Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Diundangkan di Praya Tanggal Ditetapkan di Praya pada tanggal, ~ Pfr-rl ~;,t / BUPATI LOMBOK TENG~ ,-,,/ H. LALU SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH , LALU FIRMAN WIJAYA BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TANGGAL l AA, L ~ 2,. 2> TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH/ATAU BANGUNAN SECARA ONLINE DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH. TATA CARA PENGURUSAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN A. GAMBARAN UMUM Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah. Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang menyiapkan form SSPD BPHTB dan draf Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. Dalam prosedur ini Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait obyek pajak di Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional. B. PIHAK TERKAIT.
1.Wajib Pajak selaku Penerima Hak.
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban rnembayar BPHTB atas tanah dan/ atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini Wajib Pajak menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
2.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang secara organisasi dapat berbentuk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA). Dalam prosedur ini BAPPENDA berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB). 3 . Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) . Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT adalah Camat atau Notaris. Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan berwenang untuk:
a.memeriksa kebenaran data terkait obyek pajak ke Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional;
b.menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
4.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional.
Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan di wilayah wewenangnya. Dalam prosedur 1n1, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan obyek pajak. C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS Langkah 1 Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah/atau bangunan) menyiapkan dokumen terkait perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan antara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/ atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya. Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahkan permohonan pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Langkah 2 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan akta dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak. PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan data obyek pajak kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional. Langkah 3 Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Pertanahan Nasional menyediakan data yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan obyek pajak. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional menyerahkan data obyek pajak kepada PPAT. Langkah 4 PPAT menerima data obyek pajak dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional. PPAT kemudian memeriksa kebenaran data obyek pajak dengan membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan dan data obyek pajak dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional. Jika diperlukan, PPAT dapat melakukan pengecekan obyek pajak dengan melakukan observasi lapangan. Langkah 5 PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. Dokumen m1 merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atauBangunan. Langkah 6 Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Langkah 7 Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data obyek pajak terpenuhi, maka PPAT menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi obyek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Setelah mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB terdiri a tas 6 lembar, dengan rincian sebagai berikut:
(1)Lembar 1 untuk Wajib Pajak
(2)Lembar 2 untuk BAPPENDA Kabupaten Lombok Tengah (3 ) Lembar 3 untuk Bank yang ditunjuk
(4)Lembar 4 untuk Notaris atau PPAT
(5)Lembar 5 untuk Kantor Badan Pertanahan Nasional / BPN (6 ) Lembar 6 untuk Pejabat Kantor Lelang Langkah 8 PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi kepada Wajib Pajak.
Langkah 9 Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi oleh PPAT. ✓BUPATI LOMBOK TENGAH, ;( H. ALU PATHUL BAHRI LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TANGGAL .E ?4f'R.tJ. ;io,;..3 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH/ATAU BANGUNAN SECARA ONLINE DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH. PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH - BPHTB (SSPD- BPHTB) A. GAMBARAN UMUM Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses veri:fikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank yang ditunjuk. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Fungsi Pelayanan di Badan Pengelolaan Penda pa tan Daerah. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka Fungsi Pelayanan akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. B. PIHAK TERKAIT
1.Wajib Pajak selaku Peneri:maan Hak Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan.
2 . Fungsi Pelayanan Merupakan pihak yang memeriksa kebenaraan informasi terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Fungsi Pelayanan berwenang dan berfungsi untuk:
a.Meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan danlnformasi;
b . Memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objekpajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
c.Menandatangani Surat Setoran Pajak Daaerah BPHTB yang telah diverifikasi.
3.Fungsi Pengelolahan Data dan Informas i Merupakan pihak yang menyimpan database objek pajak. Fungsi ini menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan.
FungsiPengelolahan dan Informasi berwenang dan bertugas untuk: a . Mengelola database objek pajak yang termasuk dalam wilayah wewenang;dan
b.Menyediakan data objek pajak atas permintaan dari Fungs i Pelayanan.
C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS Langkah 1 Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutu hkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokum en pendukung terdiri atas: 1) SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)/ SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD); 2) Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat beru pa Kartu Tanda Penduduk/ Surat Izin Mengemudi/ Paspor); 3) Melampirkan Surat Keterangan mengenai Nilai Pasar tanah dari KepalaDesa/ Lurah yang diketahui oleh Camat; 4) Su rat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan); 5) Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan keluarga, dalam hal transaksi waris; 6 ) Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan); 7) Fotokopi kartu NPWP; 8) Dokumen pendukung lain yang di perlukan. Wajib Pajak mengisi Formu lir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib Pajak kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB (5 lembar ), dan dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan. Langkah 2 Fu ngsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB ( 5 lembar ). Dan dokumen pendukung dari Wajib Paj ak. Fungsi Pelayanan kemudian mengaj ukan permintaan da t terkait objek pajak berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima. Pengajuan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan FormPengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data dan lnformasi. Langkah 3 Fu ngsi Pengelolahan Data dan Informasi menerima Form Pengajuan Data dari Fungsi Pelayanan. Fungsi Pengolahan Data dan Informa s i menarik data yang dibutuhkan dari system Database objek pajak. Fu ngsi Pengolahan Data dan Informasi kemudian men cantumkan informasi obj ek pajak pada Form Pengajuan Data. Fungsi Pelayanan Data dan lnformasi lalu menyerahkan kembali data form Pengajuan Data kepada Fungsi Pelayanan. Langkah 4 Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data dan lnformasi. Fungsi Pelayanan kemudian memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB berdasarkan objek pajak dari Fungsi Pengolah Data dan Informasi. Dalam Kondisi tertentu, BAPPENDA berhak m elakukan penelitian lapangan untuk mengecek keben aran data secara real. Mekanisme dan tata cara penelitian lapangan akan diatur tersendiri. Langkah 5 Setelah semua kebenaran informas i objek pajak dalam SSPD BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD BPHTB (lembar 1,2,4,5 dan 6). fungsi Pelayanan mengarsip SSPD BPHTB (lembar 2) sebagai dokumentasi. Fungsi Pelayanan lalu menyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1,4,5 dan 6) kepada Wajib Pajak. Langkah 6 Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1, 4, 5, dan 6) dari Fungsi Pelayanan. / BUPATI LOMBOK TE GAH,1 H. LAL PATHUL BAHRI LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TANGGAL : 3 AfJ;l.JJ. ,;,.t),A3 TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH/ATAU BANGUNAN SECARA ONLINE DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH. TATA CARA PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN A. GAMBARAN UMUM Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/ atau bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah B. PIHAK TERKAIT
1.Wajib Pajak selaku Penerima Hak Merupakan pihak yang memiliki kewajiban pembayaran BPHTB terutang atas perolehan ha katas tanah dan/ atau bangunan.
2.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB sebagai dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan membantu melakukan perhitungannya.
3 . Bank yang Ditunjuk Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Dalam prosedur ini Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah berwenang untuk: a . Menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak; b . Menandatangani SSPD BPHTB yang telah disetor oleh Wajib Pajak. C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS Langkah 1 Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerim a Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah d iis i. Surat Setoran BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Surat Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar. Yang perincian sebagai berikut:
(1)Lembar 1 untuk Wajib Pajak
(2)Lembar 2 untuk BAPPENDA Kabupaten Lombok Tengah
(3)Lembar 3 untuk Bank yang ditunjuk
(4)Lembar 4 untuk Notaris atau PPAT
(5)Lembar 5 untuk Kantor Badan Pertanahan Nasional /BPN
(6)Lembar 6 untuk Pejabat Kantor Lelang Sebelum digunakan dalam proses pembayaran. Wajib Pajak dan PPAT menandatangani SSPD BPHTB tersebut.
Langkah 2 Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk. Langkah 3 Bank yang ditunjuk menerima SSPD BPHTB, dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang setelah diverifikasi Satuan Kerja Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak. Langkah 4 Bank yang ditunjuk menandatangani SSPD BPHTB. Lembar 3 disimpan sedangkan 1, 2, 4, 5 dan 6 dikembalikan ke Wajib Pajak. Langkah 5 Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 4, 5 dan 6 dari Bank yang Ditunjuk. Wajib Pajak kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi Pelayanan di BAPPENDA. / BUPATI LOMBOK TENGAH,, , r.-/ H. LALU LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TANGGAL 3 MJflt.J.. ~~~ TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH/ATAU BANGUNAN SECARA ONLINE DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH. PROSEDUR PELAPORAN BPHTB A. GAMBARAN UMUM Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Bank yang ditunjuk dalam melaporkan penerimaan pembayaran BPHTB dari WajibPajak. Prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas setiap akta pemindahan hak yang telah diterbitkan. Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. B. PIHAK TERKAIT
1.Bank yang ditunjuk Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. Bank yang ditunjuk berwenang dan bertugas untuk:
a.Menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak;
b . Menerbitkan dan menyampaikan nota kredit kepada Bendahara Penerimaan atas setiap pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah; dan
c.Menyiapkan Register SSPD BPHTB.
2.Pejabat Pembuat Akta Tanah Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. Dalam prosedur ini PPAT berwenang dan bertugas untuk membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. PPAT yang dimaksudadalah Notaris/Camat.
3.Fungsi Pembukuan dan Pelaporan Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima dari Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam prosedur ini Fungsi Pembukuan dan Pelaporan berwenang dan bertugas untuk:
a.Menerima SSPD BPHTB lembar 3 dari Bendahara Penerimaan;
b . Menerima Register SSPD BPHTB dari Bendahara Penerimaan;
c.Menerima Register STS dari Bendahara Penerimaan;
d.Menerima buku Penerimaan dan Penyetoran dari Bendahara Penerimaan;
e.Menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak Atas Tanahdan/atau Bangunan dari PPAT; dan
f.Menyiapkan Laporan Realisasi BPHTB.
C. LANGKAH LANGKAH TEKNIS ~ Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk Langkah 1 Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 3 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. Langkah 2 Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 3, Bank yang ditunjuk menerbitkan Nota Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB a tas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak.Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 3 . Langkah 3 Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara Penerimaan atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui Rekeningpenerimaan kas daerah. Langkah 4 Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yan g Ditunjuk.Bendahara Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan dan penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat peneriman BPHTB ke dalam register STS. Langkah 5 Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 3 ke fungsi pembukuan dan Pelaporan. Langkah 6 Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 3. 2) Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT Langkah 1 Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD BPHTB lembar 4 dari Wajib Pajak. Langkah 2 PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak a tas Tanah dan/ atau Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan. Langkah 3 PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan. Langkah 4 Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 3) Pelaporan Realisasi BPHTB Langkah 1 Berdasarkan prosedur C.1, C.2, C.3, maka Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 3, Buku Penerimaan dan Penyetoran, Registrasi STS, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atauBangunan. Langkah 2 Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyusun Laporan Realisasi BPHTB. ,,_,/' BUPATI LOMBOK TENGAH,,. LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR g TAHUN 2023 TANGGAL 3 APP.t.).. c:,20~.3 TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH/ATAU BANGUNAN SECARA ONLINE DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH. PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB A. GAMBARAN UMUM Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terhutang yang disebabkan karena BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB; tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/ denda. Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB /Kurang Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam memeriksa BPHTB yang masih kurang bayar atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar dalam waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak atau Atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan oleh fungsi pelayanan. Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB terutang pada saat jatuh tempo. Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Daftar Surat Teguran. B. PIHAK TERKAIT
1.Wajib Pajak Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB. Wajib Pajak juga akan menerima Surat Teguran jika pada saat jatuh tempo belum melunasi BPHTB terutang.
2.Fungsi Pelayanan Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
a.Memeriksa SSPD BPHTB
b.Menerbitkan SSPD BPHTB
c.Menerbitkan SKPD Kurang Bayar BPHTB
d.Menerbitkan SKPDB Kurang Bayar Tambahan BPHTB.
C. LANGKAH LANGKAH TEKNIS 1)Penetapan STPD BPHTB Langkah 1 Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Pengarsipan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak. Langkah 2 Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/ denda. Langkah 3 Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hitung, dan kena denda/bunga maka fungsi penagihan menerbitkan daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. Fungsi Penagihan kemudian mengarsip data tersebut. Langkah 4 Fungsi penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hitung,dan kena bunga/ denda. STPD BPHTB dicetak 2 rangkap. Langkah 5 Fungsi penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 4). Langkah 6 Fungsi penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada WajibPajak. Langkah 7 Fungsi penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak. Langkah 8 Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB. 2)Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar BPHTB/Kurang Bayar Tambahan BPHTB Langkah 1 Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak. Langkah 2 Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dakam SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB yang ternyata kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang Kurang Bayar. Langkah 3 Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SPD Kurang Bayar yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar tersebut. Atas SKPD Kurang Bayar yang masih Kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih Kurang Bayar. Langkah 4 Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 2). Langkah 5 Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (Lembar 2). Langkah 6 Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembarl) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak. Langkah 7 Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDB Kurang Bayar atas setiap SKPDB Kurang bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak. Langkah 8 Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan atas setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak. Langkah 9 Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar /SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB. 3) Penerbitan Surat Teguran Langkah 1 Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/SKPD Kurang Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan:
a.Daftar STPD BPHTB b . Daftar SKPD Kurang Bayar
c.Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau Surat Ketetapan BPHTB yang akan jatuh tempo .
Langkah 2 Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang. Pendekatan persu asif, meliputi: a . Menghubungi Wajib Pajak melalui telepon
b.Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan Langkah 3 Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas perminta an penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka fungsi penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada Waj ib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang.
Langkah 4 Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka fungsi penagihan men erbitkan s u rat teguran (rangkap 2) . Langkah 5 Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2). Langkah 6 Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Wajib Pajak. Langkah 7 Wajib Pajak menerima Surat Teguran. Langkah 8 Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran yang dikirim kepada Wajib Pajak. Catatan : setelah peroses penerbitan Surat Teguran ini, setiap pemerintah daerah juga dihimbau untuk menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai prosedur penerbitan: a . Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo. b . Su rat penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo.
c.Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan surat ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak.
d.Surat Keputusan keberatan atas pengajuan keberatan surat ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak.
e.Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding sura t ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak.
✓ BUPATI LOMBOK TENGAH, t , ~ H. LALU ATHUL BAHRI LAMPIRAN VI PERATURAN B!)PATI LOMBOK TENGAH NOMOR : ff> TAHUN 2023 TANGGAL : ..3 Af'flJ,j_ ~.,i:& TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH/ATAU BANGUNAN SECARA ONLINE DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH. PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB A. GAMBARAN UMUM Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Fungsi pelayanan kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen pendukung pengajuan data terkait objek pajak. B. PIHAK TERKIT
1.Wajib Pajak Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB terutang menurut surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya.
2.Fungsi Pelayanan Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
a.Menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan BPHTB
b.Menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB
c.Mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan Data dan Informasi
d.Menerbitkan berita acara pemeriksaan, dan
e.Menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atauSurat Keputusan Pengurangan BPHTB.
3.Fungsi Pengelolaan Data dan Informasi Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
a.Menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak, dan
b.Menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan.
C. LANGKAH LANGKAH TEKNIS Langkah 1 Wajib pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan BPHTB kepada Fungsi pelayanan. Langkah 2 Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. Fungsi Pelayanan kemudian memberikan tanda terima pengajuan pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak. Langkah 3 Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan From Pengajuan Data. Langkah 4 Fungsi Pelayanan mengirimkan From pengajuan data kepada fungsi pengolahan data dan informasi. Langkah 5 Fungsi pengolahan data dan informasi menerima from pengajuan data. Fungsi pengolahan data dan informasi kemudian menarik data terkait objek pajak dari Database objek pajak. Langkah 6 Fungsi pengolahan data dan informasi mengisikan from pengajuan datadengan data terkait objek pajak. Langkah 7 Fungsi pengolahan data dan informasi meengirimkan from Pengajuan Data (yang telah diisi) kepada Fungsi Pelayanan. Langkah 8 Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuaan pengurangan BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam peraturan Kepala Daerah. Langkah 9 Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara pemeriksaan dan:
a.Surat Penolakan Pengajuan BPHTB (untuk yang ditolak) atau, b . Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui) Langkah 10 Fungsi Pelayanan mengarsip berita acara pemeriksaan.
Langkah 11 Fungsi pelayanaan mengirimkan surat penolakan pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak) atau Surat pengurangan (bagi yang disetujui) kepada wajib pajak. Langkah 12 Wajib pajak menerima surat ketetapanBPHTB dan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB. pengajuan keputusan melakukan ,v/ BUPATI WMBOK TENGAH,, ... NO 2 3 4 TATA CARA PENGURUSAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Keglatan Wajib Paj ak menyiapkan dokumen t erkait perolehan hak atas tan ah dan / a tau bangunan. Dokumen pendukung ini Dokumen ini dapat berupa surat p erjanjian, dokumenjual beli, surat h ibah, surat waris, dan lain-lain yang pada dasarnya menyatalrnn telah te1jadinya pemindahan hale atas kepemilikan tanah dan/ atau bangunan. disertai dengan dokumen pendukung lainnya. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonai1 p engurusan aleta dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/ atau banguna.11 dari Wajib Pajak. PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen pendukung yat1g diterima telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan data obyek pajale kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional. Kepala Kantor Pertanahan Nasional menyedialean data yang dibutuhkan PPAT untuk m elalcukan pemeriksaan obyek pajak. Kepala Ka n t or Badan Pertanahan Nasiona l menyeral1kan data obyek pajak k epada PPAT. PPAT memeriksa kebenarat1 data obyek pajale dengan membat1dingkan dokumen pendukung pernlehan hale atas tat1ah dan/atau bangunan dan data obyek pajak dari Kepala Kat1tor Badan Pertanahan Nasional. PPAT dapat melalcukan pengecekan obyek paja k dengat1 m elalcukat1 observasi la pangan. Wajlb Pajak Petugas PPAT Kantor Pertanahan Kepala Bapenda LAMPIRANI PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR TANGGAL TENTANG Kelengkapan a).KTP/KK/Surat Keterangan Kematian Pemberi Hale; b).KTP/KK Penerima HaleSPPT PBB-P2/SK NJOP tahun berjalan da.n bukti lunas PBB-P2 c).Bukti Kepemilikan yang menerangkan luas tanah dan posisi objek yang climohonkan d). Bukti transaksi e) .Foto objek Pajak yang diketahui Notaris/PPAT !).Peta lokasi objek secarajelas. a).KTP/KK/Surat Keterangan Kematian Pemberi Hale; b).KTP/KK Penerima HalcSPPT PBB-P2/SK NJOP tahun berjalat1 dan bukti lunas PBB-P2 c).Bukti Kepemilikan yang menerangkan luas tanah dan posisi objek yang dimohonkan d) . Bukti transaksi e).Foto objek Pajak yang diketalmi Notaris/PPAT !).Peta lokasi objek secarajelas . Permohonan Data Obyek Pajak Data Obyek Pajak EJ 7~kuh :U·?,-? ·3 Afo1'1'' L ~ i..s : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SECARA ONLINE Waktu Ouput KET 10 menit I Berkas Permohonan 10 menit I Berkas Permohonan 30 menit I Data Obyek Pajak 60 menit I Data Obyek Pajak NO 5 6 7 8 9 Kegiatan PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/ a tau bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT. Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPI-ITB) dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. PPAT menghitung nilai BPI-ITB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi obyek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam formulir Su rat Setoran Pajak Daerah BPHTB. PPAT lalu menandatangani Surat Setoran Pajal .,2$ TANGGAL : J A'f'fl.lJ.. ~.f9.J3 TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SECARA ONLINE TATA CARA PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN NO IKegiatan 2 3 4 Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk. Bank yang ditunjuk menerima SSPD BPHTB, clan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang setelah diverifikasi Satuan Kerja Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk menandatangani SSPD BPHTB. Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 4, 5 dan 6 dari Bank yang Ditunjuk. melakukan permohonan penelitian SSPD BPHTB Wajib Pajak Pihak Bank Fungsi Pelayanan Kelengkapan Formulir Surat setoran Pajak Daeral1 BPHTB (SSPD BPHTB) Formulir Surat setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) Formulir Surat setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) Formulir Surat setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) Waktu Ouput 10 menit !Surat setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) 30 menit ISurat setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) 60 menit IFormulir Surat setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) 30 menit IFormulir Surat setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) KET Lembar 3 disfmpan sedangkan 1, 2, 4, 5 dan 6 dikembalikan ke Wajib Pajak. Proses Selesai BUPATI LOMBOK TENGAH, I / H. LALU : NO 2 3 4 5 Kegiatan Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB Iembar 3 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. Berdasarkan SSPD BPHTB lembai· 3, Ba11k yang ditunjuk menerbit.kan Nata Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dai·i Wajib Pajak.Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 3. Bank ya11g Ditunjuk kemudia11 m enyerahka11 Nata !Credit ke Bendahara Penerimaa11 atas setiap penerimaa11 pembayara11 BPHTB m elalui Rekening penerimaa11 kas daerah. Benda.hara Penerimaan menerima Nata !{redit dari Bank ya11g Ditunjuk.Bendahai·a Penerimaa11 kemudian mencatat penerimaa11 BPHTB ke Buku Penerimaan da11 penyetara11. Benda.hara Penerimaan juga mencatat peneriman BPHTB ke dalam register STS. Secai·a ped adik, Ba11k ya11g ditunjuk menyampaika11 Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPI-ITB lembar 3 ke fungsi pembukuan dan Pelaparan. Wajlb Pajak PROSEDUR PELAPORAN BPHTB PPAT Bank Persepsl Bendahara Penerlma ~ Fungsl Pembukuan dan Pelaporan Kepala Bapenda LAMPIRANIV PERATURAN BUPATI LOMBOK TENOAH NOMOR TANOOAL TENTANO Kelengkapan SSPD BPHTB Nata Kredit, Regsiter SSPB BPHTB Nata Kredit, Regsiter SSPB BPHTB Nata Kredit dari Bank, Register STS registe rSSPD BPHTB ~ p,U-!U/J ,;:10..2,3 : 3 ,fptp.!,). ~0,2-.3 : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN SECARA ONLINE Waktu Ouput 10 menit Berkas Permohonan 10 menit INata Kredit, Regsiter SSPB BPHTB 30 menit !Nata Kredit, Regsiter SSPB BPHTB 60 menit I Bank, Register STS BPHTB 10 menit I Register SSPD BPHTB KET 6 8 9 Fungsi Pernbukuan clan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilarnpiri dengan SSPD BPHTB lembar 3. Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan clan rnenandatangani Akta Pemindahan Hak a ta s Tanah dan/a tau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD BPHTB lembar 4 dari Wajib Pajak. - - +--- -- - - I--+- --1-- - - - ---1------- PPAT mernbuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atas setia p akta yang telah di terbitkan . PPAT rnenyarnpaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ke F'ungsi Pembukuan dan Pelaporan. Fungsi Pembukuan dan Pelaporan : menerima laporan penerbitan Akta! Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau: Bangunan. Berdasarkan prosedur C.l, C.2, C.3, maka Fungsi Pembukuan dan Pelaporan mene1·ima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 3 , Buku Penerimaan dan Penyetoran, Registrasi STS, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. • Register SSPD BPHTB SSPD BPHTB lembar 4 Akta Pemindahan Hak atas dan I atau bangunan Laporan Akta Pemindahan Hak atas dan/atau bangunan Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 3, Buku Penerimaan dan Penyetoran, Regisb·asi STS, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 25 menit ISSPD BPHTB - -, --- 10 menit 5 MEN IT SSPD BPHTB leml Laporan Akta Pemindahan Hak dan/atau bangu Laporan Akta Pe mindahan Hak dan/ atau bangu1 >ar 4 - - atas an atas an --- Laporan Regist, SSPD BPHTB, BPHTB lembar Buku Penerima: :r ISPD 3, an dan Penyetoran, Rei STS, dan Lapo Penerbitan Akt: Pemindahan H I Tanah dan/ata1 ,Bangunan. ~istrasi an l tk atas l - - ·- Proses Selesai -- - - -- - - - ---- ---------- Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, -------+--------+----+----l------+1U:t.~ po1dl i 1\.Cl_a;.f~Ltl ..:>or c, - - Proses Selesai Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyusun Laporan Realisas i BPHTB. l_ - -- - -1-- - J. - - -L- - BPHTB, SSPD BPHTB lembar 3, Buku Penerirnaan dan Penyetoran, Registrasi STS, dan Laporan Penerbitan Aleta Pemindahan Hak atas Tanah -,1 ..._ '-~' --~~o---·~- Laporan Realis: BPHTB BUPATI LOMBOK TENGAH, .,...I DIV\A I H. LALt PATHUL BAHRI tsi -- - -- -- - PROSEDUR PENAGffiAN BPHTB I ~'-~ .- Fungsi NO Kegiatan Wajlb Pajak Pengarslpan Berdasarkan prosedur sebelumnya, Fungs i 1 Pengarsipan mengarsip SSPD BPHTB yang - - - - telah dibayarkan oleh Wajib Pajak. Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap 2 SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hitung, dan kena I L,. __ __ ,_, __ _,_ Atas SSPD BPHTB ter utang yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hitung, dan kena denda/bunga maka fungsi 3 penagihan menerbitkan daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. Fungsi Penagihan kemudian mengarsip 1 _,_, _ .L Fungsi penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/ kurang bayar, salal1 tulis, salah 4 hitung,dan kena bunga/ denda. STPD BPHTB dicetak 2 rangkap. Fungsi penagihan mengarsip STPD BPHTB ,- - -- - 5 i I Fungsi penagihan mengirimkan STPD • 6 BPHTB kepada Wajib Pajal ATHUL BAHRI NO IKegiatan 1 2 3 4 5 6 7 Wajib pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengaj uan pengurangan dan Salinan Surat BPHTB kepada Fungsi pelayanan. Menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. Fungsi Pelayanan kemudian memberilcan t anda terima pengaju an pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak. Mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan From Pengajuan Data. Mengirimkan From pengajuan pengurangan BPHTB Fungsi pengolahan data dan informasi menerima from pengajuan data. Fungsi pengolahan data dan informasi kemudian menarik data terkait objek pajak dari Database objek pajak. Fungsi pengolahan data dan infonnasi m engis ikan from pengajuan data d engan data terkait objek p ajak. Fungsi pengolahan data dan informasi meengirimkan from Pengajuan Data (yang telah diisi) kepada Fungsi Pelayanan. Wajib Pajak PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB Fungsi Pelayanan Fungsi Pengolahan Datadan lnformasi, Kelengkapan Pengajuan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB Form Pengajuan Pengurangan BPHTB database Da ta Obyek Pajak Form Pengajuan Pengurangan BPHTB SSPD BPHTB LAMPJRANVI PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 8, j>ff·k'CI/J .;JC'» J TANGGAL : J Af'~t~ .;18,1.3 TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SECARA ONLINE Waktu Ouput 10 menit IPengajuan Su rat Pengajuan Pengurangan BPHTB 10 menit ITanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB 10 menit IArsip Pengajuan Pengurangan BPHTB 20 menit I Form Pengajuan Pengurangan BPHTB 35 m enit IData Obyek Pajak 25 m enit I Form Pengajuan Pen gurangan BPHTB 10 menit SSPD BPHTB Dilampiri dokumen pendukung Proses Selesai NO 1-- 8 ~ 10 11 12 Kegiatan I Melakukan telaahan dan memeriksa ,pengajuaan pengurangan BPI-ITB iberdasarkan data objek pajak yang telah :ctiterima.serta melakukan pemeriksaan dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan !yang diaj ukan dengan ketetapan atau kriteria ,dalam peraturan Kepala Daerah. Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara pemeriksaan Mengarsip berita acara pemeriksaan. Mengirimkan surat penolakan pengajuan pengurangan BPI-ITB (bagi yang ditolak) atau Surat keputu san pengurangan (bagi yang disetujui) kepada wajib pajak. Wajib pajak menerima surat ketetapan BPI-ITB dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPI-ITB. Wajib Pajak i Fungsi Pelayanan • ♦ l ..l I Fungsi Pengolahan Data dan lnformasi. Kelengkapan Data Pengurangan BPHTB
a.Surat Penolakan Pengajuan BPHTB (untuk yang ditolak) ,atau,b. Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui) - Berita acara Pemeriksaan -- - Surat penolakan pengajuan pengurangan BPHTB dan Surat kepu tusan pengurangan bagi yang disetujui) kepada wajib pajak.
SSPD BPHTB sesuai dengan permohonan pengurangan Waktu Ouput 25 men it Ihasil tealaah clan pemeriksaan Data Pengurangan BPI-ITB 20 Menit a. Surat Penolakan Pengajuan BPHTB (untuk yang ditolak) atau,b. Surat Keputusan Pengurangan BPHTB r KET --- -- --- ,- ~ ---~ -- - 10 Menit Arsip Berita acara Bapenda dapat Pemeriksaan melakukan Konfirmasi I kepada wajib pajak 30 Merrit Surat penolakan pengajuan pengurangan BPHTB dan Surat keputusan pengurangan bagi yang disetujui) kepada wajib pajak. IProses SelesaiI 30 Menit ISSPD BPHTB sesuai dengan permohonan pengurangan ---- - ---- ---1 - - BUPATI LOMBOK TENGAH, I _./ H. LALU