DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 349

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengelolaan BMD dilaksanakan berdasarkan asas: a. azas fungsional; b. azas kepastian hukum; c. azas transparansi; d. azas efisiensi; e. azas akuntabilitas; dan f. azas kepastian nilai. Maksud penyusunan Peraturan Daerah ini adalah untuk menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan BMD sesuai dengan peraturan perundangundangan. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi pejabat/aparat pengelolaan BMD secara menyeluruh sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh semua pihak dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan BMD.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal dan tertib administrasi sebagai salah satu faktor penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaen Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu diganti;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka pengelolaan Barang Milik Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; BUPATILOMBOKTIMUR, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PENGELOLAANBARANGMILIK DAERAH PERATURANDAERAHKABUPATENLOMBOKTIMUR NOMOR J. TAHUN2015 BUPATI LOMBOK TIMUR PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT .. Mengingat Menimbang .,
1. 5.UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 6.UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 7.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 8.UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Mengingat

9.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok Timur selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan urusuan pemerintahan di bidang tertentu.
6.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDatau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.

8.Pembantu Pengelola Barang adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan BMDyang ada pada SKPD.
9.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMD. MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGPENGELOLAANBARANGMILIK DAERAH. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENLOMBOKTIMUR dan BUPATILOMBOKTIMUR
15.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor I);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10).
10.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaikbaiknya.
11.Penyimpanan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan memgeluarkan barang.
12.Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/ unit kerja.
13.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
14.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
15.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
16.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
17.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/ atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
18.Sewa adalah Pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
19.Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan BMD antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada PengelolaBarang.
20.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
21.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ a tau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
22.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ a tau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
23.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
24.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
25.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMDkepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
26.Tokar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi pejabat/aparat pengelolaan BMD secara menyeluruh sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh semua pihak dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan BMD.

Pasal 3

Maksud penyusunan Peraturan Daerah ini adalah untuk menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan BMD sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 2

Pengelolaan BMDdilaksanakan berdasarkan asas:

a.azas fungsional;
b.azas kepastian hukum;
c.azas transparansi;
d.azas efisiensi;
e.azas akuntabilitas; dan
f.azas kepastian nilai.
1. 27.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
2. 28.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya.
3. 29.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.
4. 30.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ a tau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
5. 31.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
6. 32.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
7. 33.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masingmasing Pengguna Barang.
8. 34.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masingmasing Kuasa Pengguna Barang.
9. 35.Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah yang selanjutnya disebut SIMBADA adalah suatu sistem aplikasi dalam rangka pengelolaan dan inventarisasi BMD dengan menampilkan bentuk dan formatformat laporan standar yang telah dibakukan serta mudah dilaksanakan.
10. 36.Pihak Lain adalah pihakpihak selain Pemerintah Daerah.

Pasal 57

(1)Berdasarkan surat persetujuan Bupati, pelaksanaan Pinjam Pakai BMD dituangkan dalam perjanjian Pinjam Pakai yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dan peminjam pakai.
(2)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyerahan objek Pinjam Pakai dari Pengelola Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 56

(1)Pemberian persetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan Pinjam Pakai dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.BMD yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak sedang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang;
2. b.BMD yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
3. c.jangka waktu Pinjam Pakai paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian Pinjam Pakai.
(2)Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Bupati:
1. a.menyetujui permohonan Pinjam Pakai, Bupati menerbitkan surat persetujuan kepada calon peminjam pakai; atau
2. b.tidak menyetujui permohonan Pinjam Pakai, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada calon peminjam pakai yang mengajukan permohonan persetujuan Pinjam Pakai, disertai alasannya.
(3)Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang kurangnya memuat:
1. a.identitas peminjam pakai;
2. b.data objek Pinjam Pakai;
3. c.jangka waktu Pinjam Pakai; dan
4. d.kewajiban peminjam pakai.

Pasal 55

(1)Atas permohonan calon peminjam pakai, Bupati memerintahkan kepada Pengelola Barang untuk melakukan penelitian.
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kepastian belum atau tidak adanya penggunaan BMD;
2. b.tujuan penggunaan objek Pinjam Pakai; dan
3. c.jangka waktu Pinjam Pakai.
(3)Penelitian se bagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar persetujuan/penolakan permohonan persetujuan Pinjam Pakai oleh Bupati.

Pasal 54

(1)Calon peminjam pakai mengajukan permohonan persetujuan Pinjam Pakai kepada Bupati.
(2)Permohonan persetujuan Pinjam Pakai sekurangkurangnya memuat:
1. a.pertimbangan yang mendasari permohonan Pinjam Pakai;
2. b.identitas peminjam pakai;
3. c.tujuan penggunaan objek Pinjam Pakai;
4. d.rincian data objek Pinjam Pakai yang dibutuhkan; dan
5. e.jangka waktu Pinjam Pakai.
(3)Dalam hal objek Pinjam Pakai berupa tanah dan/ atau bangunan atau sebagian tanah dan/atau bangunan, rincian data objek Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, termasuk luas dan lokasi tanah dan/ a tau bangunan. Paragraf7 Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD Pada Pengelola Barang

Pasal 59

(1)Pengelola Barang melalui Pembantu Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan Pinjam Pakai dari Pengguna Barang.
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kepastian belum atau tidak adanya penggunaan BMD;
2. b.tujuan penggunaan objek Pinjam Pakai; dan
3. c.jangka waktu Pinjam Pakai.
(3)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar persetujuan/ penolakan permohonan persetujuan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang.

Pasal 58

(1)Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Pinjam Pakai kepada Pengelola Barang berdasarkan permohonan dari calon peminjam pakai dengan dilampiri:
1. a.surat permohonan Pinjam Pakai dari calon peminjam pakai;
2. b.surat pemyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan Pinjam Pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
3. c.data objek Pinjam Pakai, antara lain kartu identitas barang, untuk BMD yang memilikikartu identitas barang.
(2)Permohonan persetujuan Pinjam Pakai dari Pengguna Barang sekurangkurangnya memuat:
1. a.pertimbangan yang mendasari permohonan Pinjam Pakai;
2. b.identitas peminjam pakai;
3. b.tujuan penggunaan objek Pinjam Pakai;
4. c.rincian data objek Pinjam Pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan; dan
5. d.jangka waktu Pinjam Pakai.
(3)Selama jangka waktu Pinjam Pakai, permnjam pakai wajib memelihara dan mengamankan objek Pinjam Pakai dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai.
(4)Sebelum jangka waktu Pinjam Pakai berakhir, pemmjam pakai harus memberitahukan kepada Bupati akan mengakhiri atau memperpanjang Pinjam Pakai.
(5)Dalam hal Pinjam Pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai kepada Bupati.
(6)Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan:
1. a.surat persetujuan Pinjam Pakai sebelumnya dari Bupati; dan
2. b.surat pemyataan dari peminjam pakai bahwa objek Pinjam Pakai masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(7)Dalam hal Pinjam Pakai akan diakhiri oleh peminjam pakai sebelum masa Pinjam Pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Bupati.
(8)Dalam hal Pinjam Pakai berakhir, peminjam pakai menyerahkan BMDobjek Pinjam Pakai kepada PengelolaBarang yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Isi peraturan

Teks349PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 57

Pasal 56

Pasal 55

Pasal 54

Pasal 59

Pasal 58

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaen Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 57

Pasal 56

Pasal 55

Pasal 54

Pasal 59

Pasal 58

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaen Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2012