DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam perda ini diatur mengenai penyelenggaraan penguatan wawasan kebangsaan, yang merupakan upaya dari modifikasi tingkah laku terhadap cara pandang bangsa indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah berlandaskan pancasila, UUD 1945, bhineka tunggal ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang lingkup perda ini meliputi penyelenggaraan penguatan wawan kebangsaan, materi wawasan kebangsaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, pendanaan, dan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan dan BUPATI LOMBOK TENGAH MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG ” PENYELENGGARAAN PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur | 10. penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Tengah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Lombok Tengah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penguatan wawasan kebangsaan adalah segala bentuk upaya yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku terhadap cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai Y jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
11.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12.Setiap orang adalah perorangan dan badan hukum. Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan,
b.materi Wawasan Kebangsaan: Cc. peran serta Masyarakat,
d.pembinaan dan pengawasan, e f. 3 . kerjasama, pendanaan, dan . penutup. Landasan

Pasal 3

(1)Penyelenggaran Penguatan Wawasan Kebangsaan berlandaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945.
(2)Penyelenggaran Penguatan Wawasan Kebangsaan dalam peraturan ini berasaskan : bhinneka tunggal ika, kebangsaan, kemandirian, demokrasi: perdamaian, keadilan, partisipasi, pengayoman, pelindungan hak asasi manusia, dan kearifan lokal.Hp Mp AP Dp Fungsi

Pasal 4

Wawasan Kebangsaan berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan arah dalam menentukan segala tindakan, keputusan, kebijakan, dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berketuhanan, berperikemanusiaan, bersatu, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial. 4 Tujuan

Pasal 5

Tujuan Penyelenggaran Penguatan Wawasan Kebangsaan adalah:

a.terbentuknya masyarakat Lombok tengah yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Wawasan Kebangsaan yang baik, terwujudnya sinergitas kebijakan, program, dan kegiatan terkait penguatan wawasan kebangsaan: meningkatnya rasa cinta tanah air, kerukunan kehidupan beragama, di kalangan masyarakat untuk menciptakan kondisi daerah yang aman dan kondusif.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penguatan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh :

a.perangkat Daerah, dan
b.non-Perangkat Daerah. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (li) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang :
a.kesatuan bangsa dan politik,
b.pendidikan dan kebudayaan,
c.komunikasi dan informasi:
d.dinas pembinaan masyarakat dan desa, dan
e.perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas fungsinya. Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan oleh perangkat daerah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Pasal 3

Penyelenggara penguatan wawasan kebangsaan non- perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh :

a.partai Poitik,
b.perwakilan pemerintah pusat di daerah,
c.dewan Perwakilan Rakyat Daerah: pemerintah Desa, media massa, organisasi Kemasyarakatan, dan
g.masyarakat. m9

(2)Pelaksanaan penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (Il) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditujukan kepada: pnp peserta didik , organisasi kemasyarakatan: aparatur sipil Negara, guru/pendidik, dan tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh adat

Pasal 10

Penguatan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui : 23

(2)pendidikan Formal, pendidikan Non-formal, temu Wicara: penyadartahuan.

Pasal 11

Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui :

a.kegiatan intrakurikuler,
b.kegiatan kokurikuler: Cc. kegiatan ekstrakurikuler, dan/atau
d.kegiatan non-kurikuler. Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal melalui kegiatan intrakurikkuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memasukkan materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum pada satuan Pendidikan. Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal melalui kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penyelenggaraan wawasan kebangsaan untuk memperkuat wawasan kebangsaan di luar jam pelajaran. Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal melalui kegiatan ekstrakurikuler P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penyelenggaraan wawasan kebangsaan di luar tatap muka di kelas.

(5)Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal melalui kegiatan non-kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penyelenggaraan wawasan kebangsaan pembiasaan penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam kehidupan nyata.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…