DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK,yang terdiri atas 31 Pasal dari XVI Bab,yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Ruang Lingkup, Bab III Prinsip Dan Strategi, Bab IV Hak Anak, Bab V Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Bab VI Koordinasi Antar Perangkat Daerah Dan Lembaga Masyarakat Terkait, Bab VII Pengawasan, Bab VIII Tanggung Jawab Orang Tua, Bab IX Kewajiban Keluarga, Bab X Tanggung Jawab Masyarakat, Bab XI Peran Dan Tanggung Jawab Dunia Usaha, Bab XII Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak Dan Desa/Kelurahan Layak Anak, Bab XIII Pendanaan, Bab XIV Ketentuan Sanksi, Bab XV Penghargaan, Bab XVI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sesuai nilai-nilai Pancasila yang berkeadilan dan sejahtera;
b.bahwa sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupateri/Kota Layak Anak

Mengingat

Pasal 5 ayat (1) bahwa setiap kabupaten Zkota dapat dikatagorikan sebagai KLA apabila memenuhi hak Anak yang diukur dengan Indikator KLA;

c.bahwa Kabupaten Lombok Tengah belum memenu hi semua indikator dalam penilaian Kabupaten Layak Anak dari Kementerian PPPA, sehingga untuk mendorong mewujudkan Kabupaten Layak Anak, perlu langkah-langkah yuridis, sebagai wujud perhatian Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan upaya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Daerah. DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA NOMOR b TAHUN2021 TENTANG PENYELENGGARAANKABUPATENLAYAKANAK PERATURANDAERAH KABUPATENLOMBOKTENGAH PROVINSI NUSA TENGGARABARAT Menimbang:
1. 1.Pasa118 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention the Prohibition and Immediete Action for Elimination of Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO mengenai Pelarangan dan Tindak Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5946);
5. 5.Undang-Undang Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301).
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Mengingat:

6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
9.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaterr/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
10.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaterr/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
11.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaterr/Kota Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pasa11

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATENLAYAKANAK Menetapkan

Pasal 2

Implementasi KLAdidasarkan pada strategi:

a.Pengarusutamaan Hak Anak;
b.Mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat Keluarga, Dusun dan Lingkungan,Desa dan Kelurahan, serta tingkat Kecamatan; dan KLAdiwujudkan berdasarkan prinsip:
a.tata pemerintahan yang baik;
b.non diskriminasi;
c.kepentingan terbaik bagi Anak;
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
e.penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 4

a.Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
b.Peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
c.Peran dan tanggung jawab Orang Tua, Keluarga dan Masyarakat.
d.Peran dan tanggung jawab Dunia Usaha.

BAB III

PRINSIPDANSTRATEGI Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

Pasal 3

d.Sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak. Hak Anak meliputi:
a.hak sipil dan kebebasan;
b.lingkungan keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
c.kesehatan dasar dan kesejahteraan; Pasa18 Kebijakan KLA diarahkan pada Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mela1ui pengembangan SRA, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak. BABIV HAKANAK

BAB II

RUANOLINOKUP

Pasal 7

a.setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
b.setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
c.mendorong gerakan Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat Keluarga, Dusun dan Lingkungan, Desa dan Kelurahan, serta tingkat Kecamatan;
d.mendorong Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat, baik terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak. Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dalam:
c.Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Pasal 6

(2)Pengembangankebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembanganKLAyang terdiri dari :
1. a.persiapan;
2. b.perencanaan;
3. c.pelaksanaan;
(1)Peran Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka memenuhi Indikator KLA.

Pasal 10

(1)Setiap Anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, wajib mendapat perlindungan:
1. a.diskriminasi;
2. b.eksploitasi ekonomi dan seksual;
3. c.penelantaran;
4. d.kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. e.ketidak adilan; dan
6. f.perlakuan salah lainnya.
(2)Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 9

d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e.perlindungan khusus.

(1)Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLAadalah:
1. a.Mengembangkankebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
2. b.Menyusun Rencana AksiDaerah Kabupaten LayakAnak
3. c.Mengalokasikan anggaran untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
4. d.Mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan.
5. e.Melibatkan Forum Anak darr/atau kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
6. f.Meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan Pem.enuhanHak dan Perlindungan Anak.
7. g.Menyediakandata Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan.
8. h.Menjaminsetiap Anak memilikiakta kelahiran.
  1. 1.Menganalisissituasi dan kondisi Anak di Daerah. J. Melibatkan lembaga masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
(3)Persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dalam Peraturan Bupati.
1. d.pengawasan;
2. e.evaluasi; dan
3. f.pelaporan. • I
(1)Dalam mewujudkan KLA di Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan koordinasi antara Perangkat Daerah dan Lembaga Masyarakat terkait yang diatur dalam Gugus Tugas KLA.
(2)Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(3)Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.
1. k.Pemerintah bertanggung jawab terhadap penanganan Anak terlantar.
  1. 1.Menyediakan Pojok ASI di fasilitas umum.
2. m.Menyediakan fasilitas Ruang Terbuka Publik Ramah Anak dan Penyandang Disabilitas.
3. n.Menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki yang Ramah Anak dan Penyandang Disabilitas.
4. o.Menguatkan fungsi Posyandu Keluarga, BKB, BKR, dan PAUD-HIdalam hal pendidikan pola asuh anak.
5. p.Menjamin setiap anak mendapatkan hak pendidikan dari PAUD-SMP(Wajib Belajar 9 tahun).
6. q.Menyelenggarakan Lomba Desai Kelurahan Layak Anak yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(2)Pemerintah Daerah berkewenangan melakukan kerjasama dengan daerah lain darr/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
1. a.Bertanggungjawab menjaga kesehatan fisikdan psikologis Anak serta merawat Anak sejak dalam kandungan.
2. b.Mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/ atau menimbulkan kecacatan.
3. c.Membesarkan, mengasuh, dan mendidik Anaknya sampai Anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun.
4. d.Membimbing Anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.
5. e.Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperolehpendidikan.
6. f.Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
7. g.Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. h.Ikut berperan aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengasuhan anak, seperti Posyandu Keluarga, BKB,BKR, dan penyebutan lainnya. Setiap orang tua harus :

BAB VI

KOORDINASIANTARPERANGKATDAERAHdan LEMBAGA MASYARAKATTERKAIT

Pasal 14

BABVIII TANGGUNGJAWABORANGTUA

(1)Pemerintah Daerah harus mengawasi dan mewujudkan peran dan tanggung jawab Dunia Usaha dalam hal upaya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA. BABVII PENGAWASAN Pasal 13 • •
(1)Masyarakat bertanggungjawab terhadap Pemenuhan Hak dan PerlindunganAnak.
(2)Peran masyarakat dalam penyelenggaraanPemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus meliputi:
1. a.Perwalian Anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undanganyang berlaku.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011