DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c . neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan; dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872) ;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 7)
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
14.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Dan BUPATI LOMBOK UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat: a . laporan realisasi anggaran;
1. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih; c . neraca;
2. d.laporan operasional;
3. e.laporan arus kas;
4. f.laporan perubahan ekuitas; dan
5. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha mi1ik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut: a . pendapatan b . belanja dan transfer

c.surplus
d.penerimaan pembiayaan
e.pengeluaran pembiayaan
f.pembiayaan netto
g.sisa lebih pembiayaan anggaran Rpl.220.051.611.529,31 Rpl.129.307.206.731, 18 Rp 90.744.404.798,13 Rp 24.533.353.221,63 Rp 5 .000.000.000,00 Rp 19.533.353.221,63 Rp 110.277.758.019,76

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.sisa lebih anggaran awal sejumlah Rp 24.529.996.014,63
b.sisa lebih anggaran akhir sejumlah Rpl 10.277.758.019,76

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut: a . jumlah asset Rp2.119.595.352.737,93 b . jumlah kewajiban Rp 24.891.125. 795,45

c.jumlah ekuitas Rp2.094.704.226.942,48

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.Pendapatan b . Behan
c.Surplus Rp 1.082.667.404.768,91 Rp l .020. 194.398.381,69 Rp 62.473.006.387 ,22

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 300.165.503.280, 13 b . arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp(214.421.098.482,00)
c.arus kas dari aktivitas pendanaan Rp 0 ,00
d.arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp (283.081.452,00)
e.kenaikan kas Rp 85.461.323.346, 13
f.saldo awal kas di BUD dan bendahara Rp 24.771.747.826,63 pengeluaran
g.saldo akhir kas di BUD dan bendahara pengeluaran

Pasal 7

Rp 110.280.345.098,76 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut: a . ekuitas awal Rp2.038.535.806.369,08

b.defisit LO Rp 47.667.022.179,03 c . dampak kumulatif perubahan Rp 8 .501.398.394,37 kebijakan/kesalahan mendasar d . ekuitas akhir Rp2.094.704.226.942,48

Pasal 8

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun 2024 memuat informasi tentang kebijakan fiskal dan ekonomi makro, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan daerah, kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalarn La.mpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari: La.mpiran I La.mpiran 1.1 La.mpiran 1.2 La.mpiran 1.3 La.mpiran 1.4 La.mpiran II La.mpiran III La.mpiran IV La.mpiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX LampiranX Lampiran XI Lampiran XII Lampiran XIII Lampiran XIV LampiranXV Lampiran XVI Lampiran XVII Lampiran XVIII Lampiran XIX LampiranXX Lampiran XX.1 Lampiran XX.2 Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Daftar Dana Cadangan Daerah Daftar Kewajiban Jangka Pendek Daftar Kewajiban Jangka Panjang Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sarnpai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya lkhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanny a dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara. Diundangkan di Tanjung pada tanggal, 19 Agustus 2025 ) SEKRETARIS DAERAH ~{ KABUPATE OMBOK UTARA,4 ( ADI Ditetapkan di Tanjung :iia_da tanggal, 19 Agustus 2025 -f-?BUPATI LOMBOK UTARA, / ~< H~ NAJMUL AKHYAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WMBOK UTARA TAHUN 2025 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA, PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2025

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…