DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya meliputi : a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah; b. peningkatan beru.pa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu investasi yang bersangkutan; tertentu sebagai akibat langsung dari d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah. Investasi Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan masyarakat dan pelayanan masyarakat. Untuk mencapai tujuan investasi Pemerintah Daerah, investasi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dilaksanakan berdasarkan prinsipprinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel. lnvestasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk : a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah; b. meningkatkan pendapatan daerah; dan c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi Pemerintah Daerah. Kewenangan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah meliputi : a. regulasi; b. operasional; dan c. supervisi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah serta memperkuat struktur permodalan pada Pihak Ketiga sehingga lebih berkompeten, tumbuh dan berkembang, perlu adanya investasi Pemerintah. Daerah. "
b.bahwa perkembangan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur kepada Pihak Ketiga hingga saat ini telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan sehingga dalam pengelolaan dan peningkatan kegiatan investasi Pemerintah Daerah agar lebih optimal perlu dilaksanakan pembinaan dan pengendalian; ,
c.bahwa dalam rangka pembinaan dan pengendalian pengelolaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan regulasi sebagai payung hukum pengelolaan investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan Pihak Ketiga; .,,
d.bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Kepada Pihak Ketiga perlu disesuaikan; .; Menimbang BUPATILOMBOKTIMUR, "' DENGANRAHMATTUHANYANG MAHAESA ., PENGELOLAANINVESTASIPEMERINTAHKABUPATENLOMBOK TIMUR DENGANPIHAKKETIGA ' PERATURANDAERAHKABUPATENLOMBOKTIMUR NOMOR 9 .. TAHUN 2014 ; TENTANG BUPATI LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ~ ..... Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);/

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);.,
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4286); .,
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ~
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); .,.
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); / Daerah-daerah Tingkat II dalamPembentukan
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; /
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Mengingat

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dengan Pihak Ketiga; ~
1. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); /
2. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); .,.
3. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); ./
4. 8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); v
5. 9.Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ../
6. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); ,/
7. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); v
8. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); , ,;'
9. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); ;' 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); ,,
10. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310); .,·
11. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; /
12. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah KabupatenLombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten LombokTimur Nomor 1) . .,.,
13. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10); .,- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
14. 1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur. ,,
15. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
16. 1945.o/
17. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah . .,
18. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur; ..,.-
19. 5.Bupati adalah Bupati Lombok Timur. ,
20. 6.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lombok Timur yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. / Pasal 1 BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAHKABUPATENLOMBOK TIMUR DENGAN PJHAK KETIGA. ;

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan BUPATILOMBOKTIMUR ;" Dengan Persetujuan Bersama

22.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 7); ,,
7.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. ~
8.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelak.sanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. .,
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. /
10.Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/ atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. ./
11.Surat Berharga adalah saham dan surat utang. /
12.lnvestasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha. _
13.Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan . .,
14.Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara. .,,,
15.Pemberian pinjaman adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BLUD milik Pemerintah Daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman ...
16.Pengelola investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah. .,.
17.Perencanaan investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh Pemerintah Daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya. r
18.Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya. I
19.Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah. ,._,
20.Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain. .,
21.Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat. .,,,
22.Pihak ketiga adalah lnstansi atau Badan Usaha dan/atau perseorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia . .,,
23.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya. ~
24.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. ,,
25.Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. / lnvestasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

a.meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
b.meningkatkan pendapatan daerah; dan
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat. /

Pasal 3

(1)Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. /
(2)Manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
2. b.peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. c.peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
4. d.peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
5. e.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.
(3)Investasi Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan masyarakat dan pelayanan masyarakat.
(4)Untuk mencapai tujuan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), investasi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dilaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel . .,,

Pasal 2

(1)Kewenangan dan tanggungjawab operasional yang dimiliki Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :
1. a.meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
2. b.mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. c.menempatkan dana dan/ atau barang milik daerah dalam rangka investasi Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
4. d.melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/ atau barang Pemerintah Daerah; 1

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 6

Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :

a.menetapkan kebijakan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah;
b.menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah; dan
c.menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi. ,,

Pasal 5

c.supervisi.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

( 1) Bupati memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi Pemerintah Daerah.

(2)Kewenangan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.regulasi;
2. b.operasional; dan
3. b.pembelian surat utang. Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan cara :
4. a.pembelian saham; dan/ atau

Pasal 9

Bentuk Investasi Pemerintah Daerah meliputi :

a.investasi surat berharga; dan/ atau
b.investasi langsung.

Pasal 8

(1)Kewenangan dan tan~ng jawab supervisi yang dimiliki Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :
1. a.melakukan monitoring pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah yang terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah;
2. b.melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
3. c.melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung ..
(2)Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Inspektorat,

BAB IV

BENTUK INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

e.melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah;
f.mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian investasi:
g.mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
h.melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan
i.melaksanakan investasi dan divestasi Pemerintah Daerah. ,.,

(2)Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pengelola investasi. r

Pasal 13

Investasi Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dalam hal:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; .

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…