DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 139

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai penyelenggaraan ketenagakerjaan, dengan ruang lingkup meliputi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan, perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, pelatihan dan prduktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; penggunaan TKA, hubungan kerja, perjanjian kerja, dan pemutusan hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, pengupahan, dan kesejahteraan pekerja/buruh, hubungan industrial, pembinaan etenagakerjaan, pendanaan, dan sanksi

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Tenaga Kerja mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan Daerah, baik sebagai pelaku maupun sebagai tujuan pembangunan, sehingga dalam penyelenggaraannya diperlukan perlindungan dan peningkatan kualitas Tenaga Kerja serta peranannya, guna meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, bahwa penyelenggaraan ketenagakerjaan diharapkan mampu menciptakan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan kualitas, perlindungan dan kesejahteraan pekerja, serta pemberdayaan dan penyiapan Tenaga Kerja yang selhras-luasnya di tengah persaingan yang kompetitif, tuntutan globalisasi ekonomi, dan transformasi teknologi informasi, sehingga harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, bahwa Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah tujuan dan pengembangan pariwisata dan memiliki kawasan yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional yakni Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, maka dalam rangka mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, perlindungan, dan peningkatan peran dan kesejahteraan Tenaga Kerja atau Pekerja/Buruh dalam mendukung ekosistem investasi, diperlukan regulasi yang secara adaptif mampu menjawab tantangan dan dinamika ketenagakerjaan: bahwa ketenagakerjaan mempunnyai banyak dimensi dan keterkaitan, tidak hanya terbatas pada Xx ra kepentingan Tenaga Kerja tetapi juga terkait dengan kepentingan pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sehingga penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab bersama dan dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat: bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang beberapa ketentuannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam penyelenggaraar. ketenagakerjaan di Daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalara huaf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-'Indang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 4 S3, 10. ti, 12. 13. -&- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637), Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701): Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647): Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 6648), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor lil Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional! di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463), Peraturan Menteri Lenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990), Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 351): Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301): 4 sa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH Menetapkan : dan BUPATI LOMBOK TENGAH MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan: ku 2. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan Tenaga Kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. . Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendi":
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya, atau Y 10, 14. 12. 13 ta 15. 16. 17. - 3 orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a da: huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Perusahaan adalah :
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik crar.z perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain,
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses »nenyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan. .Informasi Pasar Kerja adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri. Kesempatan Kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperc'eh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap aan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalh Instansi Pemerintah dan swasta yang Y 18. 19. 20. 2. 22, 23. 24. 25. 26. memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja. Balai Latihan Kerja adalah tempat diselenggarakannya proses Pelatihan Kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat Kompetensi Kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu dan berjenjang antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pelatihan berbasis Kompetensi Kerja adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja ang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan. Pelayana.. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaar yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai den zan kebutuhannya. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. Bursa Kerja Khusus adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi Penem»atan Tenaga Kerja kepada alumninya. 4 27. 28. 29 30. 31, 32, 33. 34 39. 36. Na Antar Kerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem Penempatan Tenaga Keja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. .Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Daerah atau dari daerah lain yang lahir di Kabupaten Lombok Tengah, atau Tenaga Kerja yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik daam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa kerja dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membeyar Upah atau imbalan dalam bentuk lain. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencar penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan 1 2kerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mrsmpunyai unsur pekerjaan, Upah, dan perintah. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat 'erja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/ Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. , 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 49. 2 Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat FKWTT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh aengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja yang bersifat tetap. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa Pengusaha, atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah Minimum Kabupaten adalah Upah minimum yang berlaku di wilayah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR Keagamaan adalah pendapatan non- Upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat- syarat kerja dan tata tertib Perusahaan. Hubungan Industrial dalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang di dasarkan pada Nilai-Nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perselisikin Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, 1 46. 47. 48. perselisihan kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu Perusahaan. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Ferusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, imandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya. Lembaga Kerja ama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Penyelenggaraan ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan asas: ba MD LP Hp keterpaduan, persamaan hak, demokrasi: keadilan sosial: non-diskriminasi transparansi, akuntabilitas: dan berkelanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah bertujuan a. untuk: mewujudkan Perencanaan Tenaga Kerja dan pengelolaan Informasi Ketenagakerjaan secara terpadu dan berkesinambungan, mewujudkan Pelatihan Kerja dan peningkatan kualitas Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja, mewujudsan pemerataan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang sesuai 4 dengan kebutuhan pembangunan nasional dan Daerah, memberikan pelayanan Antar Kerja kepada Pencari Kerja untuk memperuleh pekerjaan, memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja Lokal secara optimal, memberikan perlindungan Tenaga Kerja, pengupahan, dan kesejahteraan Pekerja/ Buruh, menjamin perwujudan hak-hak Tenaga Kerja dan kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi dalam penyelenggaraan Ketenagakerjaan, menjaga Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berl:eadilan, dan menjaga iklim investasi dan kegiatan berusaha di Daerah. 3

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. b. Tn M9 ya pp (») tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan, Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan, Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja, penggunaan TKA, Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja: perlindungan Tenaga Kerja, pengupahan, dan kesejahteraan Pekerja/ Buruh: Hubungan Industrial: pembinaan ketenagakerjaan: pendanaan, dan sanksi.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah sesvai dengan tugas dan wewenang penyelenggaraan otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan. 4

(2)ai Pa Tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyusun Perencanaan Tenaga Kerja dan pengelolaan Informasi Ketenagakerjaan di Daerah:
2. b.membangun dan mengembangkan sistem Informasi Ketenagakerjaan di Daerah:
3. c.melaksanakan Pelatihan Kerja dan peningkatan produktivitas Tenaga Kerja:
4. d.melaksanakan pembinaan dan penerbitan Perizinan Berusaha LPK swasta di Daerah:
5. e.melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pemberian persetujuan penyelenggaraan pemagangan oleh Perusahaan di Daerah: fi. melaksanakan pelayanan Antar Kerja di Daerah dan penerbitan Perizinan Berusaha LPTKS dalam Daerah,
6. g.melaksanakan pembinaan Hubungan Industrial, persyaratan kerja, dan perlindungan Tenaga Kerja,
7. h.menresahkan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama Perusahaan di Daerah,
8. i.melakukan pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan penutupan Perusahaan di Daerah, dan
9. j.melaksanakan pembinaan terhadap norma ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangan penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah wajib:

a.menetapkan strategi kebijakan untuk pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah, dari
b.menetapkan arah kebijakan ketenagakerjaan pada sektor unggulan untuk memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja Lokal di Daerah secara optimal. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah: & A! 2 NI am C. pertumbuhan ekonomi Daerah,
d.sektor penopang pertumbuhan ekonomi Daerah, dan
e.rencana strategis peningkatan kesejahteraan Daerah. BAB !II PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Tenaga Kerja sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan di Daerah secara berkesinambungan.
(2)Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perencanaan Tenaga Kerja makro: dan
2. b.Perencanaan Tenaga Kerja mikro. asal 8
(1)Perencanaan Tenaga Kerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a memuat pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal dan produktif pada skala Daerah maupun sektoral guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial sehingga" membuka kesempatan kerja yang seluas- luasnya.
(2)Perencanaan Tenaga Kerja makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perencanaan Tenaga Kerja makro lingkup Daerah: dan
2. b.Perencanaan Tenaga Kerja makro lingkup sektoral.
(3)Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja makro lingkup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas.
(4)Dinas dalam menyusun Perencanaan Tenaga Kerja makro lingkup sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Perangkat Daerah yang membidangi sektor atau lapangan usaha bersangkutan. ii G1)
(2)
(2)
(2)
(1)

Pasal 9

Perencanaan Tenaga Kerja mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan rencana ketenagakerjaan pada instansi Pemerintah Daerah dan swasta atau Perusahaan. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan swasta atau lembaga swasta lainnya.

Pasal 10

Perencanaan Tenaga Kerja makro yang mencakup Perencanaan Tenaga Kerja makro lingkup Daerah dan Perencanaan Tenaga Kerja makro lingkup sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menghasilkan rencana Tenaga Kerja Daerah Kabupaten. Rencana Tenaga Kerja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang:

a.persediaan Tenaga Kerja,
b.kebutuhan Tenaga Kerja, C. neraca Tenaga Kerja, dan
d.arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 11

Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun secara sistematis dan periodik meliputi Perencanaan Tenaga Kerja tahunan dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar Informasi Ketenagakerjaan dan informasi terkait lainnya.

Pasal 12

Pemerintah Daerah menyusun dan melakukan pengelolaan Informasi Ketenagakerjaan di Daerah. V

(2)
(1)Pengelolaan Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebarluasan Informasi Ketenagakerjaan secara akurat dan berkesinambungan. Pengelc'aan Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat fl) dilaksanakan oleh Dinas.

Isi peraturan

Teks139PDFHirarki

Memuat teks peraturan…