DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur pemberian insentif atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872),
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), 4 4.Undang-UndangNomor1Tahun2022tentangHubungan KeuanganAntara Pemerintah PusatDenganPemerintah Daerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2022 Nomor4,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6757), 5.PeraturanPemerintahNomor69Tahun2010tentangTata Cara PemberiandanPemanfaatanInsentifPemungutan PajakDaerahdanRetribusiDaerah(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2010Nomor119,Tambahan LembaranNegaraRepubiikIndonesiaNomor5161),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881),
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
9.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 102), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2.Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lombok Utara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara.
5.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara.
6.Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 10.PajakBumidanBangunanPerdesaandanPerkotaanyangselanjutnya disingkatPBB-P2adalahPajakatasbumidan/ataubangunanyangdimiliki, dikuasai,dan/ataudimanfaatkanolehorangpribadiatauBadan,kecuali kawasanyangdigunakanuntukkegiatanusahaperkebunan,perhutanan,dan pertambangan
11.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12.Insentif atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang seianjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Uang Tunggu adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan pegawai negeri.

Pasal 2

Insentif atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

BAB II

SUMBER DAN ALOKASI INSENTIF

Pasal 3

(1)Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sumber insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.retribusi jasa umum,
2. b.retribusi jasa usaha, dan
3. c.retribusi perizinan tertentu.

Pasal 4

(1)Insentif atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan paling banyak sebesar 526 (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak daerah dan retribusi daerah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak daerah dan retribusi daerah.
(2)Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB III

PENERIMA DAN BESARAN NILAI INSENTIF

Pasal 5

(1)Insentif secara proporsional diberikan kepada:
1. a.Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah,
2. b.Kepala Desa, Kepala Dusun, pemungut PBB-P2 pada tingkat desa dan kecamatan, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Badan, dan 4 c.pihaklainyangmembantuBadandanPerangkatDaerahPelaksana pemungutPajakDaerahdanRetribusiDaerah.
(2)Tenagalainnyasebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb,meliputi: a.pegawainonASNyangditempatkanpadalayananoperasionaldimasing- masingKecamatan untukpemungutPBB-P2,dan b.pegawainonASNyangditempatkanpadaPerangkatDaerahuntuk pemungutPajakDaerahdanRetribusiDaerah.
(3)Pihaklainsebagaimanadimaksud padaayat(1)hurufc,yaituKejaksaan Negeriyangmembantumelakukanpenagihanaktifterhadap piutang pajak Daerah berdasarkan surat kuasa khusus.
(4)Selain kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), insentif juga dapat diberikan kepada Pejabat dan/atau pegawai pada Perangkat Daerah yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
(5)Pemberian Insentif kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

Pasal 6

(1)Besarnya pembayaran Insentif untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
1. a.Bupati dan Wakil Bupati masing-masing paling banyak sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat,
2. b.tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, menerima insentif paling banyak sebesar 5X (lima persen) dari realisasi penerimaan di masing-masing wilayah pungutan, dan
3. c.tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, menerima insentif paling banyak sebesar 6 (enam) kali honorarium.
(2)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
(3)Dalam hal target kinerja suatu triwuian tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

Pasal 7

(1)Apabila dalam realisasi pemberian insentif pemungutan pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat sisa lebih, maka harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
(2)Apabila dalam pemberian insentif terdapat kekurangan anggaran, maka insentif dapat dianggarakan pada Perubahan APBD atau APBD pada tahun berikutnya.

Pasal 8

(1)Penerima Insentif dan besaran Insentif yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
(2)Bupati mendelegasikan kewenangan penetapan penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah.
(3)Penetapan penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. d BABIV PENGANGGARAN, PELAKSANAANDAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 9
(1)InsentifataspemungutanPajakDaerahdianggarkandalamAPBDyang tercantumpadaDokumenPelaksanaAnggaranBadan.
(2)InsentifataspemungutanRetribusiDaerahdianggarkanpadaAPBDyang tercantumdalamDokumenPelaksanaAnggaranPerangkatDaerah PemungutRetribusi.

Pasal 10

(1)Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat
(1)apabila mencapai target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulan.
(2)Pencapaian target penerimaan per jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dijabarkan secara triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : sampai dengan triwulan I, sebesar 15o (lima belas persen), sampai dengan triwulan II, sebesar 409o (empat puluh persen), sampai dengan triwulan IIl, sebesar 7520 (tujuh puluh lima persen), dan sampai dengan triwulan IV, sebesar 1009 (seratus persen).p0op Pasal 1il
(1)Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
1. a.apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah daerah mencapai 159 (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II,
2. b.apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah daerah kurang dari 159 (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II,
3. c.apabila pada akhir triwulan Il realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah daerah mencapai 4096 (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II,
4. d.apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah daerah kurang dari 409 (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan IIlI,
5. e.apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah daerah kurang dari 752o (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV,
6. f.apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah daerah mencapai 7590 (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV,
7. g.apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah daerah mencapai 10096 (seratus persen), Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan, dan
8. h.apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah daerah kurang dari 10090 (seratus persen) tetapi lebih dari 7526 (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
(2)Dalam pemberian insentif kepada Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). “(3) Kejaksaan Negeri menerima insentif paling banyak sebesar 19o (satu persen) dari realisasi hasil penagihan piutang pajak daerah berdasarkan surat kuasa khusus.
(4)Dalam hal taget kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan pajak yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2025 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara. DitetapkandiTanjung padatanggal12Juni2025 al QUPATI LOMBOK UTARA, — &.H.NAJMUL AKHYAR DiundangkandiTanjung padatanggal 12Juni2025 SEKRETARIS DAERAH a3KABUPAOMBOKUTARA$y . ANDINGDUWICADI BERITADAERAH KABUPATENLOMBOKUTARA TAHUN2025NOMOR13

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…