DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 02 Tahun 2019

Nomor: 02
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan umum, Bentuk perlindungan produk lokal, Usaha produk lokal, Tenaga kerja, Bahan baku, Pemasaran dan distribusi produk lokal, Penggunaan produk lokal, Perlindungan karya budaya daerah, Hak atas kekayaan intelektual, Koordinasi, Pembinaan dan pengawasan, Peran serta masyarakat, Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa potensi produk unggulan daerah yang merupakan kekayaan atau sumber daya daerah perlu dipelihara, dikembangkan, dan didayagunakan secara berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa beragam produk lokal sebagai produk unggulan daerah Kabupaten Lombok Timur, mernbutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah daerah berupa kebijakan yang memberikan perlindungan agar mempunyai daya kreatif dan daya saing di pangsa pasar lokal, nasional, dan/ atau internasional;
c.bahwa untuk menjamin tercapainya pengembangan dan perlindungan terhadap produk lokal di daerah Kabupaten Lombok Timur, perlu ditetapkan regulasi daerah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan perlindungan Produk Lokal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangart sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal; BUPATILOMBOKTIMUR, DENGANRAHMATTUHANYANG MAHAESA PERLINDUNGANPRODUKLOKAL TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENLOMBOK TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019 BUPATI LOMBOK TIMUR PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT Mengingat Menimbang

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan r=====:_..L~me Negara Republik Indonesia Nomor 1655); PARAF KOORDINASI Kadis/Kabag Pengolah Adsten/1/11/lII ~:f_ K11b!IC Hukuru r.:===-===~~~~~# Negara Republik Indonesia Nomor 1655); PARAF KOORDINASI
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

a.bahwa potensi produk unggulan daerah yang merupakan kekayaan atau sumber daya daerah perlu dipelihara, dikernbangkan, dan didayagunakan secara berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa beragam produk lokal sebagai produk unggulan daerah Kabupaten Lombok Timur, membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah daerah berupa kebijakan yang memberikan perlindungan agar mempunyai daya kreatif dan daya saing di pangsa pasar lokal, nasional, dan/ atau internasional;
c.bahwa untuk menjamin tercapainya pengembangan dan perlindungan terhadap produk lokal di daerah Kabupaten Lombok Timur, perlu ditetapkan regulasi daerah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan perlindungan Prod uk Lokal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal; BUPATILOMBOKTIMUR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERLINDUNGANPRODUK LOI<AL TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENLOMBOKTIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019 BUPATI LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. 3.Bupati adalah Bupati Lombok Timur.

Menetapkan

Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGPERLINDUNGANPRODUKLOKAL MEMUTUSKAN: BUPATILOMBOKTIMUR dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENLOMBOKTIMUR Dengan Persetujuan Bersama

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah cliubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4861);
5.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Prociuk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116); Tujuan pengaturan perlindungan Produk Lokal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.memberikan pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Produk Lokal agar keberlangsungannya tetap terjaga;

Pasal 3

Pengaturan perlindungan Produk Lokal berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.manfaat;
d.keterpaduan;
e.kebersamaan;
f.keberlanjutan; dan
g.kearifan lokal.

Pasal 2

4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelnggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Produk lokal yang berciri khas Daerah yang selanjutnya disebut Produk Lokal adalah basil produksi barang, jasa, atau basil karya budaya Daerah yang mempunyai unsur nilai budaya, adat istiadat, tra.disi dan/ atau kebiasaan turun temurun yang hidup dan berkembang di masyarakat.
6.Usaha Produk Lokal adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menghasilkan Prociuk Lokal.
7.Bahan baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai ni1ai ekonomi yang lebih tinggi.
8.Daya saing daerah yang selanjutnya disebut daya saing adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahtraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan intemasional.
9.Pemberian insentif dan kemudahan adalah dukungan dan penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal atau pelaku usaha Produk Lokal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal dan pengembangan Produk Lokal di Daerah.
10.Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan .dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. ( 1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan bagi:

a.kegiatan usaha Produk Lokal; dan
b.penanaman modal bagi investasi Usaha Produk Lokal.

(2)Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa:
1. a.pemberian keringanan atas kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
2. b.pemberian kemudahan dalam pelayanan perizinan; dan/ atau
3. c.pemberian penghargaan.

Pasal 6

BAB III USAHAPRODUKWKAL Bentuk dan program perlindungan Produk Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

BAB III

USAHAPRODUKWKAL Bentuk dan program perlindungan Produk Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Usaha Produk Lokal dalam bentuk:

a.pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal;
b.fasilitasi perizinan, pembinaan dan peningkatan pertumbuhan usaha;
c.fasilitasi ketersediaan · dan kesinambungan bahan baku;
d.fasilitasi keterlibatan tenaga kerja lokal;
e.fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi;
f.fasilitasi pemasa.ran Produk Lokal; dan
g.fasilitasi sa.rana dan prasarana kerja.

Pasal 4

b.terwujudnya kebijakan perlindungan Produk Lokal yang bersinergi dengan kebutuhan pelaku usaha dan pangsa. pasa.r;
c.mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi sumber daya lokal;
d.mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan produksi dan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing;
e.memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pengembangan usaha dan pemasa.ran Produk Lokal; dan
f.meningkatkan kecintaan masyarakat untuk menggunakan Produk Lokal. · ( 1) Perusahaan Produk Lokal di Daerah berkewajiban menguta.makan kesempatan kerja kepada tenaga kerja warga Daerah sesuai kompetensinya.

(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja antara perusahaan Produk Lokal dengan tenaga kerja warga Daerah.

BAB II

BENTUKPERLINDUNGANPRODUK WKAL

Pasal 9

a.berbahan baku lokal;
b.menggunakan tenaga kerja lokal; dan/ atau
c.merupakan usaha lokal.

(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan kebutuhan advokasinya.
(3)Hasil pendataan sebagaimana climaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan program dan kegi.atan perlindungan terhadap Usaha Produk Lokal.
(4)ldentifikasi jenis Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TENAGA KERJA ( 1) Perangkat Daerah yang terkait dengan Usaha Produk Lokal melakukan pendataan jenis Usaha Produk Lokal dengan memperhatikan unsur sebagai berikut:

Pasal 8

( 1) Penanam modal asing atau penanam modal dalam negeri luar Daerah yang menanamkan modalnya di bidang Usaha Produk Lokal, berkewajiban menjalin kemitraan atau kerjasama dengan pengusaha Produk Lokal di Daerah.

(2)Penanam modal asing atau penanam modal dalam negeri luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuta.makan yang melibatkan kepemilikan modalnya dengan koperasi atau pengusaha lokal.
(3)Bentuk kemitraan atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada (1) diwujudkan dalam bentuk:
1. a.pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
2. b.pendampingan dalam rangka alih teknologi. yang membutuhkan spesifikasi keahlian tertentu yang dibutuhkan;
3. c.penyediaan bahan baku proses produksi berkelanjutan;
4. d.pemasaran Produk Lokal; atau
5. e.pemberian bantuan yang diperlukan bagi. peningkatan efisiensi dan produktivitas serta wawasan usaha.

Pasal 7

(1)Dalam proses produksi Produk Lokal, Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan bakunya.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dan inovasi bahan baku lokal yang berkualitas.
(3)Pemerintah Daerah mendorong penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas untuk pembuatan Produk Lokal.

Pasal 12

BABV BAHANBAKU Dalam rangka penyusunan program dan kebijakan pembinaan tenaga kerja pada Usaha Produk Lokal dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…