1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan r=====:_..L~me Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
PARAF KOORDINASI Kadis/Kabag Pengolah Adsten/1/11/lII ~:f_ K11b!IC Hukuru r.:===-===~~~~~# Negara Republik Indonesia Nomor 1655); PARAF KOORDINASI
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
a.bahwa potensi produk unggulan daerah yang merupakan kekayaan atau sumber daya daerah perlu dipelihara, dikernbangkan, dan didayagunakan secara berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa beragam produk lokal sebagai produk unggulan daerah Kabupaten Lombok Timur, membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah daerah berupa kebijakan yang memberikan perlindungan agar mempunyai daya kreatif dan daya saing di pangsa pasar lokal, nasional, dan/ atau internasional;
c.bahwa untuk menjamin tercapainya pengembangan dan perlindungan terhadap produk lokal di daerah Kabupaten Lombok Timur, perlu ditetapkan regulasi daerah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan perlindungan Prod uk Lokal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal;
BUPATILOMBOKTIMUR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERLINDUNGANPRODUK LOI<AL TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENLOMBOKTIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019 BUPATI LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
BABI KETENTUANUMUM