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa, c) memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, d) menjadi pengayom semua golongan masyarakat: e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati, dan f) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

9.Ketentuan dalam Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1)Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Sekretariat Desa:
2. b.Pelaksana Kewilayahan:dan
3. c.Pelaksana Teknis.
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
(4)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Nomor Induk Perangkat Desa.
(5)Ketentuan lebih lanjut pemberian Nomor Induk Perangkat Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

10.Ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebagai berikut:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. b.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat,
3. c.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, dan
4. d.Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
(4)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

11.Ketentuan dalam Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas berhak: a) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, b) mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, dan c) mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di 4 5De 13. 14. akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan dalam Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…