DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA, yang terdiri atas II Pasal Perubahan Ketentuan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ten tang Pembentukan Daerab-daerab Tingkat II dalam Wilayah Daerab-daerab Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1958 Nomor 122, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tabun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara \ Republik Indonesia Nomor 5071); sebagaimanab. babwa berdasarkan pertimbangan Mengingat DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATILOMBOKTENGAH, Menimbang: a. bahwa pengaturan kearsipan di daerab yang merupakan urusan wajib bagi pemerintahan daerah merupakan upaya untuk memberikan landasan hukum atas penyelenggaraan kearsipan yang belum diatur dalam Peraturan Daerab sekaligus memberikan kepastian hukum bagi setiap pencipta arsip, pihak-pihak yang berkepentingan atas arsip serta masyarakat yang memanfaatkan arsip; TENTANG PENYELENGGARAANKEARSIPAN BUPATILOMBOKTENGAH PROVINSINUSATENGGARABARAT PERATURANDAERAH KABUPATENLOMBOKTENGAH NOMOR '1 TAHUN 2021
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 243);
8.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi \ Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 1); d~ meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan,

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten LombokTengah. informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja;

38.Program Arsip Vital adalah tindakan dan prosedur yang sistematis dan terencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menyelamatkan Arsip vital pencipta Arsip untuk mengantisipasi terjadinya musibah, pada saat darurat atau setelah terjadi musibah;
39.Alih MediaArsip adalah transfer informasi dari rekaman yang berbasis kertas ke dalam media lain dengan tujuan efisiensi;
40.Diorama adalah sejenis benda miniatur tiga dimensi untuk menggambarkan suatu pemandangan atau suatu adegan. suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan
36.Pemeliharaan Arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan kese1amatan Arsip baik fisik maupun informasinya;
37.Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam Organisasi~ desa,pemerintahanDaerah,

a.pembinaan Kearsipan;
b.sumber daya Kearsipan;
c.pengelolaanarsip;
d.pelindungan dan penyelamatanarsip; dan
e.pembentukan simpulJIKN.

BAB II

PEMBINAANKEARSIPAN Pasal 6 (l) Pembinaan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap Perangkat Pasal 5 Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Kearsipan meliputi:

Pasal 4

Penyelenggaraan Kearsipan dilaksanakan berazaskan :

a.kepastian hukum;
b.keautentikan dan keterpercayaan;
c.keutuhan;
d.asal usul;
e.aturan asli;
f.keamanan dan keselamatan;
g.keprofesionalan;
h.keresfonsifan;
1. 1.keantisipatifan; J. kepartisipatifan;
k.akuntabilitas;
1. 1.kemanfaatan;
m.aksebilitas;dan
n.kepentingan umum.
c.menjamin keselamatan asset, sejarah dan budaya daerah melalui kegiatan pelindungan dan penyelamatan arsip. perundang-undangan. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan \

(2)Pasa18
(1)Dalam rangka pembinaan kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat memberikan penghargaan Kearsipan. Pasa17
(1)Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan pengawasan Kearsipan.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap PerangkatDaerah.
(3)Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sarna dengan Perangkat Daerah yang membidangifungsi pengawasan.
(4)Dalarn kegiatan pengawasan Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat mengikutsertakan masyarakat.
(5)Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sarnpai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kemasyarakatan, dan BUMD serta perusahaan swasta berskala kabupaten yang kegiatannya dibiayai APBD.
(2)Pembinaan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.koordinasiPenyelenggaraanKearsipan;
2. b.penyusunan pedoman Kearsipan;
3. c.pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Kearsipan ;
4. d.sosialisasiKearsipan;
5. e.pendidikan dan pelatihan Kearsipan;
6. f.perencanaan, pengawasan,dan monitoring. lingkunganc.

Pasal 12

Unit kearsipan pada Perangkat Daerah, pemerintahan desa, organisasi kemasyarakatan, dan BUMD serta perusahaan swasta berskala kabupaten yang kegiatannya dibiayai APBD memilikitugas:

a.melaksanakan pengelolaanArsipInaktifdari unit kerja;
b.melaksanakan pengolahan Arsip dan penyajian Arsip menjadi informasi; melaksanakan pemusnahan Arsip di Perangkat Daerah;

Pasal 11

(1)Tiap Perangkat Daerah, pemerintahan desa, organisasi kemasyarakatan, dan BUMDserta perusahaan swasta berskala kabupaten yang kegiatannya dibiayai APBD wajibmembentuk unit kearsipan.
(2)Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada sekretariat atau sebutan lainnya.
(3)Pembentukan unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 10 Organisasi kearsipan terdiri atas unit kearsipan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
1. a.OrganisasiKearsipan;
2. b.sumber daya manusia Kearsipan;
3. c.prasarana dan sarana Kearsipan;dan
4. d.pendanaan. pelatihan, perencanaan, pengawasan, dan monitOring,
5. c.melakukan koordinasi penyelenggaraan kearsipan, penyusunan pedoman kearsipan, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi pelaksanaan Kearsipan, sosialisasi kearsipan, pendidikan dan Pasal 15 Selain mengelola Arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebagai bagian dari Perangkat Daerah mempunyai tugas rnelaksanakan:
6. a.pengelolaan Arsip Inaktif yang memiliki jangka waktu simpan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun berdasarkan JRA yang berasal dari Perangkat Daerah; dan
7. b.pembinaan dan pengawasan Kearsipan terhadap Perangkat Daerah, pemerintahan desa, orgarusasi kemasyarakatan, BUMD, dan perusahaan swasta berskala kabupatenfkota yang kegiatannya dibiayai APBD.

BAB III

SUMBERDAYAKEARSIPAN

Pasal 13

LKD melaksanakan tugas pemerintahan bidang Kearsipan di Kabupaten Lombok Tengah Pasal 14 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai LKD, melaksanakan Pengelolaan Arsip Statis yang diterima dari:

a.Perangkat Daerah;
b.pemerintahan desa;
c.organisasi kemasyarakatan;
d.BUMD;
e.perusahaan swasta berskala kabupaten yang kegiatannya dibiayai APBD;dan
f.perseorangan yang merupakan tokoh daerah.
d.mempersiapkan penyerahan Arsip Statis kepada LKD; dan
e.melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada unit kerja dalam rangka Penyelenggaraan Kearsipan pada tiap Perangkat Daerah. Pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan bagi Kepala(3) Pasal 19

(1)Pejabat yang menduduki jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus memenuhi persyaratan kompetensi teknis.
(2)Untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan pimpinan lembaga Kearsipan yang dilaksanakan oleh ANRI.
1. b.arsiparis mahir
2. c.arsiparis penyelia
3. d.arsiparis ahli pertama
4. e.arsiparis ahli muda
5. f.arsiparis ahli madya
6. g.arsiparis ahli utama

Pasal 18

Jabatan Fungsional Arsiparis terdiri dari :

a.arsiparis terampil Pasal 17 Jabatan administrasi terdiri atas:
a.jabatan administrator setara kepala bidang atau sebutan lain yang ditetapkan oleh pemerintah;
b.jabatan pengawas setara kepala seksi atau sebutan lain yang ditetapkan oleh pemerintah;
c.jabatan pelaksana setara staf atau sebutan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 16

Sumber daya manusia Kearsipan terdiri atas jabatan administrasi dan jabatan fungsional Arsiparis. Kearsipan.

Pasal 24

Unit kearsipan pada Perangkat Daerah menyediakan ruangan penyimpanan Arsip Inaktif yang memiliki jangka waktu 11 simpan dibawah 10 (sepuluh)tahun. '\ Pasal 23 Dalam mendukung tugas dalam pengelolaan arsip, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai LKDharus membangun gedung penyimpanan arsip (depo). Prasarana dan sarana Kearsipan terdiri atas:

8.gedung penyimpanan arsip;

b.ruangan penyimpanan arsip;
c.peralatan kearsipan.

(2)Pengadaan Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dihitung berdasarkan beban kerja.

Pasal 21

(1)Dalam menunjang kegiatan pengelolaan arsip, Unit Kearsipan Perangkat Daerah, pemerintahan desa, organisasi kemasyarakatan, dan BUMD serta perusahaan swasta berskala kabupaten yang kegiatannya dibiayai APBDwajib memiliki minimal 2 (dua) orang Arsiparis.

Pasal 20

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Kearsipan, jabatan Arsiparis wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yang, penyelenggara pemerintahan daerah, pemerintahan desa, organisasi kemasyarakatan, dan BUMD serta perusahaan swasta berskala kabupaten Pasal 27

(1)Pengelolaan Arsip Dinamis dilakukan terhadap Arsip Aktif,ArsipInaktif dan ArsipVital.
(2)PengelolaanArsipDinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menjadi tanggungjawab tiap Perangkat Daerah, BABIV PENGELOLAANARSIP Umum Pasal 26 KegiatanpengelolaanArsipterdiri atas:
1. a.pengelolaanArsipdinamis; dan
2. b.pengelolaanArsipStatis.
(2)Pendanaan dalam Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.perumusan kebijakan;
2. b.pembinaan;
3. c.pembentukan simpuljaringan;
4. d.kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip;
5. e.kegiatan pengelolaanarsip;
6. f.pengembangan sumber daya manusia;
7. g.pembangunan diorama dan gedung penyimpanan Arsip (depo);
8. h.penyediaan ruangan penyimpanan ArsipInaktif pada Perangkat Daerah; dan
  1. 1.penyediaan peralatan Kearsipan.
(1)Pendanaan dalam Penyelenggaraan Kearsipan PemerintahanDaerah dialokasikan dalam APBD.
(1)Penciptaan Arsip meliputi kegiatan:
1. a.pembuatan arsip; dan
2. b.penerimaan arsip.
(2)Pembuatan dan penerimaan Arsip sebagaimana dimaksud padaayat (1) dibuat berdasarkan:
1. a.tata naskah dinas;
2. b.pengurusan surat;
3. c.klasifikasi arsip; dan
4. d.sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata naskah dinas, pengurusan surat, klasifikasi Arsip dan sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip diatur dengan Peraturan Bupati. ~
1. a.penciptaan arsip;
2. b.penggunaan arsip;
3. c.pemeliharaan arsip; dan
4. d.penyusutan arsip.

Pasal 28

(1)Pengelolaan Arsip Statis dilakukan terhadap Arsip yang memilikinilai guna kesejarahan bagi Pemerintahan Daerah.
(2)Pengelolaan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi tanggungjawab LKD. kegiatannya dibiayai APBD. peralatan\ Pemberkasan Arsip Aktif menggunakan Kearsipansesuai standard.
(3)Pasal 34
(1)Pemberkasan Arsip Aktif dilaksanakan berdasarkan klasifikasiArsipyang ditetapkan Bupati.
(2)Pemberkasan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menghasilkan daftar ArsipAktif.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…