DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 07 Tahun 2019

Nomor: 07
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Pembentukan, Nama dan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal, Ketentuan Lain-lain

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5244);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI LOMBOK UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perseroan.
6.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
7.Kegiatan Usaha adalah bidang usaha yang dijalankan oleh BUMD Kabupaten Lombok Utara.
8.Modal Dasar adalah modal seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam Anggaran Dasar.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD Perseroda.
(2)Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk PT.
(3)Pembentukan PT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1)PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bernama PT. Tata Tunaq Berkah (Perseroda).
(2)Lambang/Logo PT. Tata Tunaq Berkah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Pendirian.
(3)Anggaran Dasar Perseroda dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PT. Tata Tunaq Berkah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berkedudukan di Tanjung Ibu Kota Kabupaten Lombok Utara.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

(1)Maksud didirikannya PT. Tata Tunaq Berkah (Perseroda) untuk:
1. a.mencari keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;
2. b.memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi Daerah;
3. c.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing, dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat;
4. d.meningkatkan tata kelola aset Pemerintah Daerah;
5. e.turut aktif membina, mengembangkan, dan memberdayakan ekonomi kerakyatan secara profesional sebagai perwujudan Visi dan Misi Daerah; dan
6. f.untuk menjalin kerjasama nasional, regional dan internasional, menstabilkan harga, menampung dan menyalurkan produk daerah serta menarik investor untuk berinvestasi.
(2)Tujuan didirikannya PT. Tata Tunaq Berkah (Perseroda) yaitu:
1. a.meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
2. b.meningkatkan pendapatan Daerah; dan
3. c.meningkatkan pelayanan publik.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Jenis kegiatan usaha PT. Tata Tunaq Berkah (Perseroda) meliputi:
1. a.usaha agrobisnis;
2. b.usaha transportasi; dan
3. c.usaha lainnya sesuai dengan perkembangan perekonomian daerah.
(2)Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian oleh Pemerintah Daerah dan dikonsultasikan ke DPRD.
(3)Hasil konsultasi terhadap usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Penanggungjawab masing-masing jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Badan Usaha Milik Daerah didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI

MODAL

Pasal 8

(1)Besarnya Modal Dasar pada PT. Tata Tunaq Berkah (Perseroda) sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
(2)Besarnya modal disetor pada PT. Tata Tunaq Berkah (Perseroda) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
(3)Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak pendirian.

Pasal 9

Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sumber modal PT. Tata Tunaq Berkah (Perseroda) terdiri atas:

a.Penyertaan modal Daerah;
b.Pinjaman;
c.Hibah; dan
d.Sumber modal lainnya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1)Susunan organ kepengurusan PT. Tata Tunaq Berkah (Perseroda) dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Susunan organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara. Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 20 Agustus 2019 BUPATI LOMBOK UTARA, H. NAJMUL AKHYAR Diundangkan di Tanjung pada tanggal 20 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA H. SUARDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 55 TAHUN 2019 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH I. UMUM Pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, menuntut pemerintah daerah untuk senantiasa melaksanakan pembangunan di daerahnya serta kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi penduduk miskin, meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran melalui pengembangan dan pengelolaan potensi daerah termasuk sumber daya alam daerah dan sumber daya lainnya. Di samping itu peningkatan kesejahteraan masyarakat didasarkan kepada kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai maksud tersebut adalah dengan mendirikan perusahaan daerah sebagai lembaga yang mampu untuk mengolola kegiatan usaha milik pemerintah daerah dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lombok Utara. Dalam rangka optimalisasi pembangunan wilayah Kabupaten Lombok Utara, perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara terkoordinasi, sistematis, terarah dan terpadu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan potensi badan usaha yang dimiliki pemerintah daerah dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional maupun internasional terutama dalam menyongsong era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), arus globalisasi dan perdagangan bebas, maka pemgelolaannya harus berdasarkan prinsip-prinsip bisnis ekonomi perusahaan dan profesionalisme. Pengembangan usaha daerah melalui pembentukan BUMD diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah tersebut yang selaras dengan kebijakan pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan perekonomian daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang bertujuan untuk sebesar- besar kesejahteraan masyarakat Penyelengaraan peningkatan potensi daerah melalui pembentukan BUMD telah dipandang tepat dan selaras dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat. Di samping itu meningkatnya tuntutan masyarakat akan sebuah layanan yang cepat, kepastian hukum serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu mendirikan BUMD dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…