Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik kepada lebih dari 1,449 juta jiwa penduduknya. Lembaga ini sangat signifikan karena bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan mandat yang diatur berdasarkan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan di berbagai sektor, termasuk ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Pemerintah daerah dituntut untuk semakin kreatif, inovatif, dan adaptif dalam mengelola sumber daya serta mengoptimalkan pendapatan dan belanja daerah.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memiliki mandat mendasar untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan menyediakan pelayanan publik esensial bagi lebih dari 1,449 juta jiwa penduduknya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan karena menjadi ujung tombak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Mandat ini diperkuat oleh regulasi seperti PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, yang menekankan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk perencanaan anggaran yang selaras dan tepat sasaran.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan yang luas. Pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan adaptif dalam mengelola sumber daya, khususnya pada sektor ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, dan ekonomi kerakyatan. Program-program yang dijalankan meliputi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, termasuk alokasi untuk belanja pegawai, barang dan jasa, modal, subsidi, hibah, bantuan sosial, serta belanja bagi hasil dan bantuan ke desa.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Timur difokuskan pada penanganan tantangan krusial di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penanggulangan kemiskinan. Intervensi utama mencakup penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan program. Meskipun menghadapi penurunan dana transfer, pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada guna mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berkontribusi pada isu-isu nasional melalui perannya dalam pencapaian target pembangunan di sektor-sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci utama. Hal ini memastikan bahwa perencanaan anggaran daerah selaras dan tepat sasaran, sehingga program-program lokal dapat mendukung agenda pembangunan nasional secara keseluruhan.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk berbagai layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran, hingga perizinan usaha dan IMB. Layanan pendidikan dan kesehatan juga tersedia melalui pendaftaran sekolah, beasiswa, serta pelayanan di puskesmas dan rumah sakit daerah. Selain itu, masyarakat dapat mengajukan bantuan sosial, melaporkan masalah infrastruktur, membayar pajak daerah, dan menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur merupakan lembaga vital yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik bagi masyarakatnya. Meskipun menghadapi tantangan fiskal, pemerintah daerah berkomitmen untuk tetap kreatif, inovatif, dan adaptif dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Fokus pada sektor-sektor strategis serta sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai target pembangunan daerah dan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2017
Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan Subjek retribusi perpanjangan IMTA adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang mendapatkan pelayanan perpanjangan IMTA. Retribusi perpanjangan IMTA digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: a. penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD, meliputi: 1. uang representasi; 2. tunjangan keluarga; 3. tunjangan beras; 4. uang paket; 5. tunjangan jabatan; 6. tunjangan alat kelengkapan; dan 7. tunjangan alat kelengkapan lain. b. penghasilan yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi: 1.tunjangan komunikasi intensif; dan 2. tunjangan reses.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2015
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: a. Pendapatan sebesar Rp2.378.105.008.830,00, b. Belanja sebesar Rp2.415.336.200.191,00, Surplus (defisit) sebesar (Rp37.231.191.361,00), c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan sebesar Rp89.031.191.361,00 2. Pengeluaran sebesar Rp51.800.000.000,00 Pembiayaan Netto sebesar Rp37.231.191.361,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan sebesar : Rp0,00
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 01 Tahun 2020
Kewenangan Desaberdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, paling sedikit terdiri atas: a. sistem organisasi masyarakat adat b. pembinaan kelembagaan masyarakat c. pembinaan lembaga dan hukum adat d. pengelolaan tanah kas desa/tanah pecatu/aset desa e. pengambangan peran masyarakat desa
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2021
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021. Terdiri dari VII Bab, dan 28 Pasal. Dengan uraian sebagai berikut; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa , Bab III Tahapan dan Persyaratan Penyaluran , Bab IV Penggunaan Dana Desa, Bab V Pemantauan dan Evaluasi, Bab VI Sanksi, Bab VII Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2021
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI. Terdiri dari XI Bab, dan 62 Pasal. Dengan uraian sebagai berikut; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Perencanaan, Bab III Perlindungan Petani, Bab IV Pemberdayaan Petani, Bab V Kerjasama, Bab VI Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Bab VII Pembiayaan dan Pendanaan, Bab VIII Pengawasan, Bab IX Peran Serta Masyarakat, Bab X Ketentuan Peralihan, Bab XI Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur antara lain: 1) Tata cara penyelesaian TGR ini dimaksudkan sebagai acuan penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan oleh bendahara, pegawai bukan bendahara dan/ atau pihak lainnya. (2) Tata cara penyelesaian TGR ini bertujuan untuk : a. mengembalikan kerugian keuangan daerah yang telah terjadi; b. menciptakan tertib administrasi keuangan; c. menciptakan disiplin dan tanggung jawab bendahara, pegawai bukan bendahara dan/atau pihak lainnya dalam mengelola keuangan daerah dan/atau barang milik daerah Subyek peraturan ini adalah: Semua bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pihak lainnya yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, yang menyebabkan kerugian daerah baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung wajib mengganti kerugian tersebut. Ruang lingkup pelaksanaan TGR berlaku bagi: a. bendahara di lingkungan SKPD/BUMD dan bendahara lainnya yang mengelola keuangan daerah; b. pegawai bukan bendahara di lingkungan SKPD/BUMD; atau c. pihak lainnya.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta. - Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi: a. tempat parkir tepijalan umum; b. tempat khusus parkir; dan c. parkir tidak tetap. - Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh swasta yaitu tempat khusus parkir milik swasta.