DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta. - Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi: a. tempat parkir tepijalan umum; b. tempat khusus parkir; dan c. parkir tidak tetap. - Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh swasta yaitu tempat khusus parkir milik swasta.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang tertib dan teratur, serta untuk menata sistem perparkiran yang berorien tasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran, maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran;
b.bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan sejalan dengan semakin meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur, maka perlu untuk mengatur Sistem Penyelenggaraan Perparkiran;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Ka<lis/K;1ba~ Pc:1gol:: Kabag ttukum PARA.F KOORDI Asistcn/I/ll/l!l Mengingat Menirnbang
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 ten tang Jalan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3293);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3529); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3530);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3838);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2); Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah jnj yang dirnaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merrumpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah DPRD Kabupaten LombokTimur.
5.Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi parkir.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
7.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
10.Parkir adalah kendaraan berhenti a tau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. PERATURANDAERAHTENTANG PENYELENGGARAANPARKIR

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENLOMBOK TIMUR Dan BUPATI LOMBOKTIMUR Dengan Persetujuan Bersama

BAB II

PENYELENGGARAAN TEMPATPARKIR

Pasal 2

( 1) Penyelenggaraan tern pat parkir dapat dilaksanakan oleh Pernerintah Daerah atau Swasta.

(2)Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Pernerintah Daerah rneliputi:
1. a.ternpat parkir tepi jalan urnurn;
2. b.ternpat khusus parkir; dan
3. c.parkir tidak tetap.
(3)Penyelenggaraan ternpat parkir yang dilaksanakan oleh swasta yaitu ternpat khusus parkir rnilik swasta.

11.Ternpat Parkir adalah ternpat pernberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan urnurn atau di badan jalan terrnasuk ternpat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sarna atau ternpat di luar badan jalan yang rnerupakan fasilitas parkir untuk urnurn rneliputi Ternpat Khusus Parkir, dan ternpat penitipan kendaraan yang rnernungut biaya tertentu.
12.Ternpat Parkir Di Tepi Jalan Urnurn adalah ternpat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
13.Ternpat Khusus Parkir adalah ternpat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dirniliki Pernerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pernerintah Daerah atau badan atau orang pribadi yang rneliputi gedung parkir, tarnan parkir dan pelataran a tau lingkungan parkir.
14.Ternpat Khusus Parkir Swasta adalah ternpat parkir yang dirniliki oleh swasta yang dikelola oleh orang pribadi atau badan.
15.Tern pat Parkir Tidak Tetap adalah parkir yang dilaksanakan pada ternpat dan waktu yang tidak tetap.
16.Pengelola parkir adalah pernerintah daerah atau badan atau orang pribadi yang rneyelenggarakan parkir pada ternpat parkir. 1 7. Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Ternpat Parkir sebagai tukang parkir pada Ternpat Khusus Parkir.
18.Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada ternpat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas.
19.Pernbantu juru parkir adalah orang yang rnernbantu tugas juru parkir di tepi jalan urn um. Juru Parkir wajib:

a.menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
b.menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
c.menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;

BAB IV

PENYELENGGARAAN PARK.IR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 4

(1)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, menugaskan Juru Parkir dengan Surat Togas.
(2)Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)Juru Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
(4)Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas Juru Parkir, tanpa Surat Tugas dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(5)Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga yang berbentuk badan, untuk mengelola parkir di tepi jalan umum.
(6)Dalam hal pengelolaan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya retribusi yang dikenakan tetap berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 5

BAB III KAWASAN DAN LOKASI PARK.IR

BAB III

KAWASAN DAN LOKASI PARK.IR

Pasal 3

(1)Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan:
1. a.rencana tata ruang kota;
2. b.keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
3. c.penataan dan kelestarian lingkungan; dan
4. d.kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
(2)Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi:
1. a.tempat parkir di tepi jalan umum;
2. b.tempat khusus parkir;
3. c.tempat khusus parkir swasta; dan
4. d.tempat-ternpat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap. ·
(3)Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

( 1} Parkir kendaraan bermotor di. tepi. jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

(2)Pada ruas jalan tertentu parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dapat diberlakukan hanya untuk 1 (satu) sisi. {3) Penetapan sudut parkir kendaraan dan ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BABV PENYELENGGARAANTEMPAT KHUSUSPARKIR

Pasal 8

(1)Pembangunan Tempat Khusus Parkir harus memenuhi persyaratan:
1. a.dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di dalam dan di luar tempat parkir dengan melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas;
2. b.mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
3. c.apabila tempat khusus parkir berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. d.apabila tempat khusus parkir berupa taman parkir harus memiliki batas-batas tertentu; dan
5. e.sirkulasi dan posisi parkir kendaraan dalam gedung parkir atau taman parkir diatur dengan rambu lalu lintas atau marka jalan.
(2)Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi bangunan penunjang yang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/WC, kios/los, fasilitas keamanan, dan fasilitas kebersihan.
1. d.menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku;
2. e.menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk satu kali parkir;
3. f.karcis parkir sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
4. g.menyetor hasil retribusi sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku;
5. h.menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris;dan
  1. 1.melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir.

Pasal 6

Juru Parkir berhak atas pembagian dari pendapatan retribusi parkir. Pasa112 Pengelola Tempat Khusus Parkir swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang memungut Jasa Parkir lebih dari tarif retribusi Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pengelola Tempat Khusus Parkir swasta wajib:

a.bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, keamanan, dan ketertiban tempat parkir;
b.bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
c.memenuhi kewajiban atas pendapatan Negara dan retribusi atau pajak Daerah;
d.memasang papan tarif parkir dan ram bu di tempat parkir; dan
e.menyediakan pakaian seragam petugas parkir di tempat parkir; Pasall4 Pengelola Tempat Khusus Parkir dapat mempekerjakan petugas parkir.

Pasal 11

Pengelola Tempat Khusus Parkir swasta berhak memungut Jasa parkir.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…