DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 36 Tahun 2024

Nomor: 36
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam perbup ini diatur mengenani Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan. Susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, terdiri dari Subbagian Keuangan dan Subbagian umum dan Kepegawaian, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, UPT.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan; Mengingat : 1 . Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, NusaTenggara Barat, dan N u s a Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 4 4 , TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 5 8 7 ) sebagaimana telah diubah beberapa k a l i terakhir dengan U n d a n g - U n d a n g Nomor 6 Tahun 2 0 2 3 t e n t a n g P e n e t a p a n P e r a t u r a n Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 2 T a h u n 2 0 2 2 tentangCipta K e r j a MenjadiU n d a n g - Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 N o m o r 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023tentang Aparatur Sipil N e g a r a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor1 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 5 . PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 2 Tahun 2019 t e n t a n g PerubahanAtas P e r a t u r a n P e m e r i n t a h Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah d i u b a h d e n g a n Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2020 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 7 . P e r a t u r a n Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman E v a l u a s i Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412); 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9.Peraturasi Meteris Pendayaguna parat 22 ara dan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10.PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasiNomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 T a h u n 2023 tentang Jabatan Fungsional ( B e r i t a Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); 1 3 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang PedomanNomenklatur Perangkat Daerah dan U n i t Kerja Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1039);
14.PeraturanDaerah Nomor6 Tahun 2016tentang Pembentukan d a n Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur T a h u n 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Lombok TimurNomor 4), sebagaimana telah d i u b a h dengan PeraturanDaerah Nomor5 Tahun2020 tentang P e r u b a h a n A t a s Peraturan DaerahN o m o r 6 Tahun 2016 t e n t a n g Pembentukan dan S u s u n a n P e r a n g k a t D a e r a h (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur T a h u n 2020 N o m o r 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

BAB I

I I TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . D a e r a h adalah Kabupaten Lombok Timur. 2 . BupatiadalahBupati Lombok Timur. 3 . S e k r e t a r i s Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 4 . PerangkatDaerah adalah u n s u r pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yangmenjadi kewenangan Daerah. 5 . Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah d e n g a n perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. 7.1 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan. 8 . U n i t Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPTadalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan. 9 . Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10.Pejabat Fugsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada Perangkat Daerah. 1 1 . Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12.Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN y a n g bertanggung j a w a b melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 1 3 . U n i t Organisasi a d a l a h bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat u n t u k memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 4 . Pimpinan Unit Organisasi a d a l a h Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat F u n g s i o n a l yang diangkat untuk memimpin suatu Unit Organisasi tertentu. 1 5 . P e j a b a t Penilai Kinerja adalah a t a s a n langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.

BAB III

K E D U D U K A N DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

( 1 ) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan.

(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui S e k r e t a r i s Daerah. P a s a l 3
(1)Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut: a . Kepala Dinas; b . Sekretariat Dinas, terdiri dari: 1 . Subbagian Keuangan; dan 2 . Subbagian Umum dan Kepegawaian. c . BidangKesehatan Masyarakat; d . Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan; e . B i d a n g Pelayanan Kesehatan; f . B i d a n g Sumber DayaKesehatan;
1. g.U P T ; d a n h . P a d a Sekretariat Dinas dan setiap Bidang sebagaimana dimaksud p a d a huruf b, h u r u f c , h u r u f d, huruf e , dan h u r u f f t e r d a p a t Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau J a b a t a n P e l a k s a n a . ( 2 ) S e k r e t a r i a t D i n a s dipimpin o l e h seorang Sekretaris Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Masing-masing Bidang dipimpin olehseorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. ( 4 ) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
(5)U P T dipimpinoleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah d a n bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(6)B a g a n Struktur Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran y a n g merupakan b a g i a n tidak terpisahkandari Peraturan Bupatii n i .

BAB I

I I TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

( 1 ) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai t u g a s membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan operasional dan rencana program kegiatan bidang kesehatan. ( 2 ) D a l a m melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Dinasmenyelenggarakan fungsi: a . p e r u m u s a n kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber d a y a manusia kesehatan; b . pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, peschata, ketama sien data alat keenyatan, pendannan kesehatan, d a n sumber daya manusia kesehatan; C . pemberian bimbingan teknis dan supervisi d i bidang kesehatanmasyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia k e s e h a t a n ; d . pelaksanaan evaluasi dan pelaporan d i bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian d a n alat kesehatan, pendanaankesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan; pelaksanaan administrasi Dinas; dan p e l a k s a n a a n tugas kedinasan lain yang diberikan o l e h Bupati terkaitdengan tugas dan fungsinya.
(1)S e k r e t a r i a t D i n a s sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 a y a t ( 1 ) h u r u f b , mempunyai tugas melaksanakan koordinasi p e l a k s a n a a n t u g a s , p e m b i n a a n , d a n pemberian d u k u n g a n a d m i n i s t r a s i kepada seluruh unit organisasi d i l i n g k u n g a n D i n a s .
(2)D a l a m m e l a k s a n a k a n tugas sebagaimana dimaksud p a d a a y a t
(1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi: a . pengoordinasiand a n penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas; b . pengelolaan danpenyusunan laporan keuangan Dinas; pengeloalaan danpenyusunan laporan barang milik daerah d i lingkungan Dinas; d . pemberian fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah; e . penyusuna p e r a t u r a n perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjiankerja s a m a , d a n pelaksanaan advokasi hukum; f . pengoordinasian dan fasilitasi p e n g a w a s a n dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
1. g.penataan dan evaluasi organisasi d a n tata laksana serta fasilitasi imlementasi reformasi birokrasi; h . pengeloolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas; i . pengelolaan hubungan masyarakat; j . pengelolaan data dan sistem informasi; k . pengoordinasian danpengelolaan fungsi lintas bidang; 1 . pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; m . pelaksanaan urusan administrasi Dinas; n . pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas; 0 . pengoordinasian penyusunan Peta Jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadapseluruh jabatan di lingkungan Dinas; dan p . p e l a k s a n a a n tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh a t a s a n s e s u a i tugas danfungsinya.

Pasal 6

( 1 ) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 a y a t ( 1 ) huruf b angka1 , mempunyai tugasmelaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas. ( 2 ) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a . penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
1. b.penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan; c . pengoordinasian tugas dan kegiatan Subbagian Keuangan dengan Subbagian lain di lingkup Sekretariat; d . penyusunanrencana kegiatan pengelolaan administrasi k e u a n g a n D i n a s ; e . penyusunan bahan perumusan kebijakan Subbagian Keuangan; f . penghimpunan dan pengelolaan rencana anggaran Sekretariatd a n Bidang sebagai bahan penyusunan rencanaanggaran Dinas; o a g . pelaksanaan kegiatan perbendaharaan, verifikasi d a n pembukuan keuangan anggaran belanja langsung d a n belanja tidak langsung Dinas; h . pelaksanaan pengelolaan dokumen kontrak kerja dengan pihak ketiga; i . penyusunan laporan keuangan secara rutin maupun berkala untuk Dinas; j . penyusunan laporan perkiraan capaian target realisasi keuanganD i n a s ; k . pelaporan pelaksanaan tugas d a n kegiatan di lingkup Subbagian Keuangan secara rutin danberkala; 1 . pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan; dan m . pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan o l e h atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

( 1 ) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 a y a t (1)huruf b angka 2 , mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. ( 2 ) D a l a m melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a . penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum d a n Kepegawaian; b . penyiapan aparatur, peralatan d a n perlengkapan s e r t a pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Subbagian U m u m dan Kepegawaian; c . pengoordinasian tugas dan kegiatan Subbagian Umum danKepegawaian dengan Sub Bagian lainnya di lingkup Sekretariat; d . penyusunan bahan perumusar kebijakan Subbagian Umumdan Kepegawaian; e . pelaksanaan kegiatan u r u s a n u m u m , pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi perkantoran; f . hubungan rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas; pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas. h . pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;

i.pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan d a n perlengkapan kantor danaset lainnya; j . penyiapan rencana kebutuhan, pengadaan sarana dan p r a s a r a n a , pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang inventaris Dinas; k . pengumpulan, pengelolaan, pemutahiran dan penyimpanan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Dinas; 1 . penyiapan data dan dokumen administrasi kepegawaian sebagai bahan pembinaan untuk peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur, penjabaran standar kompetensi, kenaikanpangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar u r u t kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, pendidikan/pelatihan kepemirpinan, teknis dan fungsional, ujian dinas dan peningkatan kesejahteraan p e g a w a i ; m . penyiapan pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, kenaikan pangkat dan promosijabatan, penilaian kerja dan penjabaran disiplin pegawai; n . pelaksanaan penyiapan administrasi dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaankepada aparatur yang berprestasi; 0.1 pelaporan perkembangan dan kondisi aparatur, peralatan d a n perlengkapan, rumahtangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat, ketatausahaan dan ketatalaksanaan, arsip dan perpustakaan Badan secara rutin dan berkala; p . pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan d i lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian secara rutin dan berkala; q . p e l a k s a n a a n pengawasan dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
r.penyusunan peta proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas; S . penyusunan Peta Jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas; dan
t.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

( 1 ) Bidang Kesehatan Masyarakat s e b a g a i m a n a dimaksud dalam Pasal 3 a y a t (1) huruf c, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium k e s e h a t a n masyarakat. ( 2 ) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada a y a t

(1),Bidang Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup; b . pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan d a n pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraaan; c . pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko b i d a n g gizi masyarakat d a n kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup; d . pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat b e r d a s a r k a n s i k l u s hidup; e . pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup; f . fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat; g . pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitasi pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya; h . fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan; penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional; j . penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
2. k.perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat; 1 . pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
3. m.pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas; n . pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat; dan
  1. 0.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
(1)BidangPencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang surveilans, k e k a r a n t i n a a n kesehatan di wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi, dan penyehatan lingkungan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a . pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko,dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian p e n y a k i t ;
1. b.pelaksanaan respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah, dan b e n c a n a ; c . p e l a k s a n a a n k e m i t r a a n d a l a m rangka pencegahan dan pengendalian penyakit; d . advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
2. e.pelaksanan imunisasi rutin, imunisasi dewasa, dan imunisasi khusus;
3. f.pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
4. g.pengoordinasian pelaksanaan laboratorium survveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat; h . pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
5. i.pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan l i b a h , serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan; j . pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan KLB/wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. k.pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; 1 . pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas; m . pengelolaan jabatan fungsional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan n . pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan o l e h atasan sesuai tugasdan fungsinya.

Pasal 10

( 1 ) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf e, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan, t a t a kelola dan mutu pelayanan kesehatan, dan fasilitasi pelayanan kesehatan. ( 2 ) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a . pengelolaan tata laksana pelayanan klinis,pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanankesehatan dan fasilitasi pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya; b . fasilitasi tatakelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan; c . pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan; d . pemberian dukungan p e l a y a n a n kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (mass gathering), dan situasi khusus lainnya; e . fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan; f . pengelolaan pengampuan rumah sakit d a n wahana pendidikan g . pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan d i bidang p e l a y a n a n kesehatan; h . pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas; i . pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan kesehatan; dan j . pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan o l e h atasan s e s u a i t u g a s d a n fungsinya. - 1 2 -

Pasal 11

( 1 ) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas m e l a k s a n a k a n perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan. ( 2 ) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) , Bidang SumberDaya Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a . pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan r u m a h tangga; b . pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan; c . pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;

d.pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
e.pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan; f . peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
g.pengelolaan pendanaan kesehatan;
h.perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga m e d i s d a n tenaga kesehatan; i . peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan; j . pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
k.pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan; 1 . pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;
m.pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas;
n.pengelolaan jabatan fungsional bidang sumber daya kesehatan; dan
o.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas d a n fungsinya. - 1 3 - BAB I V JABATAN PERANGKAT DAERAH P a s a l 1 2

(1)Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II.b.
(2)Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.a.
(3)Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.b.
(4)Kepala Subbagian dan Kepala UPT merupakan jabatan p e n g a w a s a t a u j a b a t a n eselon IV.a.

Pasal 13

Pengangkatan d a n pemberhentian pejabat pada Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 14

(1)D i lingkungan Dinas dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ( 2 ) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada a y a t (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ( 3 ) Kebutuhan jumlah, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan atas analisis jabatan dan beban kerja.
(4)Jumlah, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan. ( 2 ) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,mempunyai tugas dan fungsi sebagai penunjang pelaksanaan tugas-tugas pimpinan unit organisasi dalam mendukung tujuan organisasi. ( 3 ) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. ( 4 ) Ti m kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas ketuadan anggota sesuai kebutuhan. ( 5 ) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) berasal dari Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan u n i t organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(6)Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah. ( 7 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas d a n penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pimpinan unit organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n .

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…