DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 01 Tahun 2020

Nomor: 01
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. penetapan cadangan pangan; b. penyelenggaraan cadangan pangan; c. pelepasan cadangan pangan; d. pembiayaan penyelenggaraan cadangan pangan; e. peran serta masyarakat dan f. pengawasan dan pelaporan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan CPPD. Penetapan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah pangan pokok tertentu. Pasa] 4

Pasal 5

(1)Jenis CPPD mencakup pangan tertentu yang bersifat pokok sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (l) yaitu beras. (21 CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (U ditetapkan sebagai CBPK.
(1)Penetapan jenis CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disesuaikan dengan:
1. a.kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
2. b.potensi sumber daya pa.ngan daerah. (21 Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempertimbangkan:
3. a.produksi bahan pangan pokok tertentu;
4. b.kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
5. c.kerawanan hngan.
(3)Ketentuan mengenai CPPD dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud frada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupa.ti.

Pasal 6

(1)Penetapan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dafam bentuk CBPK sebagaimana q dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (2) berdasarkan perhitungan jumlah CBPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (21 Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat l2l, perhitungan CBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pa.da kriteria:
1. a.jumlah penduduk;
2. b.konsumsi beras per kapita per tahun; dan
3. c.proporsi terhadap cadangan beras nasional.
(3)Tata cara perhitungan jumlah CBPK sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2), tercantum dalam I^arnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(l) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalern Pasal 3, pafing sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali. (21 Penetapan jenis dan jumlah cadzrngan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PELEPASAN CADANGAN PANGAN

Pasal 8

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan melalui:

a.pengadaan;
b.pengelolaan; dan
c.penyaluran.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana dimal<sud dalarn Pasal 8 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Dinas. Dalam melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekeqia sama dengan BUMN dan/atau BUMD. {2t Pasal l0 Da1am hal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), belum dapat menjalankan usaha pengelolaan cadangan pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sana dengan pelaku usaha Pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan.
(1)Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berupa gabah kering giling yang disalurkan dalam bentuk beras, diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi petani di daerah. t Umum (s)
(4)(2t (s) Jumlah pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan secara Langsung atau bertahap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembelian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanalan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupa.ten yang ditetapkan oleh gubernur. Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupa.ti. Pengelotraan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah daerah, antar daerah, dan antar walrtu baik jumlah maupun mutu. Pengelol,aan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyimpanan dan pemeliharaan cadangan pangan. Untuk menjaga kualitas dalam penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), cadangan pangan daerah dikemas dalam karung dan disimpan di gudang cadangan pangan daerah. Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki gudang penyimpanan cadangan pangan sebaga.imana dimaksud pada ayat (4), Dinas dapat bekerjasama dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan atau pihak lain.
(1)
(2)
(3)
(4)(s)

Pasal 13

{1) Pengelola menjaga kualitas cadangan pangan pemerintah daerah yang disimpan. (2| Kualitas cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (l), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 14

Pihak lain yang bekerja sanna dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) harus memenuhi syarat meliputi:

a.memiliki gudang penyimpa.nan sesuai dengan standar;
b.memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
c.memenuhi standar pengamarurn kualitas Pangan; dan
d.memiliki kernampuan dan kesanggupan pendistribusial.

Pasal 15

Kerja sama pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan atau pihak lain sebagaimana dimaksud dahrn Pasal 12 ayat (5) diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama. t

Pasal 16

(1)Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
1. a.kekurangan Pangan;
2. b.gejolak harga Pangan;
3. c.bencana alam;
4. d.bencana sosial; dan/atau
5. e.keadaan daruat. (21 Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e kecuali huruf b, dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepala OPD terkail
(3)Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah untuk menanggulangi gejolak harga. Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh OPD berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepala OPD terkait atas usul Tim Pengendali Inflasi Daerah yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 17

Selain penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk:

a.pemberian bantuan pangien kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan Pangan dalr gizi; dan/atau
b.pemberian bantuan pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 18

(l) Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

a.atas perintah Bupati; dan
b.usulan pemerintah desa melalui kecamatan. l2l Dela.n mel,aksanakan penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pelaksana dengan Keputusan Bupati.

(3)Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimalsud pada ayat (l) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
1. a.Bupati memerintahkan kepa.da Kepala Dinas untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana darr gja buruk;
2. b.Kepala Dinas menugaskan tim pelaksana melakukan identilikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat sasaran dan lokasi sasaran pe'nerima bantuan pangan pemerintah daerah;
3. c.hasil idenffikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan, dan kebutuhan beras untuk disalurkan;
4. d.Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah;
5. e.penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima.
6. f.penyaluran dilakukan sampai kantor desa sebagai titik bagi; $
7. g.biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebaga.i cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah daerah;
8. h.tim pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kel,ancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sarnpai dengan masYarakat sasaran; dan i. 'irn pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada sasarar yang diketahui oleh camat dan kepala desa setempat.
(4)Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan pemerintah desa melalui kecamatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekarrisme:
1. a.Camat dapat mengusulkan kepada Bupa.ti melalui Kepala Dinas untuk dapat disalurkan cadangan pangan pemerintah daerah bagi masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, rawan pang€rn kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk;
2. b.Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk melakukan verifikasi usulan Carnat;
3. b.Kepala Dinas menuga.skan tim pelaksana melakukan verifikasi masyarakat sasaran penerima bantuan cadangan pemerintah daerah sebaga.imana diusulkan oleh camat;
4. c.hasil verifikasi disampaikan oleh Tim Pelaksaa kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rnasyarakat penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
5. d.Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi tim pelaksana kepa.da bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten;
6. e.penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;
7. f.penyaluran dilakukan sampai kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
8. g.biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten dari gudang sampa.i titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah daerah;
9. h.tim pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan parrgan pemerintah daerah dari gudang sampai dengan masyarakat sasaran; dan
10. i.tim pel,aksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa setempat.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…