DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini merupakan dasar pendirian Perseroan Terbatas (PT) Energi Selaparang. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Dalam akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Nama resmi Perseroan ini adalah Perseroan Terbatas (PT) Energi Selaparang. Perseroan berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Lombok Timur. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain baik di dalam maupun di luar Republik Indonesia Berdasarkan ketetapan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah sebagai upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan langkah- langkah strategis dengan pengembangan usaha dibidang energi dan mineral; ,
b.bahwa untuk mewujudkan usaha dibidang energi dan mineral tersebut, sehingga dapat berjalan secara profesional, maka perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang menyelenggarakan usaha bidang pengelolaan energi di Kabupaten Lombok Timur; r
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Energi Selaparang; r BUPATI LOMBOK TIMUR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1;. TAHUN 2014 - TENT ANG PERSEROAN TERBATAS ENERGI SELAPARANG , BUPATI LOMBOK TIMUR PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT,, Mengingat Menimbang ..

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ,
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ,.
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ·
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);.
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); .,,
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); _
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); - ...

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS ENERGISELAPARANG.- Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENLOMBOKTIMUR _ dan BUPATILOMBOKTIMUR -

12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); _
13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244); ,,.
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); r:
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; .-
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); r: 1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten LombokTimur Nomor 1). ... masyarakat pada umumnya. , maupunsetempat,komunitassendiri,Perseroan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : ,

1.Daerah adalah Kabupaten LombokTimur. '
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. r
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten LombokTimur.
4.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
5.Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. _
6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang PerseroanTerbatas dan/atau Anggaran Dasar. ,,
7.Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. ,
8.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. r:
9.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi BABI KETENTUANUMUM perdagangan, satu sumber pembangunan, sebagai salah usaha dalam bidang perindustrian dan jasa Pendapatan Asli Daerah. ,

Pasal 5

(1)Maksud dan tujuan Perseroan adalah menyelenggarakan

Pasal 4

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. ,

(1)Perseroan ini bemama Perseroan Terbatas (PT) Energi Selaparang. _
(2)Perseroan berkedudukan dan berkantor di Kabupaten LombokTimur.
(3)Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain baik di dalam maupun di luar Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. -

Pasal 3

(2)Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. r
(3)Dalam akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

BAB III

ANGGARANDASAR ( 1) Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Perseroan Terbatas (PT) Energi Selaparang. ...

Pasal 2

BABII PENDIRIAN ( 1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.>

(2)Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebesar Rp9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 9.500 (sembilan ribu lima ratus) lembar saham.
(3)Setiap saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bemilai sebesar Rpl.000.000,- (satujuta rupiah). ,
(4)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan oleh :
1. a.Pemerintah Daerah sebanyak 9.025 (sembilan ribu dua puluh lima) lembar saham a tau sebesar Rp9.025.000.000,- (sembilan milyar dua puluh lima juta rupiah); dan
2. b.Perusahaan Daerah Agro Selaparang sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima) lembar saham atau sebesar Rp 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). ~

Pasal 6

(2)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Perseroan menyelenggarakan kegiatan:
1. a.penyaluran bahan bakar untuk Stasiun Pengisian Bahan bak:ar Umum (SPBU);
2. b.penyaluran bahan bakar minyak tanah, solar, dan gas, baik untuk keperluan rumah tangga, perkantoran dan industri, termasuk Stasiun Pengisian Bahan bakar Elpiji (SPBE) dan Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan (SPBN);
3. c.pengelolaan dan penyaluran air mineral produksi lokal;
4. d.melakukan ekspor-impor dan perdagangan bahan bakar minyak tanah dan gas serta kegiatan usaha terkait; dan
5. e.menyelenggarakan kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan usaha energi yang tertuang dalam akta pendirian. ~ '
(1)Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. ~
(2)Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara yang setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar..
(3)Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 112 (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 112 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dari anggaran dasar. -
(4)Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Pasal 9

( 1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya.

(2)Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak teraftliasi dengan Perseroan . .,.

Pasal 8

(1)Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus ditempatkan dan disetor penuh. ~
(2)Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. .,

Pasal 7

( 1) Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan adalah saham atas nama. ,

(2)Yang berhak memiliki dan/atau mempergunakan saham adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
(3)Sebagai bukti pemilikan saham Perseroan dapat menerbitkan surat saham.
(4)Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. _
(5)Apabila Perseroan menerbitkan surat saham, maka setiap saham diberi sehelai surat saham. ~

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…