DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Pembentukan Desa Jero Puri Kecamatan Raya Timur Kabupaten Lombok Tengah, luas wilayah, jumlah penduduk, batas desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan aset desa.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembanguan dan untuk meningkatkan pelayanan publik gua terwjudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu membentu.k desa melalui pemekaran desa;
b.bahwa dengan memperhatikan has.fl kajian dan venifikasi persyaratan pembentukan des, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) c Peraturan Menteri tentag Penataan Puri Kecamatan Tengah; bahwa pertimbangan sebagaimaaberdasark.an Dalam Negeni Nomor I Tahun 2017 Dess, perlu membentuk Desa Jero raya Timur Kabupaten Lombok Mengingat dimaksud dalam huruf a dan hurufb, perlu membentu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Jero Puri Kecamatan raya Timur Kabupaten Lombok Tengah, L. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nus.a Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16554;

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 12 ahun 20II tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 234), sebagaimana tela.h diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 ahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 faun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik l Indonesia Nomor 6398],
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 204 tentang Des.a (Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 20 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 495]
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587 sebagaimana telah diubah beberapa kahi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20I4 tentang emerintahan Daera.h [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55394 sebagaimana telah dua kahi diubah terakhir dengan Peraturan emerintah Nomor 1I Tahun 20I9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nom0or 43 Tahun 20I4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nmor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321¥ 7 . Pera t uran Menteri Dalam Negeni Nomor 80 Tahu 20I tentang Pembentukan Produk Hukum Daera.h (Derita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOmOr 2036), sebagadman tela.h diubah dengan Peraturan Menter Dalam Negeni Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 80 Tahun 201 tentang Pembentukan Produk Hukum Daera.h (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17)
8.Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 84 Tahun 20I tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 0];
9.Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor Tahun 20I6 tentag Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Noor 53],
0.Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 4 Tahun 20I6 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038; I Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor Tahun 2017 tentang Penataan Desa [Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 1554; 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tenga.h Nomor l Tahun 20I6 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor I) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tenaga.h Nomor 1 Tahun 2016 tantang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa [Lembaran Daera.h Kabupaten Lombok Tengah ahun 2017 Nomor 7 Dengan Persetu]tan Bersara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan BUPATT LOMBOK TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA JERO PURI KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB I

PEMBENTUKAN DE.SA

Pasal 2

Tujuan pembentukan Desa Jero Puri adalah sebagad berikut

a.meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa;
b.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa,
c.meningkatkan kualitas pelayanan publtk;
d.meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa,
e.meningkatkan daya saing Desa; dan
f.menumbuhkan partisipast masyarakat pembangunan desa

Pasal 3

(l] Dengan Peraturan Daera.h ini dibentuk Desa Jero Puri Kecamatan Prava tirur t2] Desa Jero Puri sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah Pemekaran dant Desa Ganti dengan Nomor Kode Desa 5202 06.2014

BAB II

LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN CAKUPAN WILAYAH KERJA

Pasal 4

atas Il sebagal Puri terdirt pendudu.k (l] Desa Jero Puri memiltki luas wilayah 86 Ha dengan fumlah penduduk 4.60 jiwa (2] Cakupan wilayah kerja Desa Jero (sebelas) Dusun dengan [umlah berikut

a.Dusun Batu Rintang I dengan Jumlah penduduk 54l Jiwa,
b.Dusun Batu Rintang II dengan jumlah penduduk 396 Jiwa,
c.Dusun Batu Rintang III dengan fumlah penduduke 47L Jiwa,
d.Dusun Gantar I dengan jumlah penduduk 344 jiwa,
e.Dusun Gantar II dengan fumlah penduduk 237 jiwa;
f.Dusun Rentang I dengan fumlah penduduk 439 jiwa
g.Dusun Rentang II dengan fumlah penduduk 358 jiwa
h.Dusun Matik Maling dengan fumlah penduduk 639 jiwa, • Dusun Legu dengan fumlah penduduk 7II jiwa;
f.Dusun Dasan Lendang dengan jumlah penduduk 288 Jowa,dan
k.Dusun Setampeng dengan jumlah penduduk 18l jiwa

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Jero Puri berkedudukan di Dusun Gantar l

BAB IV

BATAS DESA

Pasal 6

(l] Batas Desa Jero Puri adalah sebagad berikut

a.Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ganti Kecaratan Praya Timur;
b.Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sepakat Kabupaten Lomboke Timur c Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur; dan
d.Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sengkerang dan Desa Landah Kecamatan raya Timur (2] Batas Desa Mero Puri sebagaimana dimaksud pada ayat (I ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik sebagal berikut
a.batas dengan Desa Ganti Kecamatan Praya Tmur • dimulad dari pematang sawah yang ditandad sebagal pertemuan Tiga Desa Desa Gantt,Desa Jero Puni dan Desa Sengkerang yang di tandad dengan TK 132 dengan Koordinat 8" 46 27.994LS dan 23 16.272 BT kearah Tieur mengikuti pematang sawah sampai ke Jalan Ganti yang ditandai dengan TK II,
1. 2.1K 13I dengan koordinat 8" 46 31 754 LS dan 116"23 39.846 BT selanjutnya dani Jalan Ganti kearah Timur sampai ke Sugai terus kea rah Utara menyusuri aliran sungal sampai ke Jung sungai Ganti ditandad sebagad TK 130,
2. 3.TK I30 dengan koordinat 8" 46 27.326 LS dan 116' 23 44 139 BT selanjutnya kearah Tieur mengikuti Jalan sampad ke Jalan Bagek Care yang di tandad sebagas r 129;
3. 4.1K 129 dengan koordinat 8" 46 44776 LS dan 116" 24 43296 BT #elanjutnya kearah Utara mengikuti mengikuti sunga sampad ke sungai Jeno Puni Pertemuan Tiga Des.a yang ditandad sebaga TK 128 dengan Koordin.at 8" 46 55.156 LS dan 116 24 58602 BT
b.batas dengan Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Sesuad Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lomboke 'Timur Dengan Lomboke Tega.h Provins1 Nusa Tenggara Barat
c.batas dengan Desa Semo9yang Kecamatan Praya Timur I dimulai dari saluran air anara sawah Sigrah dan Galep yang ditandad dengan 055 dengan Koordinat 8" 47 40510 LS dan 11624 53.159 BT selanjutnya keprtigaan Mole mengikuti Jalan Setampeng kea rah Selatan sampai di uJung pematang sawah Amaq Sawina.h sampai mengkuti saluran auntara Ruma.h Sinah dan Indri selanjutnya pertemuan Jalan dengan saluran kearah Barat Laut mengikuti Malan setarpeng sampat di pertigaan Musolla Semige yang di tandad dengan PABU 00
1. 2.P AB U 0OS dengan Koordinat 8" 47 40.510 LS dan 116 24 37540 BT selanjutnya kearah Selatan mengikuti Jalan sampai di telabah embung Amaq Marnim yang ditandai dengan TK 04;
2. 3.TK 054 dengan koordinat 8" 24 38.163 LS dan 116 24 38.163 BT selanjutnya kearah barat mengikuti jalan sampai di ujung tenggara sawah Aman senam,selanjutnya kearah barat mengikuti pematanga sawah Amaq smilep, selanjutnya kearah barat mengikuti pematang sawah papuk Jinem, selanjutnya kearah barat menglkuti pematang sawah sampai di ujung sawah Amaq lukman selanjutnya kearah Utara mengkuti pematang sampad diujung Barat Ama Sukarsih selajutnya kearah barat mengkuti pematang antara Kertasth dan Runi selanjutnya kearah Barat Laut mengikuti pematang sawah antara Ama@ Kruminah dan Ama Kesa.h sarpai diujung Barat Amak Kruminah,selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sawah sampai diujung pematang Ama Mus,selanyutnya kearah barat menglkcuti pematang sawah Reman/jalan tani semoyang batu Renting, selanyutnya dart pematang Amaq mastrim kearah barat mengkuti pematang sawah antara Amaq lemah dan yusrim sampai di ujug pematang sawah antara Amaq srilan dan lemah, selanjutnya kearah selatan mengikuti pematang sawah uJung barat sawah Amaq Jumardan, selanjutnya kearah selatan mengikuti pematang sawah antara Amaq urman dan lemah selanjutnya kearah barat mengikuti pematang sawah Ama@ lemah, selanjutnya kearah barat mengiuti pematang sampai di ujong barat laut sawah Amaq lemah, selanjutnya kearah barat daya pematang sawah Amat srilem, selanjutnya kearah barat laut mengikuti pematang Amaq Kemase selanjutnya kearah utara mengkuti pematang sawah sarpai di ujung tenggara sawah Amat Kati, selanyutnya kearah barat sampai di Jung barat daya sawah Amad Kati, selanjutnya kearah utara mengikuti pematang sawah sappal Jung timur laut Amat Kerase, selanjutnya ke arah barat melalui pematang antara sawah kadir 1 dengan sawah abdurrahman sampai di uJung barat daya sawah Kadir selanjutmya arah barat laut melalui pematang antara sawah kadir dan sawah abdurrahman selanjutnya mengikuti pematang antara sawah Kadir dan sawah Kem~lah sampad dipojok sawah Kamilah yang ditandad sebagal TK 050 dengan titik koordinat 8" 46 8.609° LS dan 116 23' 37 195 BT selanjutnya dant kokoh Burtk Manda.k ke arah barat sampad di saluraran sebelah timur pekarangan rumah Ama Saipul, selanjutnya kearah selatan mengikuti saluran yang mengitai pekarangan rumah Amnaq aya sampai di pertemuan saluran dengan Jalan raya Semoyang yaitu pojok barat laut sawah Amaq Tutik. selanjutnya kearah barat menyebrangi jalan raya semoyang lalu menysurf saluran yang mengitari pekarangan rumah Amat Pegi sampai di pojok timur laut sawah Amaq Pegi Selanjutnya kearah barat melalui pematang batas utara sawah Amaq pegi, lalu pematang batas utara sawah Amaq pat sampai di pofolk barat laut sawah Amaq tuti. selanjutnya kearah selatan mengkuti pematang batas barat sawah Amaq tuti sampai di pojok barat day.a sawah Amat Tuti yang berbatasan dengan sawah haft sahrun. selanjutnya kearah barat melalud pematang batas utara sawa.h Haji Sahrun sampai di pojok bara laut sawah Haji Sahrun di tersier Matek Maling bilelando selanjutnya kearah selatan mengkuti tersier Mate.k Maling - Bilelando sampai di pojok timur laut sawa.h Amaq Aam selanjutmya kearah barat melalui pematang batas utara sawah Amaq Azarn, lalu pematang batas utara sawah Amaq kermni, di teruskan melalui pematang batas utara sawah Amaq sis dan bata utara sawah Ama Yu sampad di pojok barat laut sawah Amag Yus selanjutnya karah barat melalui pematang sawah Amaq klidah pertemuan jalan usaha tani dengan pertigaan saluran BKL 6 merupakan titik pertemuan batas tiga desa yadtu desa Ganti Desa Semoyang dan Desa Landa.h di tandat sebagat T 049 dengan Title koordinat 8 47 6.152 LS dan 11623 1 1 2 1 2 BT
d.batas dengan Desa Landah Kecarnatan Praya Timur Diulai darisebelah Earat ujuhgsawa.h Arna Kalida.h pertemuan Jala Ls.aha tani dengan pertigaan saluran BKL merupakan titik pertemuan batas Tga Desa yaitu Desa Ganti, Desa Semoyang dan Desa Landah yang ditandai sebagai TK 049 dengan Title koordinat s+ a4 615 Ls dan 1 1 6 3 1 1 2 l l elanjutny.a kearah Ultra rengikuti aura.n sap%i di 8 perter.an polo.k saw%h Tan Si.ah dan jalan Lah Tei slanjutnya kearah tirur rnengiuti per.atang sawah sampai di TK 8.3 i 846 6.09 LS dan 11 6 23' 16.559-BT 4 83 d i s 46 6059 L an 116 23 6.05 23 1 6. 59 BT selanjutnya learah Utaura mengiuti pennata.saw.ah aaa 0wah Dao0in an Daah arpeai di pojoke Jeeur Laut 4Sani selanjutny.a kearah arat sanpea diala Ls.aha Tani Sejawe selacnjutnya kearah arat rengikuti per.atang awah laji pre elanjutny.a kea.rah L/tars sanpea di ujugU/tars saw.ah Haji Nur selajutny kearah arat da berbelo.k kear.ah Utara engikuti per.atag saw.ah Sahabudin dan Arna Maj.at sap.ad saura Embung Penyaung rerupeak.an Titike perteman Tga Deso yait Des Gani Dea Landa.h dan Desa Landa.h yang ditandai dengan TK 082 dengan Titik loordinat 8 46 3.404 LS dan 116 23
1. 6.05 7 BT
e.batas dengan Desa Sengkerang Kecamatan Praya Tur ldimul at saluran Embung Penyaung merupa.la Titile perteonua Tiga Dess yaitu Lesa Ganti Desa Lana.h dan Dea Landa.h yang ditandai denga TK 02 engan Titile koordint s 46 35.40.4- LS dan 11° 23 6.05% BT selanjutny.a keaura.h Tiour arnpa.i edi lake LID selanjutnya kears ieur sap.a di lrigai tersier yang ditandad sebagdi TK 090; . TK 09O dengan titik koordinat 8 46/ 36.243an I16 23 148lelanjutnya kearah Utara moemyusari lrigas fersier sap.ad dis.aping Bengel Samurai.Selanjutny.a menyebrangi ala Rary.a slanjutny.a kearah L/tare menyebrangihalan selanjutnya dari Jal.an Maya Bengel epen Bengel Samurai kearah /tare engikti Tebo.k skisr.a kearah fir menikuti perhatng Sahen«er sampai diper.atang Saws.h bela.ag UDSelanjutny.a earah Ultra engikui per&tang Saw.a.h pi di ujug Teng.ara Saowah Abdul Mu.hid selanjutnya kearah Utara engikuti sahuran tersier sarpai diper.atang aw.ah 4 Aif elanjutny.a kearah ttars renkuti peratag Sawah ant.ara Sarwah Lahu Suharto dan Lah Wint.aku sampai di Malan Nus.a Pen.abong antara awah Ara Sur daon Bai Arin.ah slanjutny.a kearah arat mengikuti ala Nus fee.anbong jau 704 sampai diperatang Saw.ah holidlanjutnya kearah tars engikuti per.atang Sawah 'iaye dan Abud mengiuti pernatag Sawah antara saw.ah riatun sacrnpad di awah Miaye de pernatan Saw.ah Saha slanjutny.a kearah Larat laut rengikuti per.atang awah sebela t/tare Saw.a Suhendralacjuny.a ea.rah Tieeur engikuti per.atang Saw.ah sap%i i antars Sahli aon Suhendr% Q slanjutnya kearah Timur mengkuti pematang sampat di ujung pojok Tenggara Sawah Mamiq Jas selanutnya kearah Utara menyusuni saluran BKA 2 kanan sampai di saluran Irigasi Bagek Sekuh selanutnya kearah Utara menyusuri saluran sampai di Jalan Nusa Aik Paek,selanjutnya kearah Utara menysuni saluran Irigasi sampat di pembagian Air Tembuku Pelemba.h merupakan titik pertemuan Tiga Desa yaitu Desa Ganti,Desa Sengkerang dan Desa Loang Maka dengan TK 132 dengan tittk koordinat 8" 46 27994 LS dan 116 23 16272 BT (3] Peta Desa dan peta batas desa Jero Puri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan baglan tidak terpisahkan dani_Peraturan Daerah in

(2)Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l adala.h sampad dengan dilanttknya Kepala Desa Jero Puri berdasarkan hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGOARAAN PEMERINTAHAN DESA Pasad 7 (I) Untuk pertama kahi Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Jero Puni dani Pegawa Negeni Sipil atas usul camat.

Pasal 8

(l) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (l) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa sebagaimana (I) paling lama 3 (tiga) bulan melakukan antara lain

a.menyelenggarakan pemerintahan Desa;
b.membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa
c.mengangkat perangkat Desa;
d.memfastlitasi pengisian anggota Bpp
e.membentuk lembaga adat dan pembentu.kan embaga kemasyarakatan lainmya, dan f memfastlitasf pemthihan Kepala Desa serentak

BAB VI

PEMBIAYAAN Pasa 10 tl] Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Mero Puni sebelum ditetapkannya AP Desa, dibebankan pad.a Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa anti, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabpaten Lombok Tengah dan sumber lainmya yang sah

Pasal 9

(l) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Jero Puri, Bupati, Carat Praya Timur, Kepala Desa Ganti sesuai dengan wewenang dan tugasmya masing masing dimaksud pada ayat setelah pelantikan menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada penerintah Desa Jero Puri sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang meliputi

a.Tanah, bangunan. barang bergerak dan tidak bergerak yang dimihki, dikuasa aau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Ganti yang berada dalam wilayah Desa Jero Puri;
b.Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Jero Puri [2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus diselesaka paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah int berlaku

(3)Serah terima aset desa sebagaimana dimaksud pad.a ayat (I]dalam bentuk berita acara serah terima (2] Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) melip ti
1. a.Pengasflan Tetap Peranglat Desa;
2. b.Tunjangan Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Bpp; dan
3. c.Operasional emerintah Desa dan BPD KETENTUAN PERALIHAN Pasa 1l (I) Perangkat Desa dan Anggota Bpp Desa anti yang berdomisii di Desa Jero Puni menjadi perangkat Desa dan Anggota Bpp pesa Jero Puri (2] Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BpD sebagaimana dimaksud pada ayat tI) ditetapkan sesual dengan peraturan perundang undangan ll KETENTUAN PENUTUP Pasa 12 Peraturan Daerah int mulad berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerinta.hkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Ditetapkan di Praya pada tanggal, 26 -99- 2022 BUP K ENGAH Diundangkan di Pray.a pada tanggal, 26 - 09 - 2022 SEKRETARIS DAE RAH WIJAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN NOMOR 9 2022 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENOAH PROVINSI NU'SA TENGOARA BARAT! 12 TAHUN 20I9 u PENJELASAN ATAS PERA'TURAN DAERAH KABUPATEN LOMOK TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DESA JERO PURI KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMOK TENOAH I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor I Tahun 2017 tentang Penataan Des.a, bahwa Penataan Des.a oleh Pemerintah kabupaten Lombok Tenga.h dilakukan melalui Pembentukan Desa yang bertujtan untu.k meningkatkan kemarnpuan penyelenggaraan pemerintaha.n desa mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa meningkatkan kualitas pelayanan public meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya sang Desa serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Pembentukan Desa Jero Puri dlakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyaura.kat Desa, asal usul, adat istiadat, kondist sosial budaya masyarakat Des.a,serta kemapuan dan potensi Desa Peraturan Daerah ini memuat penegasan luas dan cakupan wilayah serta batas wilayah Desa Jero Puri II PASAL DEMI PASAL Pasal l Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945