DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan arus kas; dan d. catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah. Lampiran laporan keuangan teridiri dari laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI LOMBOK TIMUR dan DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENLOMBOK TIMUR Dengan Persetujuan Bersama

35.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor 4); 267.139.422,45Rp 7.595.860.577,55Rp

e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 267.139.422,45 dengan rincian sebagai berikut: - Anggaran pengeluaran Rp 7.863.000.000,00 pembiayaan setelah perubahan - Realisasi - Selisih lebih/ (kurang) Rp 22.981.082.275,44 Rp 155.702.905.204,58 Rp 178.683.987.480,02- Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan - Realisasi - Selisih lebih/ (kurang)
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 155.702.905.204,58 dengan rincian sebagai berikut: (Rp 4.551.215.501,68) Rp 166.269.771.978,34
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp 166.269.771.978,34 dengan rincian sebagai berikut: - Surplus/ defisit (Rp 170.820.987.480,02) setelah perubahan - Realisasi - Selisih lebih/ (kurang) Rp 2.732.612.385.850,44 Rp 269.901.543.187,58
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 269.901.543.187,58 dengan rincian sebagai berikut: - Anggaran belanja Rp 3.002.513.929.038,02 setelah perubahan - Realisasi - Selisih lebih/ (kurang) Rp 2.737.163.601.352, 12 Rp 94.529.340.205,88 - Realisasi - Selisih lebih/ (kurang)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 94.529.340.205,88 dengan rincian sebagai berikut: - Anggaran pendapatan Rp 2.831.692.941.558,00 setelah perubahan Rp 411.220.295.904,26 Rp 0,00 Rp 2.479.488.367,37 Rp 22 .412.606. 942, 94 Rp 3.767.164,24 Rp 17.761.316.053,68 Rp 130.721.569,00 Rp 2.294.396.889,94 Rp 0,00 Rp 22.412.606.942,94 630.694.762,48Rp
b.arus kas bersih dari aktivitas operasi
c.arus kas bersih dari aktivitas pendanaan
d.arus kas bersih dari aktivitas transitoris
e.saldo akhir kas di bendahara pengeluaran
f.saldo akhir kas di bendahara penerimaan
g.saldo akhir kas di blud
h.saldo akhir Kas di BPJS (Kapitasi)
i.saldo akhir kas di bantuan operasional sekolah (BOS)
j.Saldo Kas La.innya
k.Saldo kas akhir per 31 Desember 2020
a.saldo awal kas per 1 januari 2021

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.jumlah aset Rp 3.895.219.918.725,48
b.jumlah kewajiban Rp 224.185.159.052,69
c.jumlah ekuitas dana Rp 3.808.235.243.852,23 Rp 15.385.221.697,89 Rp 155.435.765.782,13
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 155.435. 765. 782, 13 dengan rincian sebagai berikut : - Anggaran pembiayaan Rp 170.820.987.480,02 netto setelah peru bahan - Realisasi - Selisih lebih/ (kurang)
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.La.mpiran VII
h.La.mpiran VIII
i.Lampiran IX
j.Lampiran X
k.LampiranXI
1. 1.Lampiran XII - Lampiran 1.4 - La.mpiran 1.3 - Lampiran 1.2 Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; La.poran Perubahan Saldo Anggaran Lebih; La.poran Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; La.poran Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
a.Lampiran I - Lampiran 1.1

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a.laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
b.ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
u.Lampiran XXI
t.Lampiran XX Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran beriku tnya; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Sesuai Lampiran V.33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015).
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.LampiranXV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVlNSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 40 TAHUN 2022. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 1 MUHAMMAD JUAINI TAOFIK Diundangkan di Selong pada tanggal 4 Agustus 2022 SEKRE:~A~ DAERAH KABUPATE'-1.J MBOK TIMUR, fM· SUKIMAN AZMY Ditetapkan di Selong pada tanggal 4 Agustus 2022 I BUPATI LOMBOK TIMUR~, ~ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lem baran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…