DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 22 Tahun 2024

Nomor: 22
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur mengenai Pelindungan Perempuan dan anak yang menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pelindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan. Ruang lingkup perda meliputi Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Perempuan, Pemenuhan hak Anak, dan Pelindungan khusus Anak.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Perempuan dan anak. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792): Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903): Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 119), Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 174), 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan BUPATI LOMBOK TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1, 2. 3. 10. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Penyelenggaraan Pelindungan adalah segala tindakan dan upaya pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dan perempuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Kekerasan terhadap perempuan yang selanjutnya disingkat KTP adalah yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami dan/atau menderita baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan, Pelindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, Lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau 4 11. mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan. Pelindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat Pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 2

Pelindungan perempuan dan anak didasarkan pada asas : "Pp Up penghargaan atas harkat dan martabat manusia: non-diskriminasi: kepentingan terbaik bagi Korban, keadilan: kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan Pelindungan perempuan dan anak terdiri atas : a. b. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan Pelindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan: memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak dari kejahatan dan kekerasan: menghindari anak dari pernikahan usia anak, menjamin Pelindungan dan pemenuhan terhadap hak anak, dan memberikan jaminan kesehatan reproduksi terhadap perempuan dan anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : a. b. Ek d Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Perempuan, Pemenuhan hak Anak, dan Pelindungan khusus Anak.

BAB II

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 5

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, meliputi:

a.upaya penyadaran dan pembentukan perilaku perempuan dalam kebutuhan peningkatan kapasitas diri,

(2)
(3)upaya pengembangan akses perempuan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya, dan upaya peningkatan kompetensi perempuan.

Pasal 6

Upaya penyadaran dan pembentukan perilaku perempuan dalam kebutuhan peningkatan kapasitas diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mencakup: |

a.pemahaman dan penyadaran atas hak-hak dasar perempuan,
b.pemberian motivasi perempuan agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan, dan C. penumbuhan kesadaran pada diri perempuan tentang kesetaraan dan kedudukannya. Upaya penyadaran dan pembentukan perilaku perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pembinaan kelompok masyarakat, wadah perempuan, organisasi perempuan, dan lembaga perempuan. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk edukasi, sosialisasi, dan advokasi.

Pasal 7

Upaya pengembangan akses perempuan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mencakup: a. b. penumbuhkembangan kewirausahaan perempuan, peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam berbagai profesi: peningkatan peran dan fungsi perempuan dalam organisasi politik, . pelibatan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam program pembangunan, pemberian akses bagi perempuan untuk berpartisipasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, pemberian kesempatan kepemimpinan perempuan,

g.penumbuhkembangan wadah atau lembaga perempuan dalam rangka peningkatan Pemberdayaan Perempuan, dan peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam seni dan budaya.

Pasal 8

Upaya peningkatan kompetensi perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, antara lain dilakukan melalui:

a.pelatihan keterampilan, dan
b.pendidikan dan literasi bagi perempuan.

BAB III

PELINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 9

Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.upaya peningkatan kualitas keluarga,
b.upaya pemenuhan kebutuhan khusus perempuan, Cc. upaya pencegahan dan Pelindungan Perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi secara cepat, terpadu, dan terintegrasi, dan
d.upaya Pelindungan Perempuan dalam situasi bencana.

Pasal 10

Upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan melalui :

a.peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, Pelindungan, serta perkembangan anak,
b.peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga, Cc. peningkatan keberfungsian, peran, dan tugas keluarga,
d.pemberdayaan keluarga rentan melalui Pelindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain,
e.peningkatan kualitas lingkungan keluarga,
f.peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi keluarga: dan
g.pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera, dan pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Pasal 11

Upaya pemenuhan kebutuhan khusus perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan melalui :

a.pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keluarga berencana, kehamilan, persalinan dan pasca persalinan,
b.pemenuhan hak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar termasuk saat cuti melahirkan, dan Cc. penyediaan sarana dan prasarana khusus perempuan.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…