Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengemban mandat konstitusional untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, otonomi, dan pelayanan publik guna menjamin tata kelola yang baik serta pembangunan berkelanjutan. Lembaga ini memiliki peran krusial dalam mengimplementasikan kebijakan nasional di tingkat lokal dan merumuskan kebijakan daerah yang relevan untuk kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik seperti perizinan dan administrasi kependudukan, serta program pembangunan yang terencana menggunakan sistem seperti SIM-BAPPEDA. Berbagai inisiatif strategis seperti Smart City dan penanganan stunting menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengemban mandat konstitusional dan undang-undang untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi, serta memberikan pelayanan publik di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini esensial dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah secara keseluruhan.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik seperti perizinan dan administrasi kependudukan, serta program pembangunan yang terencana. Berbagai layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan juga berada di bawah kewenangan dan tanggung jawabnya.
Beberapa program strategis yang diimplementasikan meliputi penggunaan SIM-BAPPEDA untuk perencanaan, Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk kemudahan akses layanan, serta program layak anak dan penanganan stunting. Inisiatif Smart City dan Satu Data juga menjadi fokus utama untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.
Dalam skala nasional, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berperan aktif dalam isu-isu strategis seperti penanganan stunting dan promosi pariwisata melalui penyelenggaraan event internasional seperti Mandalika Moto GP. Kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan juga menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk berbagai keperluan, mulai dari administrasi kependudukan dan perizinan usaha, hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan. Akses informasi publik melalui PPID dan partisipasi dalam pengadaan barang/jasa melalui LPSE juga menjadi bagian dari layanan yang tersedia.
Sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berupaya mewujudkan tata kelola yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mandat yang jelas, ruang lingkup yang luas, serta berbagai inisiatif strategis, pemerintah daerah ini terus berkontribusi signifikan terhadap kemajuan daerah dan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024
Dalam perda ini diatur mengenai pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah meliputi PBB-P2, BPHTB, PBJT atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan, Pajak reklame, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, Opsen BBNKB. Sedangkan retribusi terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2022
Dalam Perda ini diatur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Hal pokok yang diatur: 1. Hak dan Kewajiban Masyarakat 2. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah 3. Pembentuan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan 4. Jenis perpustakaan 5. Standar penyelenggaraan perpustakaan 6. Kerjasama dan peran serta masyarakat
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 19 Tahun 2022
Dalam Perda ini diatur tentang Pembentukan Desa Dadap Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, luas wilayah, jumlah penduduk, batas desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan aset desa.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2022
Dalam Perda ini diatur tentang Pembentukan Desa Berinding Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, luas wilayah, jumlah penduduk, batas desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan aset desa.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 15 Tahun 2022
Dalam Perda ini diatur tentang Pembentukan Desa Beleke Daye Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, luas wilayah, jumlah penduduk, batas desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan aset desa.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13 Tahun 2022
Dalam Perda ini diatur tentang Pembentukan Desa Tibu Sisok Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, luas wilayah, jumlah penduduk, batas desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan aset desa.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2022
Dalam Perda ini diatur tentang Pembentukan Desa Lendang Taumpel Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, luas wilayah, jumlah penduduk desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan aset desa.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 22 Tahun 2022
Perda ini mengatur mengenai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Ardhia Rinjani, yang meliputi maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, modal, organ dan pegawai perumda, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional, anak perusahaan, penugasan, penggunaan laba, pelaporan dewan pengawas dan direksi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, ketentuan peralihan dan penutup.