DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 14 Tahun 2024

Nomor: 14
Tahun: 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah, serta basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang telah ditetapkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalarn rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di luar sektor pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan terhadap Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
b.bahwa untuk efektif, transparan dan memberikan kepastian hukum pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk pedoman mengenai tata cara pemungutan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 1 . Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); e l : :. . ... ? I + , + ' , : y « + : . : - : . , .. » ! c i t ' » . A . ·. :'. · ? i . + ' i s . ' + i . .t . •

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2 0 1 1 ten tang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 5 1 , Tambah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7.Peraturan Pemerinta.h Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1); - 3 MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur;

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3.Bupati adalah Bupati Lombok Timur;
4.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
5.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
6.Sadan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Sadan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
7.Dinas/lnstansi/Organisasi Perangkat Daerah adalah Dinas/lnstansi/Organisasi Perangkat Daerah yang ditugaskan Bupati dalam melakukan pungutan atas penerimaan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur;
9.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur;
10.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 1 1. Surat Ketetapan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selanjutnya disingkat SKLLPAD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah lain-lain PAD Yang Sah yang terbutang

BAB II

JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 2

( 1 ) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah, serta basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang telah ditetapkan.

(2)Dengan nama Lain-lain PAD Yang Sah, dipungut penerimaan sebagai pembayaran atas:
1. a.basil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. b.basil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. c.basil kerja sama daerah;
4. d.jasa giro;
5. e.basil pengelolaan dana bergulir;
6. f.pendapatan bunga;
7. g.penerimaaan atas tuntutan ganti rugi Keuangan Daerah;
8. h.penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari basil pemanfaatan barang atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9. i.penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. j.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. k.pendapatan basil eksekusi atas jaminan; I. pendapatan dari pengembalian;
12. m.pendapatan dari BLUD; dan
13. n.pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n, antara lain sebagai berikut:

a.kontribusi atas pembinaan kelembagaan Koperasi berupa 1 % dari dana Pembangunan Daerah Kerja;
b.kontribusi atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan Inseminasi buatan;
c.kontribusi atas jasa usaha peternakan unggas;
d.kontribusi pengusaha atas pengelolaan tambak udang dan budidaya mutiara;
e.kontribusi atas jasa usaha pengendalian menara dan/ atau jaringan Telekomunikasi;
f.kontribusi atas pemanfaatan bahu jalan kabupaten untukjaringan Telekomunikasi dan Usaha lainnya;
g.kontribusi pengusaha atas pembelian tembakau kepada petani; dan
h.kontribusi atas usaha industri pengolahan tembakau dan Industri menengah lainnya.

BAB III

OBYEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 4

Obyek lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah:

a.basil penjualan BMD yang tidak dipisahkan adalah merupakan penerimaan atas basil penjualan barang milik daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak antara lain berupa bongkaran gedung/kantor, kendaraan bermotor, rumah dinas dan barang inventaris milik daerah lainnya, yang telah dihapus secara tunai atau angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b.basil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan adalah merupakan penerimaan atas basil pemanfaatan barang milik daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak antara lain berupa bongkaran gedung/kantor, kendaraan bermotor, rumah dinas dan barang inventaris milik daerah lainnya, yang telah dihapus secara tunai atau angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c.basil kerja sama daerah adalah penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang berasal dari usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan - 6 Daerah lain atau Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerinta.han yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik;
d.jasa giro adalah penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang berasal dari basil penempatan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Rekening baik yang dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah atau Bendaharawan Daerah pada Bank Nusa Tenggara Barat Syariah dan/ atau Bank Pemerintah lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
e.pendapatan pengelolaan dana bergulir adalah penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari dana yang dipinjamkan untuk dikelola sebagai modal usaha dan digulirkan kepada usaha perseorangan dan/usaha kelompok masyarakat oleh Pemerinta.h Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat;
f.pendapatan bunga adalah penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari pendapatan berupa bunga atas dana Pemerintah yang ditempatkan dalam bentuk Deposito, Tabungan, Obligasi, dan/atau dana yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah;
g.penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah adalah penerimaan lain-lain dari Pendapatan Asli Daerah yang sah atas penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau basil penjualan barang jaminan berdasarkan basil tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan atau kekayaan daerah;
h.penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari tukar-menukar, bibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari basil pemanfaatan barang atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
i.penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing adalah penerimaan dari lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari selisih nilai tukar rupiah atas transaksi yang dilakukan Pemerinta.h Daerah dengan menggunakan mata uang asing;
j.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah penerimaan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari sejumlah denda atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama;
k.pendapatan dari pengembalian atas belanja daerah yang melampaui batas waktu pengembalian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas pengembalian dari kelebihan pembayaran belanja daerah yang melampaui tahun anggaran bersangkutan dan/ atau batas waktu pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
1. 1.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berupa hasil eksekusi atas jaminan akibat adanya Perjanjian Pemerintah Daerah;
m.pendapatan dari pengembalian adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari pengembalian pajak penghasilan PPh Pasal 2 1 , pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran asuransi kesehatan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas; dan
n.Pendapatan BLUD adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah seperti RSUD Dr. Soedjono Selong, Puskesmas dan Badan Layanan Umum Daerah lainnya.

Pasal 5

Obyek Jenis Pendapatan lainnya selain dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf i adalah:

a.kontribusi atas pembinaan kelembagaan Koperasi berupa 1% dari dana Pembangunan Daerah Kerja adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah atas pembinaan dan pengawasan kelembagaan Koperasi;
b.kontribusi atas pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan pelayanan inseminasi buatan yang disediakan oleh pemerintah daerah;
c.kontribusi atas jasa usaha petemakan unggas adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas jasa terhadap usaha pemotongan unggas di wilayah Kabupaten Lombok Timur;
d.kontribusi pengusaha atas pengelolaan tambak udang dan Budidaya Mutiara adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas basil produksi pengelolaan tambak udang dan budidaya mutiara di wilayah Kabupaten Lombok Timur;
e.kontribusi atas jasa usaha pengendalian menara dan/ atau jaringan telekomunikasi adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas basil pemanfaatan ruang untuk menara dan/ atau jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Lombok Timur;
f.kontribusi atas pemanfaatan bahu jalan kabupaten untuk jaringan Telekomunikasi dan usaha lainnya adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang dipungut atas penggunaan daerah milik jalan (damija) untuk pendirian sarana penunjang jaringan telekomunikasai dan usaha lainnya;
g.kontribusi pengusaha atas pembelian tembakau kepada petani adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas basil usaha pembelian tembakau kepada petani di wilayah Kabupaten Lombok Timur; dan
h.Kontribusi usaha atas jasa usaha industri pengolahan tembakau dan industri menengah lainnya adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas basil produksi jasa industri pengolahan tembakau dan industri menengah lainnya di wilayah Kabupaten Lombok Timur. - 9

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

Jenis Hasil Penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan terdiri atas:

a.pelepasan hak atas tanah;
b.penjualan peralatan dan/ atau perlengkapan kantor tidak terpakai;
c.penjualan kendaraan dinas; dan
d.penjualan bahan-bahan bekas bangunan.

Pasal 7

( 1) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan basil penjualan atas tanah milik pemerintah daerah.

(2)Penjualan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.
(3)Penjualan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dibuktikan dengan :
1. a.risalah lelang apabila pelepasan hak atas tanah dilakukan secara lelang; atau
2. b.akta jual beli apabila pelepasan hak atas tanah dilakukan tanpa lelang.
(4)Wajib bayar berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menyetorkan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima.

Pasal 8

( 1) Penjualan peralatan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan basil penjualan atas peralatan dan/ atau peralatan kantor yang tidak terpakai.

(2)Penjualan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
(3)Penjualan Peralatan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan perjanjian jual beli dan/ atau bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - 1 0
(4)Wajib bayar berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menyetorkan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima.

Pasal 9

(1)Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :
1. a.penjualan kendaraan dinas roda empat; dan
2. b.penjualan kendaraan dinas roda dua.
(2)Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
(3)Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan perjanjian jual beli dan/ atau bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Wajib bayar berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menyetorkan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima.

Pasal 10

(1)Penjualan bahan-bahan bekas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan atau bongkaran bangunan milik pemerintah daerah.
(2)Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
(3)Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan perjanjian jual beli dan atau bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(4)Wajib bayar berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menyetorkan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima. - 1 1
1. a.sewa;
2. b.kerja sama pemanfaatan;
3. c.bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
4. d.kerja sama penyediaan infrastruktur.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…