DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berjumlah: Pendapatan : Rp2.374.972.190.918,00, Belanja : Rp2.381.210.267.266,00 Pembiayaan Daerah : Penerimaan Pembiayaan : Rp34.320.823.300,00 Pengeluaran Pembiayaan : Rp28.082.746.952,00

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; "
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD;.,.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; ...

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) UndangU ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;.,
2.Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); v
2.Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ,,. ,,.BUPATILOMBOKTIMUR, Mengingat Menimbang BUPATI LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN DAERAHKABUPATENLOMBOKTIMUR NOMOR 7 TAHUN2016 " TENTANG .,, ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA ~ 2 Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); .
6.UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); "
7.UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ¥
8.UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.UndangUnd ang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangund angan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ~
10.UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); .;
11.UndangUndan g Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); /
12.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ., ten tang Republik 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Nomor Negara
3.UndangUndan g Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ,
4.UndangU ndang Perbendaharaan 3 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 ten tang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743); ..
18.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);, 4712);
13.UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); .,
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); r
16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4
19.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); '
20.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); •
21.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); ,
22.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); .,
24.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); ,
25.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); _,, 5
26.Peraturan Pernerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 123, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5165);
27.Peraturan Pernerintah Nornor 30 Tahun 2011 tentang Pinjarnan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 59, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5219);
28.Peraturan Pernerintah Nornor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5272); '
29.Peraturan Pernerintah Nornor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 92, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5533);
30.Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nornor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keernpat atas Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ J asa Pernerin tah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 5);
31.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah;
32.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 32 Tahun 2011 ten tang Pedornan Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 450) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 32 Tahun 2011 tentang Pedornan Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 541); ~
33.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 2036);
34.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 31 Tahun 2016 tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 903); r: 6 Rp323.132.200.9 l 7,(" Rp269.053.535.001, Rpl.782.786.455.000,

a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah
b.Dana Perimbangan sejumlah
c.Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari: RpO, r: Rp34.320.823.300, Rp28.082. 746.952, Rp6.238.076.348,Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan: BUPATILOMBOK TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp2.374.972.190.918,
b.Belanja Rp2.381.210.267.266, Surplus (defisit) (Rp6.238.076.348,)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENLOMBOKTIMUR ,...
3. 35.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
4. 36.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3); ,.
5. 37.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4); ' Dengan Persetujuan Bersama 7 Rp45.646.593.600, Rp405.30 l .071.413, Rp46 l.104.517.312, ,,
g.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp339.078.659.600,
h.Belanja tidak terduga sejumlah Rpl0.000.000.000, ,

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai
2. b.Belanja Barang dan Jasa
3. c.Belanja Modal Rp225.84 7. 916, RpO, Rp51.418. 700.000, Rp18.845.840.000, Rp7.572.837 .345, Rpl.042.016.200.080,

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung Sejumlah Rpl.469.158.084.941,
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp912.052.182.325,
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Bunga sejumlah
3. c.Belanja Subsidi sejumlah
4. d.Belanja Hibah sejumlah
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah
6. f.Belanja Bagi Hasil sejumlah
7. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah RpO, ,. Rp0, Rp62.661.810.267 , Rp252.609. 764.000,
8. b.Dana Darurat sejumlah
9. c.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah
10. d.Dana Penyesuaian (Dana Desa)
11. d.Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp140.624.913.050, "
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana bagi hasil sejumlah Rpl00.785.788.000,
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rpl.162.763.206.000,
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp519.237.461.000,
(4)Lainlain P endapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hibah sejumlah Rp?.860.626.650, Rp22.29 l .555.000, Rp49.308.573.570, Rp56.828.493.381,
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah
2. b.Retribusi Daerah sejumlah
3. c.Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah 8 Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD , Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; , Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;' Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; .J
  1. 7.Lampiran VII
  2. 8.Lampiran VIII
  3. 6.Lampiran VI
  4. 5.Lampiran V
  5. 4.Lampiran IV
  6. 3.Lampiran III

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; ..

b.Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rpl8.000.000.000,
c.Pembayaran pokok utang sejumlah Rpl0.082.746.952,
d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah RpO, RpO, terdiri dari jenis pembiayaan:
a.Pembentukan dana cadangan sejumlah
f.Penerimaan piutang daerah sejumlah

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RpO,
1. d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah RpO,
2. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah RpO, RpO ' . huruf b
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)sejumlah Rp34.320.823.300,
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah RpO,
3. c.Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp34.320.823.300, Rp28.082.746.952, ..
4. a.Penerimaan sejumlah
5. b.Pengeluaran sejumlah

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari: 9 LEMBARANDAERAHKABUPATENLOMBOKTIMURTAHUN2016 NOMOR7 NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENLOMBOKTIMURPROVINS!NUSA TENGGARABARAT:115/2016 r: , ~~e...__ \J~MOCH.ALIBIN DACHLAN , ROHMANFARLY Diundangkan di Selong pada tanggal 28 Desember 2016 SEKRETARISDAERAH KABUPATENLOMBOKTIMUR,

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur. ., Ditetapkan di Selong r pada tanggal 28 Desember ~/16 a.BUPATI LOMBOKTIMUR, ~

12.Lampiran XII
13.Lampiran XIII
11.Lampiran XI
10.Lampiran X
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah lainnya; _ Daftar kegiatankegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; .... Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. "

Pasal 6

Bupati Lombok Timur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional APBD. r:

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…