DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan pembentukan Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa; b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d.meningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan e. meningkatkan daya saing Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara;

1.Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Mengingat Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2Ol7 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155); Dengan Persetuj uan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAIIUPATEN LOMBOK UTARA Dan BUPATI LOMBOK UTARA, MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SAMA GUNA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

5.Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari suatu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar Desa yang telah ada.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Dusun adalah bagran dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Pasal 2

(1)Maksud pembentukan Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
(2)Tujuan pembentukan Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa; b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d.meningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
1. e.meningkatkan daya saing Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN NAMA, JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN CAKUPAN WILAYAH DESA Bagran Kesatu Pembentukan

Pasal 3

Dengal Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten I-ombok Utara. Bagtan Kedua Nama Desa, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

Pasal 4

(1)Nama Desa adalah Desa Sama Guna.
(2)Desa Sama Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemekaran dari Desa Jenggala Kecamatan Tanjung dengan nomor kode Desa 52.08.01.2003.
(3)Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung pembentukalya melalui Desa persiapan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 dan telah mendapat kode register 08.01.0004 pada tanggal 27 Jar:''tari 20t7
(4)Desa Sama Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk sebesar 5.689 (lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan) Jiwa/ 1.810 (seribu delapan ratus sepuluh) kepala keluarga.
(5)Luas wilayah Desa Sama Guna sebesar 4.783 Ha2 (Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Hektar per segi).

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Sama Guna berkedudukan di Dusun Kapu.

Pasal 6

(1)Cakupan wilayah Desa Sama Guna meliputi:
1. a.Dusun Bimbi Jangkar;
2. b.Dusun Gerenggeng;
3. c.Dusun Dasan Tengak;
4. d.Dusun Kapu;
5. e.Dusun l,anggem Sari;
6. f.Dusun Montong;
7. g.Dusun Kroya, dan
8. h.Dusun Sebaro. (21 Cakupan wilayah Desa Sama Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta *ilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Dengan terbentuknya Desa Sama Guna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wilayah Desa Jenggala dikurangi dengan wilayah Desa Sama Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAI} III BATAS WILAYAH DESA

Pasal 7

(l) Batas wilayah Desa Sama Guna meliputi:

a.Batas utara : Desa Jenggala dan Desa Tanjung;
b.Batas timur : Desa Bentek dan Desa Persiapan Sama Guna;
c.Batas selatan : Lombok Barat; dan
d.Batas barat : Desa Tanjung dan Desa Tegal Maja.

(2)Batas Desa Sama Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
1. a.batas dengan Desa Sama Guna: Telah disepakati sub segmen batas desa dimulai dari Sepanjang l,okok Segara dengan titik TK.52.08.02.0008-52.08.01.0004-A0O koordinat 8'25'2.833"LS, 116'14'3.716"EtT mengarah ke utara mengikuti atiran sungai Loang Lindung dengan titik TK.S2.0a.O2.2OO2-52.OS.0 1.0004-
  1. 52.08. 02. 0008-COO koordin at 8" 2 4' 13.462'LS, 1 I 6' t2' 22.7 22" BT.
2. b.batas dengan Desa Bentek Dimulai Dari Sungai l,oang indung dengan titik TK.52.08.O2.2OO2- 52.08.01.0004-52.08.02.0008-C00 koordinat A"24'13.462"1, , 116"12'22.722"8"t sampai dengan Jembatan Beli dengan Titik TK.52.08.01.2003-52.08.01.0004-52.08.02.2001-D15 Koordinat 8"2 1'35. 199"LS, 1 16' 10'29.6 I 1"8T.
3. c.batas dengan Desa Jenggala dan Desa Tanjung Dimulai dari Jembatan Beli dengan Titik TK.52.08.01.2003- 52.08.01.0004-52.O8.O2.2O01-D15 Koordinat 8'21'35.199'LS, 116'10'29.611"8T. mengarah kebarat sejauh 1 Kilometer sampai pada pertigaan irigasi dengan titik TK.52.08.01.2o01-52.08.o1.2003- 52.08.O1.0004-805 koordinat 8'21'54.347"LS, 116'10'3.5O2"8T dan mengarah ke selatan mengikuti saluran irigasi pada titik TK.52.08.01.2001-52.08.01.0004-81O koordinat 8"22'30.632"15, 116"10'11.964"8T dan mengarah kejalan Kabupaten Ruas Montong ke barat sampai dengan pertigaan Lendang Sebali Dengan Titik TK.52.08.O1.2004-52.08.01.2OO4-BI1 Koordinat 8"22'28.342"L5, 116'9'59.499',BT.
4. d.batas dengan Desa Tegal Maja KaIi sempak dengan titik TK.52.08.01.2004-52.08.O1.2004-811 koordinat 8"22'2a.342"15, 116"9'59.499'E ke arah selatan mengikuti alur sungai hingga melewati sumur duyung terus ke arah selatan sampai pada titik TK.52.08.01.2004-52.08.01.2004-C00 dengan koordinat 8'28'1.976"LS, 1 16"1 1'28.543"E}T.
(3)Batas wilayah Desa Sama Guna sebage imana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkal dari Peraturan Daerah ini.
(1)Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sama Guna, dipilih dan disahkan seorurng Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undalgan. Sebelum terpilih Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Bupafi mengangkat Penjabat Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimalsud pada ayat (2) dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun. Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa Sama Guna oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
1. a.menyelenggarakan pemerintahan Desa;
2. b.membentuk strulrtur organisasi dan tata ke{a pemerintah Desa;
3. c.mengangkat perangkat Desa;
4. d.memfasilitasi pengisian anggota BPD; l2t
(3)
(4)
(5)
(6)(7t
1. e.membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
2. f.memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB V

ASET DESA

Pasal 9

(1)Kepala Desa Jenggala bersama Penjabat Kepala Desa Samaguna menginventarisasi, mengatur, dan melaksanalan penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Samaguna. (21 Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, maka pelaksanaan inventarisasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Desa Samaguna definitif.
(3)Inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimzura dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Camat.
(4)Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatlan oleh Pemerintah Desa Samaguna yang berada dalam wilayah Desa Samaguna.
(5)Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.
(1)Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Samaguna sebelum ditetapkannya APB Desa dibebankan pada APB Desa Jenggala dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara. (21 Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Samaguna dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara. BAE} VII KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1)Perangkat Desa dan anggota BPD yang melaksanakar tugas di Desa Jenggala yang berdomisili di Desa Samaguna menjadi perangkat Desa dan anggota BPD di Desa Samaguna. Pengisian kekurangan perangkat Desa dan anggota BpD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yalg berlaku. Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (21
(3)

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daera]r Kabupaten Lombok Utara. Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 22 Juni2O2O z{suratt LoMBoK UTARA, q- A H. NA",MUL AIGTTAR Diundangkan di Tanjung pada tanggal 22 Juni 2O2O SEKR TARIS DAERAII ^IGBT PATEN LOMBOK TTTARA+ rTttt - H. SUARDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2O2O NOMOR 11 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 66 TAHUN 2019 Lampiran: Peraturan Daerah Kabupaten l,ombok Utara. Nomor : lI Tahun 2O2O Tanggal :22Juni2O2O Tentang : Pembentukan Desa Samaguna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. PETA BATAS DESA SAMAGUNA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA I ! ,# Lagart a : -. . - 0.r. X.!!nc$ ----- aa xEre.r YdrErsr ------- -rre-fa( :/- s.n------KM0 0.5 f 2 3 I Sumbar Oata : tBrrPATr r,oMBoK UTARA, q f

n.na.luwAr$ryaR \ xElrllAtEx lo*oa( llr^r \ NS r \1- :<- ALl^ \ \\ \ xEcar^rar r lxrrc \ () .ECIAIBCIG6A T I PENJELASAN ATAS I PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 1I TAHUN 2O2O TENTANG PEMBENTUKAN DESA SAMA GUNA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA UMUM Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka daerah dapat melakukan pembentukan desa dengan memekarkan Desa dengan persyaratan dan mekanisme sesuai dengan ketentuan. Desa Sama Guna dibentuk melalui Desa Persiapan dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Melaui Desa Persiapan Sama Guna Pemerintah memberikan waktu untuk mempersiapkan dan membentuk Dasar dari berdirinya sebuah Desa yaitu, Pemebentukan Struktur Organisasi, Pengangkatan Perangkat Desa Persiapan membangun Gedung Kantor Desa, penyiapan fasilitas dasar bagr penduduk Desa, mengelola anggaran operasioanal dari ApB Desa Jenggala serta melakukan pendataan di bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan. Beberapa hal tersebut menjadi penilaian dan tolak ukur Pemerintah untuk memberikan Kode Desa untuk menetapkan Pembentukan Desa Sama Guna dengan Peraturan Daerah. Pada tanggal 18 Juni 2020 Pemerintah Provinsi telah menyampaikan Kode Desa berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2554/BPD tanggal 12 Juni 2O2O Perihal Penyampaiar Kode Desa pada 10 (Sepuluh) Desa di Kabupaten Iombok Utara Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…