DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 14 Tahun 2020

Nomor: 14
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan pembentukan desa Pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa; b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d.meningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan e.meningkatkan daya saing Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten lombok Utara;

l.Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksalaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA dan BUPATI LOMBOK UTARA, MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH PANSOR KECAMATAN UTARA. PEMBENTUKAN DESA KABUPATEN LOMBOK TENTANG KAYANGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintalran, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hal< tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
5.Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari suatu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar Desa yang telah ada.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewen€rng, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. Menetapkan
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Dusun adalah bagran dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Bagran Kesatu Nama Desa, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

(l) Maksud pembentukan desa Pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten lombok Utara dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan, pelayanan publik dan kesej ahteraan masyarakat.

(2)Tujuan pembentukan desa Pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa; b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d.meningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan e.meningkatkan daya saing Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN NAMA, JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN CAKUPAN WILAYAH DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten L,ombok Utara.

Pasal 4

(1)Nama Desa adalah Desa Pansor.
(2)Desa Pansor sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah pemekaran dari Desa Sesait Kecamatan Kayangan dengan nomor kode desa 52.08.03.2004.
(3)Desa Pansor Kecamatan Kayangan pembentukanya melalui Desa persiapan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2O15 dan telah mendapat kode register 08.03.0003 pada tanggal 27 Januari 2Ol7
(4)Desa Pansor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk sebesar 2.599 (dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) Jiwa/ 605 (enam ratus lima) kepala keluarga.
(5)Luas wilayah Desa Pansor sebesar 567,8 Ha2 (lima ratus enam puluh tujuh koma delapan hektar per segl).

Pasal 5

(1)Cakupan wilayah Desa Pansor meliputi:
1. a.Dusun Pansor Bat;
2. b.Dusun kndang Galuh;
3. c.Dusun Pansor l,auk;
4. d.Dusun Pansor tengah;
5. e.Dusun Pansor Kuni Jati;
6. f.Dusun Pansor Daya; dan
7. g.Dusun Pansor Seginjang. (21 Cakupan wilayah Desa Pansor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagan yalg tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Dengan terbentuknya Desa Pansor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wilayah Desa Sesait dikurangi dengan wilayah Desa Pansor sebagaimana dimaksud pada ayat (l ).

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Desa Pansor berkedudukan di Dusun Pansor Tengah. BAII III BATAS WII-{YAH DESA

Pasal 7

(1)Batas wilayah Desa Pansor meliputi:
1. a.Batas utara : Desa Gumantar;
2. b.Batas timur : Desa Gumantar;
3. c.Batas selatan : Desa Santong dan Desa Gumanatar; dan
4. d.Batas barat : Desa Sesait. (21 Batas Desa Pansor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas Desa sebagai berikut:
5. a.batas dengan Desa Santong :
  1. 1.Dimulai dari Megatan Dao ditandai sebagai TK.52.08.03.2002- 52.08.03.2004-08.03.0003-C0O dengan koordinat 8' 18' 27.750" LS dan 116" 17' 48.038" BT yang merupakan batas antara Desa Santong, Desa Persiapan Pansor, dan Desa Sesait Kecamatan Kayangan, Selaqjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah sampai jalan penghubung Dusun Temposodo dan Dusun Pansor Bat, selanjutnya ke arah tenggara mengikuti median jalan sampai dengan batas tanah H. Budiah yang masuk wilayah Desa Persiapan Pansor dan Bayadin yang masuk wilayah Desa Santong, selanjutnya mengikuti batas tanah ke arah timur laut sampai tokok Batu Beleq yang ditandai sebagai TK.52.08.03.2002-08.03.0003-C01.
  2. 2.TK.52.08.03.2002-08.03.0003-CO1 dengan koordinat 8" 18' 25.382' LS dan 116" 17' 53.611" BT, selanjutnya ke arah tenggara mengikuti median koloh/sungai ditandai sebagai TK.52.08.03.2002- 08.O3.OO03-CO2 dengan Koordinat 8" 18' 39.775" LS dan 116' 18' 4.476" BT dan terus ketenggaran mengikuti median koloh berangkak yang di tandai sebagai TK.52.08.03.2OO2-08.03.00O3-CO3 dengan koordinat 8'18'5f.211" IS dan 116'18'8.438" sampai dengan Tempos Koloh Berangkak yang ditandai sebagai TK.52.08.03.2002- 52.O8.03.20O5-O8.03.0OO3-AO0 dengan koordinat A" 19' 2.94" LS dan 116' 18' 16.12" BT yang merupakan batas antara Desa Santong, Desa Gumantar dan Desa Persiapan Pansor Kecamatan Kayangan.
6. b.batas dengal Desa Gumantar :
  1. 1.Dimulai dari Tempos Koloh Berangkak yang ditandai sebagai TK.52.08.03. 2002-52.O8. 03.2005-08.03.0003-A0O dengan koordinat 8' 19' 2.98" LS dan 116' 18' 16.12' BT, ke arah timur laut mengikuti punggung bukit batas Serengan Semboya yang ditandai sebagai TK.52.O8.O3.20O5-08.03.0003-A08 dengan koordinat 8" 19' 6.297" LS dan 116' 18' 25.984" BT sampai ke Serengan Semboya, selanjutnya menuju timur laut mengikuti serengan semboya yang ditandai sebagai TK.52.08.03.2005-08.03.0003-A07 dengan koordinat 8' 18' 53.144" lS dan 116' 18' 44.579" BT selanjutnya dari serengan semboya ke arah utara menuju Koloh Gitak Beleq yang ditandai sebagai TK.52.08.03.2005-08.03.0003-A06.
  2. 2.TK.52.08.03.2005-08.03.0003-A06 dengan koordinat 8' 18' 24.893" LS dan 116' 18' 39.A27" BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti batas kebun Yayasan Nahdatul WatJlal yang masuk wilayah Desa Persiapan Pansor dengan kebun Samdi yarrg Masuk wilayah Desa Gumantar sampai ke Koloh Durian yang berada dalam aliran Koloh Pansor ditandai sebagai TK.52.08.03.2005-08.03.0003-405.
  3. 3.TK.52.08.03.2005-08.03.0003-AO5 dengan koordinat 8' 18' 23.632' " LS dan 116' 18' 31.700" BT, selanjutnya ke arah utara mengikuti median Koloh Pansor yang ditandai TK.52.08.O3.2005-08.03.0003- AO4 dengan koordinat 8' 18' 7.934" BT dan 116" 18' 22.892" BT selanjutnya terus ke arah utara sampai ke Koloh Durian yang ditandai TK.52.08.O3.2005-08.03.00O3-AO3dengan koordinat 8' 1 7' 50.076" LS dan 116' 18' 15.810" BT, selanjutnya dari koloh durian ke arah utara mengikuti median koloh pansor sampai Sumur l,okok Pansor yang ditandai sebagai TK.52.08.03.2005-08.03.00O3-4O2.
  4. 4.TK.52.08.03.2005-08.03.O0O3-A02 dengan koordinat 8" 17' 29.753" LS dan 116' 18' 3.355' BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti median Jalan lokok Pansor sampai ke Perempatan Jalan Pansor Gumantar, selanjutnya mengikuti Batas tanah Nurdi yang masuk wilayah Desa Persiapan Pansor dan Suderep yang masuk wilayah Desa Gumantar, selanjutnya ke arah barat mengikuti batas tanah Murnawadi yang masuk wilayah Desa Persiapan Pansor dengan Amak Uher yang masuk wilayah Desa Gumantar yang ditandai TK.52.O8.03.2005-08.03.0003-AO1 dengan koordinat A" 17' 34.57 1" LS dan 116" 17' 48.463" BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti batas tanah Akhirudin yang masuk wilayah Desa Persiapan Pansor dengan Amak Uher yang masuk wilayah Desa Gumantar, selanjutnya ke arah barat mengikuti batas tanah Amak Su yang masuk wilayah Desa Persiapan Pansor dengan Amak Dulatif yang masuk wilayah Desa Gumantar, selanjutnya ke arah barat mengikuti batas kebun milik Kabul yang masuk wilayah Desa Persiapan Pansor dengan Amak Dul yang masuk wilayah Desa Gumantar menuju Temponan Koloh Nangka yang ditandai sebagai TK. 52.08.03.2004-52.08.03.2005-08.03. 0003-AO0 dengan koordinat 8' 17' 39.986" LS dan 116" 17' 39.077' BT yang merupakan batas antara Desa Gumantar dan Desa Sesait dan Desa persiapan Pansor Kecamatan Kayangan.
7. c.batas dengan Desa Desa Sesait :
  1. 1.Dimulai dari Temponan Koloh Nangka Aliran Koloh Pinang l,olo ditandai sebagai TK. 52.08. 03.20O4-52.08.03. 2005-08.03. 00O3-AO0 dengan koordinat 8' 17'39.986" LS dan 176" 17' 39.077'BT ke arah selatan menyusuri median Koloh Pinang LoIo ditandai sebagai TK.52.08.03.2004-08.03.0003-BO3.
  2. 2.TK.52.08.03.20O4-08.03.0003-B03 dengan koordinat 8" 17' 5 1.509" LS dan 116' 17' 36.250' BT terus keselatan menulusuri median Koloh sampai ke Gapura Batas Desa ditandai sebagai TK.52.08.03. 2004-08.03.0003-802.
  3. 3.TK.52.08.03.2004-08.03.0003-802 dengan koordinat 8' 18' 2.964' LS dan 116 17' 44.646" BT, Selanjutnya ke arah selatan menyusuri median Koloh Pinang Lolo ditandai sebagai TK.52.08.03.20O4- 08.03.0003-801.
  4. 4.TK.52.08.03.2004-08.03.0003-80 1 dengan koordinat 8' 18' 22.819' LS dan 116' 17' 43.558' BT selanjutnya terus keselatan sampai ke Megatan Dao dalam aliran Koloh Pinang l,olo ditandai sebagai TKC00 dengan koordinat 8" 18' 27.750" LS dan 116" 17'48.038" BT dan merupakaa batas 3 desa antara Desa Sesait, Desa persiapan Pansor dan Desa Santong.l16" 17' 48.038" BT yang merupakan batas antara Desa Sesait, Desa Santong dan Desa persiapan Pansor Kecamatan Kayangan.
(3)Batas wilayah Desa Pansor sebagaimana dimaksud pada ayat (21 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAI} IV PEI{YELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 8

(1)Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pansor, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (21 Sebelum terpilih Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
(3)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dengan masa jabatan paling lama I (satu) tahun.
(4)Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dan ayat (2) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa Pansor oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(6)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenarrg, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa. (71 Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
1. a.menyelenggarakan pemerintahan Desa;
2. b.membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
3. c.mengangkat perangkat Desa;
4. d.memfasilitasi pengisian anggota BPD;
5. e.membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
6. f.memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak. (U Kepala Desa Sesait bersama Penjabat Kepala Desa pansor menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Pansor. (21 Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimalsud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, maka pelaksanian inventarisasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Desa pansor definitif.
(3)Inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Camat. {4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh pemerintah Desa Pansor yang berada dalam wilayah Desa pansor.
(5)Serah terima aset Desa sebagaimana dimalsud pada ayat (l) sampai dengan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima. BAE} V ASET DESA

Pasal 9

BAE} VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa pansor sebelum ditetapkannya APB Desa dibebankan pada ApB Desa Sesait dan Anggaran Pendapataa dan Belanja Daerah Kabupaten lombok Utara. Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pansor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten lombok Utara.

(1)(21 (l) (2t
(3)Pasal l1 Perangkat Desa dan anggota BPD yang melaksanakan tugas di Desa sesait yang berdomisili di Desa Pansor menjadi perangkat Desa dan anggota BpD di Desa Pansor. Pengisian kekurangan perangkat Desa dan anggota BpD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud padi ayat (r) ditet^pt r', sesuai dengal peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. fsar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan laerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten lombok Utara. Ditetapkan di Tanjung pada tangsal 22 Jluni 2O2O fuPATrr,oMBoKUTARA, t A H. rcA.rMUL Ar(}IyAR Diundangkan di Tanjung pada tanggal 22 Jwni 2O2O SENRETARIS DATRAII ( xlsumrEr{ LouBoK rmARAfi -re H. SUARDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN IOMBOK UTARA TAHUN 2O2O NOMOR T4 BAI} VIII KETENTUAN PENUTUP NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 69 TAHUN 2OI9 UTARA l.ampiran: Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara. Nomor : 14 Tahun 2020 Tanggal :22Juni2O2O Tentang : Pembentukan Desa Pansor Kecamatan Kabupaten lombok Utara. Kayangan PETA BATAS DESA PANSOR KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA I B U s Lq.nda: --.-ar8idr+ad --..- ord rcjst --.-.3r6Ds. lQu.rxn 0 0i5 03 06 09 -xn >/- Bponiml &rmb.r Da : , 0-cr.r{i.*14re tY- ad .rie l'bFrP.n.Fd.ftryl-lD-.t|.*r't eExr-4*kisfu&!l$..6'Irf,. a di \ ir! J! I \ fuPATr LOMBOK rmARA, r A H. NA"'MUL AKTryAR PENJELASAN ATAS I PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 14 TAHUN 2O2O TENTANG PEMBENTUKAN DESA PANSOR KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN I,OMBOK UTARA UMUM Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka daerah dapat melakukan pembentukan desa dengan memekarkan Desa dengan persyaratan dan mekanisme sesuai dengan ketentuan. Desa Pansor dibentuk melalui Desa Persiapan dengan peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa persiapan pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten lombok Utara. Melaui Desa persiapan Pansor Pemerintah memberikan waktu untuk mempersiapkan dan membentuk Dasar dari berdirinya sebuah Desa yaitu, pemebentukan Struktur Organisasi, Pengangkatan perangkat Desa persiapan membangun Gedung Kantor Desa, penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa, mengelola anggaran operasioanal dari ApB Desa Sesait serta melakukan pendataan di bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan. Beberapa hal tersebut menjadi penilaian dan tolak ukur pemerintah untuk memberikan Kode Desa untuk menetapkan pembentukan Desa Pansor dengan Peraturan Daerah. Pada tanggal 18 Juni 2O2O Pemerintah provinsi telah menyampaikan Kode Desa berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 14612554/BPD tanggal 12 Juni 2020 perihal penyampaian Kode Desa pada 1O (Sepuluh) Desa di Kabupaten Lombok Utara Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten lombok Utara PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…