DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan pada Pasal 1 terkait definisi, Pasal 8 terkait Dinas Daerah, Pasal 9 terkait Badan Daerah, Pasal 11 terkait Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai tindak lanjut penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyeienggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyeiamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
8.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan BUPATI LOMBOK TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 1 1 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2.Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.
8.Inspektorat adalah unsur pendukung tugas Bupati dibidang pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah.
9.Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah.
10.Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. 1 1 . Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripuma yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawatjalan, dan rawat darurat.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
15.Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah. d
16.Eselon adalah tingkatanjabatan struktural.
2.Ketentuan huruf a, huruf j, huruf k dan huruf s Pasal 8 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf w, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dinas Daerah terdiri atas:

a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Kebudayaan dengan beban kerja besar;
b.Dinas Kepemudaan dan Olahraga tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga dengan beban kerja kecil;
c.Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan beban kerja besar;
d.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang beban kerja besar;
e.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan beban kerja sedang;
f.Dinas Sosial tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan beban kerja sedang;
g.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi dengan beban kerja sedang;
h.Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dengan beban kerja kecil;
i.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan beban kerja sedang; et
j.Dinas Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dengan beban kerja besar;
k.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro dengan beban kerja sedang;
1. 1.Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan dengan beban kerja sedang;
m.Dinas Pertanian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dengan beban kerja besar;
n.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan beban kerja sedang;
o.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan beban kerja besar;
p.Dinas Ketahanan Pangan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dengan beban kerja kecil;
q.Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan beban kerja sedang;
r.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dengan beban kerja sedang;
s.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dengan beban kerja sedang;
t.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan dengan beban kerja kecil; (
u.Dinas Kelautan dan Perikanan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dengan beban kerja sedang;
v.Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dengan beban kerja sedang; dan
w.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dengan beban kerja kecil.
1. 3.Ketentuan angka 1, angka 3, dan angka 4 Pasal 9 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 9

Badan Daerah terdiri atas:

1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dengan beban kerja sedang;
2.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan lnovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan dengan beban kerja besar;
3.Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset dengan beban kerja besar;
4.Badan Pendapatan Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan/pendapatan dengan beban kerja sedang; dan
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan beban kerja sedang.
4.Ketentuan Pasal 1 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), terdapat Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertangggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Pasal 19 dihapus.
6.Ketentuan angka 3 Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
2.Peraturan Daerah Nomor 2.a Tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 2.a); dan
3.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ( Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor l.a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 1.a), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Ditetapkan di Praya pada tanggal 10 oober 2932 .(_BUPATI LOMBOK T FN OA -/ fLALU P THUL BAHRI Diundangkan di Praya pada tanggal 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH, LALU FIRMAN WIJAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022 NOMOR... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 63 TAHUN 2022 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, berdasarkan Pasal 3 ayat

(1)Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah telah membentuk dan menetapkan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tersebut mengatur mengenai pembentukan Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri atas unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah, dan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Selanjutnya, unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Di samping itu, dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam perkembangannya, terhadap beberapa Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tersebut perlu dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian. Hal tersebut untuk menindaklanjuti beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, untuk merespon kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam Peraturan Daerah ini terdapat Perangkat Daerah yang mengalami peningkatan tipe yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan dan/ atau penyesuaian terhadap beberapa Perangkat Daerah meliputi:
1. a.Peningkatan kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan guna menjamin terwujudnya tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Atas dasar tersebut, dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, Peraturan Daerah ini mengatur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Dalam melaksanakan otonomi tersebut, sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan tata kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, direktur Rumah Sakit Umum Daerah tetap bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.
2. b.Penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai Badan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan sebagai Badan Daerah. Penetapan sebagai Badan Daerah tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik saat ini yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. c.Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai Dinas yang mandiri yang melaksanakan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran. Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tersebut adalah sebagai tindak lanjut atau amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun tipe Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai hasil pemetaan urusan pemerintahan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ tanggal 8 Agustus 2016 perihal Rekomendasi Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Konkuren di Daerah adalah merupakan Dinas tipe C dengan beban kerja kecil.
4. d.Perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, dan bidang keuangan, yaitu: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah; dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
5. e.Perubahan dan/atau peningkatan Dinas Komunikasi dan lnformatika. Dalam Peraturan Daerah ini, Dinas Komunikasi dan Informatika yang semula Dinas tipe C ditingkatkan menjadi Dinas dengan tipe B. Peningkatan tipe Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut didasarkan pada basil pemetaan urusan pemerintahan sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ tanggal 8 Agustus 2016 perihal Rekomendasi Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Konkuren di Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas. Angka4 Pasal 1 1 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "peraturan perundang undangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka6

Pasal 25

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR ...

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…