Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
1.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
2.Peraturan Daerah Nomor 2.a Tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 2.a);
dan
3.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ( Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor l.a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 1.a), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Ditetapkan di Praya pada tanggal 10 oober 2932 .(_BUPATI LOMBOK T FN OA -/ fLALU P THUL BAHRI Diundangkan di Praya pada tanggal 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH, LALU FIRMAN WIJAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022 NOMOR... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 63 TAHUN 2022 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, berdasarkan Pasal 3 ayat
(1)Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah telah membentuk dan menetapkan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tersebut mengatur mengenai pembentukan Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri atas unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah, dan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Selanjutnya, unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Di samping itu, dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam perkembangannya, terhadap beberapa Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tersebut perlu dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian. Hal tersebut untuk menindaklanjuti beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, untuk merespon kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam Peraturan Daerah ini terdapat Perangkat Daerah yang mengalami peningkatan tipe yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan dan/ atau penyesuaian terhadap beberapa Perangkat Daerah meliputi:
a.Peningkatan kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.
Rumah Sakit Umum Daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan guna menjamin terwujudnya tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Atas dasar tersebut, dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, Peraturan Daerah ini mengatur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Dalam melaksanakan otonomi tersebut, sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan tata kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, direktur Rumah Sakit Umum Daerah tetap bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.
b.Penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai Badan Daerah.
Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan sebagai Badan Daerah. Penetapan sebagai Badan Daerah tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik saat ini yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
c.Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai Dinas yang mandiri yang melaksanakan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran. Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tersebut adalah sebagai tindak lanjut atau amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun tipe Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai hasil pemetaan urusan pemerintahan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ tanggal 8 Agustus 2016 perihal Rekomendasi Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Konkuren di Daerah adalah merupakan Dinas tipe C dengan beban kerja kecil.
d.Perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, dan bidang keuangan, yaitu:
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah; dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
e.Perubahan dan/atau peningkatan Dinas Komunikasi dan lnformatika.
Dalam Peraturan Daerah ini, Dinas Komunikasi dan Informatika yang semula Dinas tipe C ditingkatkan menjadi Dinas dengan tipe B. Peningkatan tipe Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut didasarkan pada basil pemetaan urusan pemerintahan sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ tanggal 8 Agustus 2016 perihal Rekomendasi Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Konkuren di Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1