DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang Lingkup Peraturan ini antara lain: Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahaan, memutuskan dan melaporkan penerimaan BPHTB meliputi: a. prosedur pengurusan BPHTB : 1. Tata Cara Penerapan NPOPTKP; 2. Pendaftaran Online. b . prosedur Penelitian e-SSPD BPHTB; c. prosedur Pembayaran BPHTB; d . prosedur Pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan; e. prosedur Pelaporan BPHTB; f. prosedur Penagihan; dan g. prosedur Pengurangan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN SECARA ONLINE DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Togas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah seba gai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daera h Kabupaten Lombok Tengah.
5.Bupati adalah Bupati Lombok Tengah. 6 . Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas di bidang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
7.Bea Peroleh an Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
8.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan secara elektronik selanjutnya disingkat dengan e-BPHTB adalah sebuah aplikasi untu k mengajukan permohonan pemeriksaan bea perolehan hak a tas tanah dan bangunan. 9 . Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya h ak atas tanah dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
10.Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasu k hak pengelolaan, berserta bangunan di atasnya , sebagaimana dimaksud dalam u ndang-u ndang di bidangpertanahan dan bangunan. 11 . Wajib pajak adalah orang Pribadi a ta u Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut paj ak, yangmempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,baik yang m elakukan u saha maupun yang tidak melaku kan u saha yang melipu ti pers eroan terbatas, perseroan kornen diter, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan u saha milik daerah (BUMD) den gan nama ~ dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan betuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13.Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Ru mah Susu n yang berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
14.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
15.Pengelola Penerimaan adalah Pejabat fungsion al pelaksana yang di tunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
16.Pengelola Pendapatan adalah pejabat fungsional pelaksana yang ditunjuk untuk menagih, menyetorkan, dan mempertanggungjawa bkan uang pendapatan daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
17.Bank atau tempat lain yang ditunjuk a dalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.
18.Dokumen terkait Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya hak atas kepemilikan tanah dan/ a tau bangunan. Dokumen ini dapat berupa sura t perjanjian, dokumen jual beli, surat h ibah, surat waris, dan lain-lain yang merniliki kekuatan h ukum.
19.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Sura t Ketetapan Pajak yang menentukan besamya jumlah kekurangan pokok pajak, jumlah kredit pajak, besamya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22.Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB elektronik, yang selanjutnya disingkat e-SSPD BPHTB, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dangan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupa ti yang dibuat secara elektronik dan berfungsi sebagai SSPD.
23.Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
24.Pemu ngutan adalah suatu rangkaian kegiatan m ulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
25.Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran n ilai yang merupakan batas tertinggi n ilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB m encakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahaan, memutuskan dan melaporkan penerimaan BPHTB.
(2)Prosedur sebagaimana dimaksud pada aya t (1) meliputi:
1. a.prosedur pengurusan BPHTB :
  1. 1.Tata Cara Penerapan NPOPTKP;
  2. 2.Pendaftaran Online. b . prosedur Penelitian e-SSPD BPHTB;
2. c.prosedur Pembayaran BPHTB; d . prosedur Pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan;
3. e.prosedur Pelaporan BPHTB;
4. f.prosedur Penagihan; dan
5. g.prosedur Pengurangan.

Pasal 3

(1)Untuk melaksanaan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , BAPENDA harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan meliputi:
1. a.fungsi pelayanan;
2. b.fungsi data dan informasi; dan
3. c.fungsi pembukuan dan pelaporan.
(2)Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pa da ayat
(1)huruf a bertugas melakukan interaks i dengan Wajib Pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.
(3)Fungsi data dan informasi sebagaimana ~ dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas u n tuk mengelola database terkait objek pajak.
(4)Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas u ntuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Pasal 4

(1)Tata Cara Penerapan NPOPTKP. a . Besarnya NPOPTKP untuk perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan dari transaksi jual beli atau t ukar menukar atau hibah atau pemasukan dalam perseroan atau badan h u kum lainnya atau pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan atau peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang m empunyai kekuatan hukum tetap atau pemberian hak baru atau pen ggabu ngan usaha atau hadiah atau penu njukan pembeli dalam lelang ditetapkan sebesar Rp. 60.000 .000,- (enam puluh juta rupiah) u ntuk setia p wajib pajak.
1. b.Besarnya NPOPTKP untuk perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan dari hibah wasiat a tau waris ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus j uta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
2. c.Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada h uruf a dan huruf b yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Pajak hanya diberikan NPOPTKP untuk perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang pertama.
(2)Wajib Pajak melalui PPAT/Notaris dapat melakukan pendaftaran dan pelaporan pajak terutang BPHTB dengan Sistem Informasi Pengelolaan BPHTB berbasis online.
(3)Wajib Pajak secara individu dapat melakukan pendaftaran pengurusan BPHTB secara online di Kantor BAPENDA.
(4)Pendaftaran dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan men ggunakan e-SSPD BPHTB beserta kelengkapan dokumen pendukungnya.
(5)Notaris/PPAT dapat m elakukan penginputan dengan melakukan Log-in terlebih dahulu men ggunakan alamat email yang telah didaftarkan dan t erverifikasi oleh BAPENDA melalui e-BPHTB dan/ atau Aplikasi Mata Lapak.
(6)Penginputan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah memasukkan data wajib pajak sebagai berikut: a . KTP/KK/Sura t Keterangan Kematian Pemberi Hak; b . KTP/ KK Penerima Hak;
1. c.SPPT PBB-P2/SK NJOP tahun berjalan dan bukti lunas PBB-P2;
2. d.bukti Kepemilikan yang menerangkan luas tanah dan posisi objek yang dimohonkan;
3. e.bukti transaksi;
4. f.foto objek Pajak yang diketahui Notaris/PPAT; dan
5. g.peta lokasi objek secarajelas.
(7)Data wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)h uruf a sampai dengan huruf g discan/ difoto dalam format JPG/PNG/PDF ukuran paling tinggi 2 MB di upload ke dalam e-BPHTB dan/atau Ap likas i Mat a Lapak.
(8)Penginputan diawali dengan memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2 atau sandinganya dan tahun terjadinya perolehan hak.
(9)Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil, maka Wajib Pajak wajib mengisi formulir SSPD BPHTB melalui aplikasi e-BPHTB dan melampirkan data pendukung sebagaimana maksud pada ayat (6). ( 10) Tata cara pengurusan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)BAPENDA melakukan penelitian/verifikasi SSPD BPHTB yang sudah diinput.
(2)Penelitian/verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
2. b.kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.
(3)Penelitian/verifikasi yang dimaksud ayat (1) dilakukan Pejabat BAPENDA yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
(4)Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan petugas untuk membantu penelitian/verifikasi secara online atau lapangan.
(5)Tahapan Penelitian/verifikasi SSPD BPHTB yang sudah diinput sebagai berikut:
1. a.verifikasi NOP PBB-P2 tahun yang tercantum pada inputan Notaris/PPAT.
2. b.memverifikasi data pemberi hak dan penerima hak yangdiinput dengan ceklist yang tersedia.
3. c.memverifikasi data pemberi hak dan penerima hak yang dinput Notaris/PPAT sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (6).
4. d.meneliti jenis transaksi yang dipilih pihak Notaris/PPAT. e . meneliti kebenaran perhitu ngan BPHTB yang diinput oleh Notaris/PPAT berdasarkan da ta bukti transaksi.
5. f.zona Nilai Tanah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dapat digunakan sebaga i pembanding atau rujukan dalam pen etapan besaran Nilai Perolehan Obyek Pajak u n tuk masing-masing Wajib Pajak.
6. g.hasil input dari Notaris/PPAT sudah dinyatakan benar maka diterbitkan e-SSPD BPHTB dan jika ditemukan ketidaksesuaian bukti dan penghitungan transaksi, maka akan dilakukan penmJauan lapangan untu k memastikan kebenaran data. (6 ) Prosedur penelitian e-SSPD BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan kode billing e-SSPD BPHTB.
(2)Formulir e-SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diisi dengan benar, j elas dan len gka p serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
(3)Pembayaran/penyetoran BPHTB dapat dibayarkan setelah e-SSPD BPHTB sebagaimana dimaks u d pada ~ ayat (2) diverifikasi dan jumlah pembayaran BPHTB yang diajukan disetujui oleh Pejabat BAPPENDA.
(4)BAPENDA berwenang melakukan koreksi dan perbaikan terhadap jumlah pembayaran BPHTB yang diajukan wajib pajak apabila dipandang perlu.
(5)Masa kedaluwarsa kode billing e-SSPD BPHTB adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.
(6)Wajib Pajak atau PPAT/Notaris dapat melakukan pembayaran BPHTB ke rekening Bank yang ditunjuk secara online sebelum diterbitkan akta pemindahan hak.
(7)Alur pelayanan dan pembayaran pajak e-BPHTB dapat dijabarkan sebagai berikut : a . login melalui aplikasi e-BPHTB (e-pad-mandalika) user (notaris) memasukkan kode user dan password;
1. b.penginputan dan upload dokumen ke dalam aplikasi e-BPHTB;
2. c.verifikasi dokumen yang dilakukan oleh operator pada BAPENDA;
3. d.validasi dokumen oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
4. e.setelah divalidasi maka akan muncul kode bayar di SSPD-BPHTB;dan
5. f.wajib pajak dapat melakukan pembayaran berdasarkan kode bayar melalui Bank yang ditunjuk.
(8)Tata cara pembayaran BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Kantor Pertanahan dapat memproses peralihan hak apabila SSPD BPHTB telah diverifikasi dan ~ ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BAPENDA.
(2)Notaris/PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan setelah terjadinya proses pembayaran SSPD dan/atau SKPDKB BPHTB yang telah diverifikasi oleh BAPENDA.
(3)Notaris/PPAT dan/atau Wajib Pajak mengajukan pendaftaran Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan dengan menyerahkan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan disertai dengan bukti pembayaran pajak dan dokumen lain yang dipersyaratkan Kantor Pertanahan.

Pasal 8

(1)Notaris/PPAT, Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara wajib melaporkan pembuatan akta atau risalah perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan kepada Kepala BAPENDA paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2)Notaris/PPAT dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
(3)Prosedur pelaporan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini.

Pasal 9

( 1) Prosedur penagihan dilakukan untuk men agih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

(2)Prosedur penagihan sebagaimana dimaksu d pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui penetapan STPD dan / atau SKPDKB BPHTB dan/atau SKPDKBT BPHTB.
(3)STPD sebagaimana dimaksud pada aya t (2) dapat diikuti dengan surat teguran dan/ atau Surat Paksa jika diperlukan.
(4)Prosedur penagihan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

( 1) Wajib Pajak dapat mengajukan permoh onan pengurangan BPHTB kepada Bupa ti melalui BAPENDA dengan disertai alasan yang j ela s .

(2)Atas permohonan Wajib Pajak, dapat diberikan pengurangan BPHTB dalam hal :
1. a.kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak yaitu: 1) wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program Pemerin tah dan/atau Pemerintah Daerah dibidang pertanahan dan tidak m em punyai kemampuan secara ekonomis; 2) wajib pajak yang memperoleh h ak berdasarkan waris dan hibah was ia t untuk Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diatas Rp. '( 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). b . kondisi Wajib Pajak yang a d a h ubungannya dengan sebab dan alasan tertentu: 1) wajib pajak orang pribadi veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, Pensiunan PNS, Pumawirawan TNI/POLRI dan/ atau jand a / dudanya yang memperoleh h ak a tas tanah dan/ atau bangunan rumah dinas Pemerintah dapat diberikan pengurangan sebesar 30 % (tiga puluh persen); 2) wajib Pajak Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan yang dikhu su skan bagi anggota KORPRI dapat diberikan p en gurangan sebesar 50 % (lima puluh persen); 3) wajib Pajak Pribadi Anggota KORPRI yang memperoleh hak atas tanah dan/ a ta u bangunan dari pengadaan perumahan khusus anggota KORPRI dapat d iberikan pengu rangan sebesar 50 %> (lima puluh persen);
(3)Pemberian pengurangan pada ayat (2), diberikan hanya untuk satu objek pajak yang dimiliki.
(4)Permohonan pengurangan BPHTB diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan s ejak saat terut ang BPHTB.
(5)Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam wa ktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak t anggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan a tas permohonan pengurangan BPHTB yang diajukan Wajib Pajak. (6 ) Wajib Pajak BPHTB yang mendapat pengurangan BPHTB dapat membayar BPHTB yang masih terutang p ada Bank yang ditunj uk sebagai penerima pembayaran BPHTB dalam waktu 30 (tiga puluh ) hari kalender sejak surat pengurangan BPHTB diterima. f
(7)Apabila jangka waktu sebagairnana dimaksud pada ayat (6) wajib pajak belum melakukan pembayaran maka Keputusan Pengurangan BPHTB dinyatakan tidak berlaku.
(8)Prosedur pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUANPENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Diundangkan di Praya Tanggal Ditetapkan di Praya pada tanggal, ~ Pfr-rl ~;,t / BUPATI LOMBOK TENG~ ,-,,/ H. LALU SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH , LALU FIRMAN WIJAYA BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TANGGAL l AA, L ~ 2,. 2> TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH/ATAU BANGUNAN SECARA ONLINE DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH. TATA CARA PENGURUSAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN A. GAMBARAN UMUM Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah. Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang menyiapkan form SSPD BPHTB dan draf Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. Dalam prosedur ini Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait obyek pajak di Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional. B. PIHAK TERKAIT.

1.Wajib Pajak selaku Penerima Hak. Merupakan pihak yang memiliki kewajiban rnembayar BPHTB atas tanah dan/ atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini Wajib Pajak menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
2.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang secara organisasi dapat berbentuk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA). Dalam prosedur ini BAPPENDA berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB). 3 . Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) . Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT adalah Camat atau Notaris. Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan berwenang untuk:

a.memeriksa kebenaran data terkait obyek pajak ke Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional;
b.menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
1. 4.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional. Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan di wilayah wewenangnya. Dalam prosedur 1n1, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan obyek pajak. C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS Langkah 1 Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah/atau bangunan) menyiapkan dokumen terkait perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan antara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/ atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya. Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahkan permohonan pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Langkah 2 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan akta dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak. PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan data obyek pajak kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional. Langkah 3 Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Pertanahan Nasional menyediakan data yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan obyek pajak. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional menyerahkan data obyek pajak kepada PPAT. Langkah 4 PPAT menerima data obyek pajak dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional. PPAT kemudian memeriksa kebenaran data obyek pajak dengan membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan dan data obyek pajak dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional. Jika diperlukan, PPAT dapat melakukan pengecekan obyek pajak dengan melakukan observasi lapangan. Langkah 5 PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. Dokumen m1 merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atauBangunan. Langkah 6 Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Langkah 7 Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data obyek pajak terpenuhi, maka PPAT menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi obyek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Setelah mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB terdiri a tas 6 lembar, dengan rincian sebagai berikut:

(1)Lembar 1 untuk Wajib Pajak
(2)Lembar 2 untuk BAPPENDA Kabupaten Lombok Tengah (3 ) Lembar 3 untuk Bank yang ditunjuk
(4)Lembar 4 untuk Notaris atau PPAT
(5)Lembar 5 untuk Kantor Badan Pertanahan Nasional / BPN (6 ) Lembar 6 untuk Pejabat Kantor Lelang Langkah 8 PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi kepada Wajib Pajak. Langkah 9 Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi oleh PPAT. ✓BUPATI LOMBOK TENGAH, ;( H. ALU PATHUL BAHRI LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TANGGAL .E ?4f'R.tJ. ;io,;..3 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH/ATAU BANGUNAN SECARA ONLINE DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH. PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH - BPHTB (SSPD- BPHTB) A. GAMBARAN UMUM Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses veri:fikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank yang ditunjuk. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Fungsi Pelayanan di Badan Pengelolaan Penda pa tan Daerah. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka Fungsi Pelayanan akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. B. PIHAK TERKAIT

1.Wajib Pajak selaku Peneri:maan Hak Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan. 2 . Fungsi Pelayanan Merupakan pihak yang memeriksa kebenaraan informasi terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Fungsi Pelayanan berwenang dan berfungsi untuk:

a.Meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan danlnformasi; b . Memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objekpajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
c.Menandatangani Surat Setoran Pajak Daaerah BPHTB yang telah diverifikasi.
1. 3.Fungsi Pengelolahan Data dan Informas i Merupakan pihak yang menyimpan database objek pajak. Fungsi ini menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan. FungsiPengelolahan dan Informasi berwenang dan bertugas untuk: a . Mengelola database objek pajak yang termasuk dalam wilayah wewenang;dan
b.Menyediakan data objek pajak atas permintaan dari Fungs i Pelayanan. C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS Langkah 1 Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutu hkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokum en pendukung terdiri atas: 1) SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)/ SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD); 2) Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat beru pa Kartu Tanda Penduduk/ Surat Izin Mengemudi/ Paspor); 3) Melampirkan Surat Keterangan mengenai Nilai Pasar tanah dari KepalaDesa/ Lurah yang diketahui oleh Camat; 4) Su rat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan); 5) Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan keluarga, dalam hal transaksi waris; 6 ) Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan); 7) Fotokopi kartu NPWP; 8) Dokumen pendukung lain yang di perlukan. Wajib Pajak mengisi Formu lir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib Pajak kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB (5 lembar ), dan dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan. Langkah 2 Fu ngsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB ( 5 lembar ). Dan dokumen pendukung dari Wajib Paj ak. Fungsi Pelayanan kemudian mengaj ukan permintaan da t terkait objek pajak berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima. Pengajuan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan FormPengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data dan lnformasi. Langkah 3 Fu ngsi Pengelolahan Data dan Informasi menerima Form Pengajuan Data dari Fungsi Pelayanan. Fungsi Pengolahan Data dan Informa s i menarik data yang dibutuhkan dari system Database objek pajak. Fu ngsi Pengolahan Data dan Informasi kemudian men cantumkan informasi obj ek pajak pada Form Pengajuan Data. Fungsi Pelayanan Data dan lnformasi lalu menyerahkan kembali data form Pengajuan Data kepada Fungsi Pelayanan. Langkah 4 Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data dan lnformasi. Fungsi Pelayanan kemudian memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB berdasarkan objek pajak dari Fungsi Pengolah Data dan Informasi. Dalam Kondisi tertentu, BAPPENDA berhak m elakukan penelitian lapangan untuk mengecek keben aran data secara real. Mekanisme dan tata cara penelitian lapangan akan diatur tersendiri. Langkah 5 Setelah semua kebenaran informas i objek pajak dalam SSPD BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD BPHTB (lembar 1,2,4,5 dan 6). fungsi Pelayanan mengarsip SSPD BPHTB (lembar 2) sebagai dokumentasi. Fungsi Pelayanan lalu menyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1,4,5 dan 6) kepada Wajib Pajak. Langkah 6 Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1, 4, 5, dan 6) dari Fungsi Pelayanan. / BUPATI LOMBOK TE GAH,1 H. LAL PATHUL BAHRI LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TANGGAL : 3 AfJ;l.JJ. ,;,.t),A3 TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH/ATAU BANGUNAN SECARA ONLINE DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH. TATA CARA PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN A. GAMBARAN UMUM Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/ atau bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah B. PIHAK TERKAIT
1. 1.Wajib Pajak selaku Penerima Hak Merupakan pihak yang memiliki kewajiban pembayaran BPHTB terutang atas perolehan ha katas tanah dan/ atau bangunan.
2. 2.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB sebagai dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan membantu melakukan perhitungannya. 3 . Bank yang Ditunjuk Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Dalam prosedur ini Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah berwenang untuk: a . Menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak; b . Menandatangani SSPD BPHTB yang telah disetor oleh Wajib Pajak. C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS Langkah 1 Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerim a Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah d iis i. Surat Setoran BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Surat Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar. Yang perincian sebagai berikut:

(1)Lembar 1 untuk Wajib Pajak
(2)Lembar 2 untuk BAPPENDA Kabupaten Lombok Tengah
(3)Lembar 3 untuk Bank yang ditunjuk
(4)Lembar 4 untuk Notaris atau PPAT
(5)Lembar 5 untuk Kantor Badan Pertanahan Nasional /BPN
(6)Lembar 6 untuk Pejabat Kantor Lelang Sebelum digunakan dalam proses pembayaran. Wajib Pajak dan PPAT menandatangani SSPD BPHTB tersebut. Langkah 2 Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk. Langkah 3 Bank yang ditunjuk menerima SSPD BPHTB, dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang setelah diverifikasi Satuan Kerja Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak. Langkah 4 Bank yang ditunjuk menandatangani SSPD BPHTB. Lembar 3 disimpan sedangkan 1, 2, 4, 5 dan 6 dikembalikan ke Wajib Pajak. Langkah 5 Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 4, 5 dan 6 dari Bank yang Ditunjuk. Wajib Pajak kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi Pelayanan di BAPPENDA. / BUPATI LOMBOK TENGAH,, , r.-/ H. LALU LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TANGGAL 3 MJflt.J.. ~~~ TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH/ATAU BANGUNAN SECARA ONLINE DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH. PROSEDUR PELAPORAN BPHTB A. GAMBARAN UMUM Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Bank yang ditunjuk dalam melaporkan penerimaan pembayaran BPHTB dari WajibPajak. Prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas setiap akta pemindahan hak yang telah diterbitkan. Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. B. PIHAK TERKAIT

1.Bank yang ditunjuk Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. Bank yang ditunjuk berwenang dan bertugas untuk:

a.Menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak; b . Menerbitkan dan menyampaikan nota kredit kepada Bendahara Penerimaan atas setiap pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah; dan
c.Menyiapkan Register SSPD BPHTB.
1. 2.Pejabat Pembuat Akta Tanah Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. Dalam prosedur ini PPAT berwenang dan bertugas untuk membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. PPAT yang dimaksudadalah Notaris/Camat.
2. 3.Fungsi Pembukuan dan Pelaporan Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima dari Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam prosedur ini Fungsi Pembukuan dan Pelaporan berwenang dan bertugas untuk:
a.Menerima SSPD BPHTB lembar 3 dari Bendahara Penerimaan; b . Menerima Register SSPD BPHTB dari Bendahara Penerimaan;
c.Menerima Register STS dari Bendahara Penerimaan;
d.Menerima buku Penerimaan dan Penyetoran dari Bendahara Penerimaan;
e.Menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak Atas Tanahdan/atau Bangunan dari PPAT; dan
f.Menyiapkan Laporan Realisasi BPHTB. C. LANGKAH LANGKAH TEKNIS ~ Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk Langkah 1 Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 3 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. Langkah 2 Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 3, Bank yang ditunjuk menerbitkan Nota Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB a tas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak.Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 3 . Langkah 3 Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara Penerimaan atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui Rekeningpenerimaan kas daerah. Langkah 4 Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yan g Ditunjuk.Bendahara Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan dan penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat peneriman BPHTB ke dalam register STS. Langkah 5 Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 3 ke fungsi pembukuan dan Pelaporan. Langkah 6 Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 3. 2) Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT Langkah 1 Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD BPHTB lembar 4 dari Wajib Pajak. Langkah 2 PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak a tas Tanah dan/ atau Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan. Langkah 3 PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan. Langkah 4 Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 3) Pelaporan Realisasi BPHTB Langkah 1 Berdasarkan prosedur C.1, C.2, C.3, maka Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 3, Buku Penerimaan dan Penyetoran, Registrasi STS, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atauBangunan. Langkah 2 Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyusun Laporan Realisasi BPHTB. ,,_,/' BUPATI LOMBOK TENGAH,,. LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR g TAHUN 2023 TANGGAL 3 APP.t.).. c:,20~.3 TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH/ATAU BANGUNAN SECARA ONLINE DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH. PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB A. GAMBARAN UMUM Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terhutang yang disebabkan karena BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB; tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/ denda. Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB /Kurang Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam memeriksa BPHTB yang masih kurang bayar atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar dalam waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak atau Atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan oleh fungsi pelayanan. Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB terutang pada saat jatuh tempo. Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Daftar Surat Teguran. B. PIHAK TERKAIT
1. 1.Wajib Pajak Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB. Wajib Pajak juga akan menerima Surat Teguran jika pada saat jatuh tempo belum melunasi BPHTB terutang.
2. 2.Fungsi Pelayanan Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
a.Memeriksa SSPD BPHTB
b.Menerbitkan SSPD BPHTB
c.Menerbitkan SKPD Kurang Bayar BPHTB
d.Menerbitkan SKPDB Kurang Bayar Tambahan BPHTB. C. LANGKAH LANGKAH TEKNIS 1)Penetapan STPD BPHTB Langkah 1 Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Pengarsipan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak. Langkah 2 Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/ denda. Langkah 3 Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hitung, dan kena denda/bunga maka fungsi penagihan menerbitkan daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. Fungsi Penagihan kemudian mengarsip data tersebut. Langkah 4 Fungsi penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hitung,dan kena bunga/ denda. STPD BPHTB dicetak 2 rangkap. Langkah 5 Fungsi penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 4). Langkah 6 Fungsi penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada WajibPajak. Langkah 7 Fungsi penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak. Langkah 8 Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB. 2)Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar BPHTB/Kurang Bayar Tambahan BPHTB Langkah 1 Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak. Langkah 2 Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dakam SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB yang ternyata kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang Kurang Bayar. Langkah 3 Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SPD Kurang Bayar yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar tersebut. Atas SKPD Kurang Bayar yang masih Kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih Kurang Bayar. Langkah 4 Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 2). Langkah 5 Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (Lembar 2). Langkah 6 Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembarl) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak. Langkah 7 Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDB Kurang Bayar atas setiap SKPDB Kurang bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak. Langkah 8 Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan atas setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak. Langkah 9 Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar /SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB. 3) Penerbitan Surat Teguran Langkah 1 Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/SKPD Kurang Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan:
a.Daftar STPD BPHTB b . Daftar SKPD Kurang Bayar
c.Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau Surat Ketetapan BPHTB yang akan jatuh tempo . Langkah 2 Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang. Pendekatan persu asif, meliputi: a . Menghubungi Wajib Pajak melalui telepon
b.Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan Langkah 3 Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas perminta an penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka fungsi penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada Waj ib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang. Langkah 4 Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka fungsi penagihan men erbitkan s u rat teguran (rangkap 2) . Langkah 5 Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2). Langkah 6 Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Wajib Pajak. Langkah 7 Wajib Pajak menerima Surat Teguran. Langkah 8 Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran yang dikirim kepada Wajib Pajak. Catatan : setelah peroses penerbitan Surat Teguran ini, setiap pemerintah daerah juga dihimbau untuk menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai prosedur penerbitan: a . Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo. b . Su rat penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo.
c.Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan surat ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak.
d.Surat Keputusan keberatan atas pengajuan keberatan surat ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak.
e.Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding sura t ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak. ✓ BUPATI LOMBOK TENGAH, t , ~ H. LALU ATHUL BAHRI LAMPIRAN VI PERATURAN B!)PATI LOMBOK TENGAH NOMOR : ff> TAHUN 2023 TANGGAL : ..3 Af'flJ,j_ ~.,i:& TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH/ATAU BANGUNAN SECARA ONLINE DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH. PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB A. GAMBARAN UMUM Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Fungsi pelayanan kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen pendukung pengajuan data terkait objek pajak. B. PIHAK TERKIT
1. 1.Wajib Pajak Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB terutang menurut surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya.
2. 2.Fungsi Pelayanan Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
a.Menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan BPHTB
b.Menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB
c.Mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan Data dan Informasi
d.Menerbitkan berita acara pemeriksaan, dan
e.Menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atauSurat Keputusan Pengurangan BPHTB.
1. 3.Fungsi Pengelolaan Data dan Informasi Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
a.Menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak, dan
b.Menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan. C. LANGKAH LANGKAH TEKNIS Langkah 1 Wajib pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan BPHTB kepada Fungsi pelayanan. Langkah 2 Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. Fungsi Pelayanan kemudian memberikan tanda terima pengajuan pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak. Langkah 3 Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan From Pengajuan Data. Langkah 4 Fungsi Pelayanan mengirimkan From pengajuan data kepada fungsi pengolahan data dan informasi. Langkah 5 Fungsi pengolahan data dan informasi menerima from pengajuan data. Fungsi pengolahan data dan informasi kemudian menarik data terkait objek pajak dari Database objek pajak. Langkah 6 Fungsi pengolahan data dan informasi mengisikan from pengajuan datadengan data terkait objek pajak. Langkah 7 Fungsi pengolahan data dan informasi meengirimkan from Pengajuan Data (yang telah diisi) kepada Fungsi Pelayanan. Langkah 8 Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuaan pengurangan BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam peraturan Kepala Daerah. Langkah 9 Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara pemeriksaan dan:
a.Surat Penolakan Pengajuan BPHTB (untuk yang ditolak) atau, b . Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui) Langkah 10 Fungsi Pelayanan mengarsip berita acara pemeriksaan. Langkah 11 Fungsi pelayanaan mengirimkan surat penolakan pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak) atau Surat pengurangan (bagi yang disetujui) kepada wajib pajak. Langkah 12 Wajib pajak menerima surat ketetapanBPHTB dan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB. pengajuan keputusan melakukan ,v/ BUPATI WMBOK TENGAH,, ... NO 2 3 4 TATA CARA PENGURUSAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Keglatan Wajib Paj ak menyiapkan dokumen t erkait perolehan hak atas tan ah dan / a tau bangunan. Dokumen pendukung ini Dokumen ini dapat berupa surat p erjanjian, dokumenjual beli, surat h ibah, surat waris, dan lain-lain yang pada dasarnya menyatalrnn telah te1jadinya pemindahan hale atas kepemilikan tanah dan/ atau bangunan. disertai dengan dokumen pendukung lainnya. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonai1 p engurusan aleta dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/ atau banguna.11 dari Wajib Pajak. PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen pendukung yat1g diterima telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan data obyek pajale kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional. Kepala Kantor Pertanahan Nasional menyedialean data yang dibutuhkan PPAT untuk m elalcukan pemeriksaan obyek pajak. Kepala Ka n t or Badan Pertanahan Nasiona l menyeral1kan data obyek pajak k epada PPAT. PPAT memeriksa kebenarat1 data obyek pajale dengan membat1dingkan dokumen pendukung pernlehan hale atas tat1ah dan/atau bangunan dan data obyek pajak dari Kepala Kat1tor Badan Pertanahan Nasional. PPAT dapat melalcukan pengecekan obyek paja k dengat1 m elalcukat1 observasi la pangan. Wajlb Pajak Petugas PPAT Kantor Pertanahan Kepala Bapenda LAMPIRANI PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR TANGGAL TENTANG Kelengkapan a).KTP/KK/Surat Keterangan Kematian Pemberi Hale; b).KTP/KK Penerima HaleSPPT PBB-P2/SK NJOP tahun berjalan da.n bukti lunas PBB-P2 c).Bukti Kepemilikan yang menerangkan luas tanah dan posisi objek yang climohonkan d). Bukti transaksi e) .Foto objek Pajak yang diketahui Notaris/PPAT !).Peta lokasi objek secarajelas. a).KTP/KK/Surat Keterangan Kematian Pemberi Hale; b).KTP/KK Penerima HalcSPPT PBB-P2/SK NJOP tahun berjalat1 dan bukti lunas PBB-P2 c).Bukti Kepemilikan yang menerangkan luas tanah dan posisi objek yang dimohonkan d) . Bukti transaksi e).Foto objek Pajak yang diketalmi Notaris/PPAT !).Peta lokasi objek secarajelas . Permohonan Data Obyek Pajak Data Obyek Pajak EJ 7~kuh :U·?,-? ·3 Afo1'1'' L ~ i..s : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SECARA ONLINE Waktu Ouput KET 10 menit I Berkas Permohonan 10 menit I Berkas Permohonan 30 menit I Data Obyek Pajak 60 menit I Data Obyek Pajak NO 5 6 7 8 9 Kegiatan PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/ a tau bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT. Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPI-ITB) dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. PPAT menghitung nilai BPI-ITB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi obyek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam formulir Su rat Setoran Pajak Daerah BPHTB. PPAT lalu menandatangani Surat Setoran Pajal< Daerah BPI-ITB. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melalmkan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hal< atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB Wajib Pajak Petugas PPAT Kantor Pertanahan Kepala Bapenda Kelengkapan Draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. Formulir Surat setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPI-ITB) SSPD BPHTB PPAT menyerahkan Surat- Setoran PajakDaerahl I I I I lssPD BPHTB BPHTB yang telah diisi kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak menerima Surat Setoran Daerah BPHTB yang telah diisi oleh PPAT. SSPD BPHTB - Waktu Ouput 10 menit I Draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan. 25 menit I Formulir SSPD BPHTB 25 menit ISSPD BPHTB 10 me nit SSPD BPHTB 5 MENIT SSPD BPHTB BUPATI LOMBOK TENGAH, t / KET Proses Selesai LAMPIRANll PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR : 8 r#IU I.J ol0..2J TANGGAL : 3 ,'ff)fltj.. ,9..0,;_'3 TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SECARA ONLINE PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH - BPHTB (SSPD- BPHTB) NO IKegiatan 2 3 4 5 Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Waj ib Pajak kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib Pajak kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB Mengajukan permintaan data terkait objek pajak berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima. Pengajuan dilaku.kan dengan mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan Data. Menncantum.kan informasi objek pajak pada Form Pengajuan Data. Memerilcsa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB berdasarkan objek pajak dari Fungsi Pengolah Data dan Informasi. Dalam Kondisi tertentu. Wajib Pajak Fungsi Pelayanan Fungsi Pengolahan Data dan lnformasi. Kelengkapan Formulir Surat setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) dan dokumen Pendukung Formulir Surat setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) Form pengajuan data, SSPD BPHTB. Data lnformasi Obyek Pajak Data SSPD BPHTB Waktu Ouput 10 menit ISurat setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) 30 rnenit !Surat setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) 30 rnenit I Data Obyek Pajak 60 rnenit !Data lnformasi Obyek Pajak 35 me nit IData SSPD BPHTB KET BAPENDA berhak melakukan pen elitian lapangan untuk mengecek k ebenaran data secara real. Mekanisme dan tata cara penelitian lapangan alcan diatur t ersendiri. 6 8 ·Menandatangani SSPD BPHTB mengarsip SSPD BPHTB) sebagai dokumentasi. serta menyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1,4,5 dan 6) kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1, 4 , 5, dan 6) dari Fungsi Pelayanan. l Surat setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) SSPD BPHTB 25 menit ISurat setoran Pajak (SSPD 10 menit fi Daerah BPHTB BPHTB) SSPD BPHTB ,./~ Proses Selesai LAMPIRANm PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR : § 1'1HU/J .;ll!>.,2$ TANGGAL : J A'f'fl.lJ.. ~.f9.J3 TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SECARA ONLINE TATA CARA PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN NO IKegiatan 2 3 4 Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk. Bank yang ditunjuk menerima SSPD BPHTB, clan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang setelah diverifikasi Satuan Kerja Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk menandatangani SSPD BPHTB. Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 4, 5 dan 6 dari Bank yang Ditunjuk. melakukan permohonan penelitian SSPD BPHTB Wajib Pajak Pihak Bank Fungsi Pelayanan Kelengkapan Formulir Surat setoran Pajak Daeral1 BPHTB (SSPD BPHTB) Formulir Surat setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) Formulir Surat setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) Formulir Surat setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) Waktu Ouput 10 menit !Surat setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) 30 menit ISurat setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) 60 menit IFormulir Surat setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) 30 menit IFormulir Surat setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) KET Lembar 3 disfmpan sedangkan 1, 2, 4, 5 dan 6 dikembalikan ke Wajib Pajak. Proses Selesai BUPATI LOMBOK TENGAH, I / H. LALU : NO 2 3 4 5 Kegiatan Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB Iembar 3 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. Berdasarkan SSPD BPHTB lembai· 3, Ba11k yang ditunjuk menerbit.kan Nata Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dai·i Wajib Pajak.Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 3. Bank ya11g Ditunjuk kemudia11 m enyerahka11 Nata !Credit ke Bendahara Penerimaa11 atas setiap penerimaa11 pembayara11 BPHTB m elalui Rekening penerimaa11 kas daerah. Benda.hara Penerimaan menerima Nata !{redit dari Bank ya11g Ditunjuk.Bendahai·a Penerimaa11 kemudian mencatat penerimaa11 BPHTB ke Buku Penerimaan da11 penyetara11. Benda.hara Penerimaan juga mencatat peneriman BPHTB ke dalam register STS. Secai·a ped adik, Ba11k ya11g ditunjuk menyampaika11 Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPI-ITB lembar 3 ke fungsi pembukuan dan Pelaparan. Wajlb Pajak PROSEDUR PELAPORAN BPHTB PPAT Bank Persepsl Bendahara Penerlma ~ Fungsl Pembukuan dan Pelaporan Kepala Bapenda LAMPIRANIV PERATURAN BUPATI LOMBOK TENOAH NOMOR TANOOAL TENTANO Kelengkapan SSPD BPHTB Nata Kredit, Regsiter SSPB BPHTB Nata Kredit, Regsiter SSPB BPHTB Nata Kredit dari Bank, Register STS registe rSSPD BPHTB ~ p,U-!U/J ,;:10..2,3 : 3 ,fptp.!,). ~0,2-.3 : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN SECARA ONLINE Waktu Ouput 10 menit Berkas Permohonan 10 menit INata Kredit, Regsiter SSPB BPHTB 30 menit !Nata Kredit, Regsiter SSPB BPHTB 60 menit I Bank, Register STS BPHTB 10 menit I Register SSPD BPHTB KET 6 8 9 Fungsi Pernbukuan clan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilarnpiri dengan SSPD BPHTB lembar 3. Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan clan rnenandatangani Akta Pemindahan Hak a ta s Tanah dan/a tau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD BPHTB lembar 4 dari Wajib Pajak. - - +--- -- - - I--+- --1-- - - - ---1------- PPAT mernbuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atas setia p akta yang telah di terbitkan . PPAT rnenyarnpaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ke F'ungsi Pembukuan dan Pelaporan. Fungsi Pembukuan dan Pelaporan : menerima laporan penerbitan Akta! Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau: Bangunan. Berdasarkan prosedur C.l, C.2, C.3, maka Fungsi Pembukuan dan Pelaporan mene1·ima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 3 , Buku Penerimaan dan Penyetoran, Registrasi STS, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. • Register SSPD BPHTB SSPD BPHTB lembar 4 Akta Pemindahan Hak atas dan I atau bangunan Laporan Akta Pemindahan Hak atas dan/atau bangunan Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 3, Buku Penerimaan dan Penyetoran, Regisb·asi STS, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 25 menit ISSPD BPHTB - -, --- 10 menit 5 MEN IT SSPD BPHTB leml Laporan Akta Pemindahan Hak dan/atau bangu Laporan Akta Pe mindahan Hak dan/ atau bangu1 >ar 4 - - atas an atas an --- Laporan Regist, SSPD BPHTB, BPHTB lembar Buku Penerima: :r ISPD 3, an dan Penyetoran, Rei STS, dan Lapo Penerbitan Akt: Pemindahan H I Tanah dan/ata1 ,Bangunan. ~istrasi an l tk atas l - - ·- Proses Selesai -- - - -- - - - ---- ---------- Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, -------+--------+----+----l------+1U:t.~ po1dl i 1\.Cl_a;.f~Ltl ..:>or c, - - Proses Selesai Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyusun Laporan Realisas i BPHTB. l_ - -- - -1-- - J. - - -L- - BPHTB, SSPD BPHTB lembar 3, Buku Penerirnaan dan Penyetoran, Registrasi STS, dan Laporan Penerbitan Aleta Pemindahan Hak atas Tanah -,1 ..._ '-~' --~~o---·~- Laporan Realis: BPHTB BUPATI LOMBOK TENGAH, .,...I DIV\A I H. LALt PATHUL BAHRI tsi -- - -- -- - PROSEDUR PENAGffiAN BPHTB I ~'-~ .- Fungsi NO Kegiatan Wajlb Pajak Pengarslpan Berdasarkan prosedur sebelumnya, Fungs i 1 Pengarsipan mengarsip SSPD BPHTB yang - - - - telah dibayarkan oleh Wajib Pajak. Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap 2 SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hitung, dan kena I L,. __ __ ,_, __ _,_ Atas SSPD BPHTB ter utang yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hitung, dan kena denda/bunga maka fungsi 3 penagihan menerbitkan daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. Fungsi Penagihan kemudian mengarsip 1 _,_, _ .L Fungsi penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/ kurang bayar, salal1 tulis, salah 4 hitung,dan kena bunga/ denda. STPD BPHTB dicetak 2 rangkap. Fungsi penagihan mengarsip STPD BPHTB ,- - -- - 5 i I Fungsi penagihan mengirimkan STPD • 6 BPHTB kepada Wajib Pajal<. - - -- Fungsi penagihan memperbaharui Daftar 7 STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB yang telah dikil;mkan kepada Wajib Paja k. i-- - ··- - Wajib Pajak menei-ima STPD BPHTB dan • 8 membayarkan BPHTB teruta ng sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB. Penetapa n S urat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar BPHTB/Kurang Bayai· Tambahan BPHTB Fungsi Penaglhan -----, I ♦ ♦ I - -l I • LAMPIRANV PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR TANGGAL TENTANG ·; ·7 I Kelengkapan ' L SSPD BPHTB SSPD BPHTB yang telah dibayar SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hitung, dan kena denda/bunga. Draft STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hitung,dan kena bunga/ denda. STPDBPHTB STPD B PHTB STPD BPHTB STPD BPHTB g J ·r,4+1UN lf-fJ~IJ. B.fJ..23 .wc:i.3 : BIBTEM DAN PROBEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAB TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN BECARA ONLINE - / - Waktu Ouput KET e- 10 menit SSPD BPHTB yang telah dibayar 15 menit SSPD BPHTB yang telah dibayar telah dipedksa 15 menit SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hit ung, dan kena denda/ bunga telah diterbitkan 15 menit STPD BPHTB STPD BPHTB dicetak 2 berdasarkan Daftar rangkap. SSPD BPHTB yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah h itung,dan kena I,. I -'- . -'- 10 menit STPDBPHTB lembar4 30 Menit STPD BPHTB lembar I 15 menit STPD BPHTB JS menit STPD BPHTB NO 10 11 12 13 14 15 Kegiatan :Berdasarkan prosedur pembayarnn BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah d ibayarkan oleh Wajib Pajak. Memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dakam SSPD BPHT B tersebut. Atas SSPD BPHTB yang ternyata kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang Kurang Bayar. Wajib Pajak Fungal Pengarsipan l Fungsl Penaglhan Kelengkapan Waktu Ouput SSPD BPHTB I 10 menil IArsip SSPD BPHTB SKPD Kuning Bayar yang tela h / 10 menit /SKPD Kurang Bayar be1jangka waktu 5 (lima) tahun semeajak diterbitkan. Daftar SKPD I<urang Bayar yang masih Kurang Bayar. Memeriksa setiap SPKD Kurang Bayar yang SKPD Kurang Bayar yang telah j 10 menit jSKPD Kurang Bayru· telah berjangka waktu 5 (lima) tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan semenjak diterbitkan. Daftar SKPD memeriksa n ila i BPHTB terutang yang ♦ Kura11g Bayar yang masih Kurang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar Bayar. tersebut. Atas SKPD Kuran g Bayar yang masih Kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudiru1 menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih Kurang Baya..r. Menerbitkan SI<PD Kurang Bayar dan SKPD Kurang Bayar Tambalrnn SKPD Kurang Bayar yru1g telal1 / 10 menit jSKPD Kurru1g Bayru· berjangka waktu 5 (lima) tahun I Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang- Bayar (lembar 2) dan SKPD Ku rang Bayru· Tambahan (Lembru· 2). Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembarl) dan SKPD Kurang BayarTambahan (lembar 1) kep a da Wajib t ajak. ♦ semenjak cliterbitkru1. Oaftar SKPD __ 1 Kuran@yar ~ ng ma,gh Kur~ _ SKPD Kurang Bayar dan SKPD ~ 10 menit Kunmg Bayar Tambahru1 (Lembar 2) . SKPD Kurang Bayru· (lembarl) clan SKPD Kurru1g Bayru· Tambal1ru1 (lembar 1) k epada Wajib Paj a k. 30 menit ISKPD Kurnng Bayar l (lembarl) dan SKPD Kurang Bayar 1 Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak. - IFungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDB Kurang Bayar atas setiap SKPDB -~+ Daftar SKPDB I<urang Bayar atas setiap S KPDB Ku.rang bayru· 10 m enit IDaftar SKPDB Kurru1g Bayru· ala s se liap SKPDB Kurang bayru·16 Kurang baya r ya n g tela h dikirimkan k epacla IWajib Pajak.
l.-- _ - - - __ L- _ 1-- - - _ _ - _ _ _ _ _ _ 1 L KET SKPDT Rangkap 2 SKPD Kurang Bayar dan SKPD Kurang Bayar Tambahai1 (Lembar 2) . r NO Keglatan l"ungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan atas 17 lsetiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang I telah dikirimkan kepacla Wajib Pajak. IWajib Pajak menerima SKPD Kura ng Bayar /SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar 18 Tambahan da n mcmbayarkan BPHTB lerutang sesuai dengan prosedur eembayar~"!,llEHTB.;._ Penerbltan Surat Teguran - - - - ..I Bcrdasar kan prosedur penetapan STPD 20 BPHTB/SKPD Kurang Bayar/SKPD Kurang IBayar Tambaha n,melakukan penyimpanan Wajlb Pajak r ♦ Fungsl Pengarslpan Fungal Penagihan :-♦ - Kelengkapan I Daftar SKPD Kurang Bayar Tambal1an atas setiap SKPD Kurang Bayar Tam bahan SKPD Kurang Bayar Tambahan atas setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan
a.Daftar STPD BPHTB. b. Daftar SKPD Kurang Bayar, c. Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan - --- - Memantau Surat Ketetapan BPHTB yang 24 J""" Ja<oh "mpo ♦ ' - --<- -- - - ♦ I Surat Ketetapan BPI-ITB yang akan jatuh tempo. -- - - Sclama 7 (tujuh) hari sejakjatuh tempo, menghubungi dan melakukan pendekatan 25 lpersuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang. Pendekatan J?£!·~uasif1 ~ __ . . . . . Setelah 7 (tujuh) hari sejakjatuh tempo, atas permintaan penunclaan atau 28 lpembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, Melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang 29 !masih terutang. Memeriksa Permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh 30 Wajib Pajak yang tidalc diselujui, lmenerbitkan surat teguran Melalrukan pengarsipan Sura t Teguran 31 I j ♦ I _J I . - - -- BPI-ITB yang masih terutang. Pendekatan persuasif, Surat Pemberiathuan clan himbauan Daftar Wajib Pajak yang mengangsur Wajib Pajak BPI-ITB terutang - ~· ----------· daftar Surat Teguran wajib pajak yang tidak disetujui Surat Teguran _L i 1 -r Waktu Ouput --f . 10 me nit Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan atas setiap SKPD Kurang Bayar Tambahru1 30 menit SKPD Kurang Bayar Tambahan atas seliap SKPD Kurang Bayar Tambahan 5 menit lO~nit
a.Daftar STPD BPI-ITB. b. Daftar S KPD Kurang Bayar, c. Daflar SKPD Kurang Bayru· T~b!lhan _ Surat Ketetapan BPHTB yang jatuh tempo. I KET 30 menit Surat Pemberiat.huan ISelama 7 (tujuh) hari clan himbauan sejak jatuh tempo, 10 menit jKetetapan Wajib Pajak yang mengangsur yang disetujui 10 menit !Wajib Pajak BPI-ITB terutang 20 menit jSurat 'I'eguran 5 menit Arsip Surat Teguran Me nghubungi Wajinb Pajak BPJ-ITB melalui lisan Setelah 7 (tujuh )hari -· sejakjatuh tempo,dilanjutkan dengan membuat Surnt Teguran raJ1gkap 2 Surat teguran lembru~ l ~--1 ·, NO Keglatan 32 Teguran kepada Wajib Pajak. t Fungsi Pe;agihan-mengirimka.n Sunrt - --- - 33 34 Wajib Pajak menerima Surat Teguran. I IMelakuk~ n mempe;bahar~ Daftar Sural ITeguran atas setiap Surat Teguran yan g dikirim kepada Wajib Pajak . Wajib Pajak • • Fungal Pengarslpan .,. Fungsl Penagihan Kelengkapan Surat Teguran Surat Teguran Surat Tcguran Waktu Ouput J I KET 30 menit- I Surat Teguran untuk 1sura t lcguran lembar 1 wajib pajak 10 menit !Surat 1'%'1.lran 15 menit !Surat Teguran Proses selesai I d u\>ATHUL BAHRI NO IKegiatan 1 2 3 4 5 6 7 Wajib pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengaj uan pengurangan dan Salinan Surat BPHTB kepada Fungsi pelayanan. Menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. Fungsi Pelayanan kemudian memberilcan t anda terima pengaju an pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak. Mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan From Pengajuan Data. Mengirimkan From pengajuan pengurangan BPHTB Fungsi pengolahan data dan informasi menerima from pengajuan data. Fungsi pengolahan data dan informasi kemudian menarik data terkait objek pajak dari Database objek pajak. Fungsi pengolahan data dan infonnasi m engis ikan from pengajuan data d engan data terkait objek p ajak. Fungsi pengolahan data dan informasi meengirimkan from Pengajuan Data (yang telah diisi) kepada Fungsi Pelayanan. Wajib Pajak PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB Fungsi Pelayanan Fungsi Pengolahan Datadan lnformasi, Kelengkapan Pengajuan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB Form Pengajuan Pengurangan BPHTB database Da ta Obyek Pajak Form Pengajuan Pengurangan BPHTB SSPD BPHTB LAMPJRANVI PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 8, j>ff·k'CI/J .;JC'» J TANGGAL : J Af'~t~ .;18,1.3 TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SECARA ONLINE Waktu Ouput 10 menit IPengajuan Su rat Pengajuan Pengurangan BPHTB 10 menit ITanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB 10 menit IArsip Pengajuan Pengurangan BPHTB 20 menit I Form Pengajuan Pengurangan BPHTB 35 m enit IData Obyek Pajak 25 m enit I Form Pengajuan Pen gurangan BPHTB 10 menit SSPD BPHTB Dilampiri dokumen pendukung Proses Selesai NO 1-- 8 ~ 10 11 12 Kegiatan I Melakukan telaahan dan memeriksa ,pengajuaan pengurangan BPI-ITB iberdasarkan data objek pajak yang telah :ctiterima.serta melakukan pemeriksaan dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan !yang diaj ukan dengan ketetapan atau kriteria ,dalam peraturan Kepala Daerah. Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara pemeriksaan Mengarsip berita acara pemeriksaan. Mengirimkan surat penolakan pengajuan pengurangan BPI-ITB (bagi yang ditolak) atau Surat keputu san pengurangan (bagi yang disetujui) kepada wajib pajak. Wajib pajak menerima surat ketetapan BPI-ITB dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPI-ITB. Wajib Pajak i Fungsi Pelayanan • ♦ l ..l I Fungsi Pengolahan Data dan lnformasi. Kelengkapan Data Pengurangan BPHTB
a.Surat Penolakan Pengajuan BPHTB (untuk yang ditolak) ,atau,b. Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui) - Berita acara Pemeriksaan -- - Surat penolakan pengajuan pengurangan BPHTB dan Surat kepu tusan pengurangan bagi yang disetujui) kepada wajib pajak. SSPD BPHTB sesuai dengan permohonan pengurangan Waktu Ouput 25 men it Ihasil tealaah clan pemeriksaan Data Pengurangan BPI-ITB 20 Menit a. Surat Penolakan Pengajuan BPHTB (untuk yang ditolak) atau,b. Surat Keputusan Pengurangan BPHTB r KET --- -- --- ,- ~ ---~ -- - 10 Menit Arsip Berita acara Bapenda dapat Pemeriksaan melakukan Konfirmasi I kepada wajib pajak 30 Merrit Surat penolakan pengajuan pengurangan BPHTB dan Surat keputusan pengurangan bagi yang disetujui) kepada wajib pajak. IProses SelesaiI 30 Menit ISSPD BPHTB sesuai dengan permohonan pengurangan ---- - ---- ---1 - - BUPATI LOMBOK TENGAH, I _./ H. LALU

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…