DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 17 Tahun 2020

Nomor: 17
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM terdiri dari : Pasal 1 yang isinya pengertian dan Pasal 2 menjelaskan Nama Desa, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah BAB II PEMBENTUKAN NAMA, JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN CAKUPAN WII.AYAH DESA terdiri dari : Pasal 3 menjelaskan Pembentukan, Pasal 4 menjelaskan Nama Desa, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah, pasal 5 menjelaskan kedudukan Pusat Pemerintahan Desa Batu Rakit dan Pasal 6 menjelaskan Cakupan Wilayah Kerja. BAB III BATAS WILAYAH DESA terdiri dari: Pasal 7 menjelaskan Batas wilayah Desa Batu Rakit BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA terdiri dari: Pasal 8 menjelaskan terkait pimpinan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Batu Rakit oleh kepala desa dan tata cara pemilihan kepala desa di Desa Batu Rakit. BAB V ASET DESA terdiri dari: Pasal 9 menjelaskan penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset dari Kepala Desa Sukadan kepada Pemerintah Desa Batu Rakit. BAB VI PEMBIAYAAN terdiri dari: Pasal 10 menjelaskan Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Batu Rakit. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN terdiri dari: Pasal 11 menjelaskan Perangkat Desa dan anggota BPD yang melaksanakan tugas di Desa Sukadana yang berdomisili di Desa Batu Rakit menjadi perangkat Desa dan anggota BPD di Desa Batu Rakit serta Pengisian kekurangan perangkat Desa dan anggota BPD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP: Pasal 12 menjelaskan Peraturan Daerah ini mulai berLaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka efektilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaal di Kabupaten Lombok Utara, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
b.bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan veri{ikasi persyaratan pembentukan desa, maka sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Batu Rakit Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Batu Rakit Kecamatan Bayan Kabupaten lombok Utara;

1.Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undalg Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 99, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 terrtans Desa (Ircmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentalg Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); U
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan knbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN IOMBOK UTARA dan BUPATI LOMBOK UTARA, MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA BATU RAKIT KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Bupati adalah Bupati l,ombok Utara.
3.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ ata.u hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Kecamatan adalah wilayah ke{a Camat sebagai Perangkat Daera}r Kabupaten l.ombok Utara.
5.Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari suatu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar Desa yang telah ada.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintalr dan Pemerintah Daerah.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya mempakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Bagran Kesatu Nama Desa, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

Pasal 2

(1)Maksud pembentukan desa Batu Rakit Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dalam rangka percepatan pemerataan pembangrnan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
(2)Tujuan pembentukan desa Batu Rakit Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.mewujudkan efeklivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa; b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c.mempercepat peningkatan kualitas pelayalan publik; d.meningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
1. e.meningkatkan daya saing Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN NAMA, JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN CAKUPAN WII.AYAH DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Batu Rakit Kecamatan Bayan Kabupaten l,ombok Utara.

Pasal 4

(1)Nama Desa adalah Desa Batu Rakit.
(2)Desa Batu Rakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adafah pemekaran dari Desa Sukadana Kecamatan Bayan dengan nomor kode desa 52.O4.O4.2004.
(3)Desa Batu Rakit Kecamatan Bayan pembentukanya melalui Desa persiapan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 dan telah mendapat kode register O8.O4.0O01 pada tanggal 27 Januari 2Ol7
(4)Desa Batu Rakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk sebesar 3.177 (nga ribu seratus tujuh puluh tujuh) Jiwa/ 936 (sembilann ratus tiga puluh enam) kepala keluarga.
(5)Luas Wilayah Desa Batu Rakit sebesar 4.500 Ha2 (Empat Ribu Lima Ratus Ribu Hektar per Segi).

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Batu Rakit berkedudukan di Dusun Batu Rakit.

Pasal 6

(1)Cakupan wilayah Desa Batu Rakit meliputi:
1. a.Dusun l.e ndang Setinggi;
2. b.Dusun kndang Beriri;
3. c.Dusun Batu Rakit;
4. d.Dusun Semokan
5. e.Dusun Sembagek, dan
6. f.Dusun Kebon Patu.
(2)Cakupan wilayah Desa Batu Rakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Dengan terbentuknya Desa Batu Rakit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wilayah Desa Sukadana dikurangi dengan wilayah Desa Batu Rakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

BATAS WILAYAH DESA

Pasal 7

(1)Batas wilayah Desa Batu Rakit meliputi:
1. a.Bata.s utara : Desa Sukadana;
2. b.Batas timur : Desa Senaru;
3. c.Batas selatan : Desa Senaru dan Desa Salut;
4. d.Batas barat : Desa Andalan; l2l batas Desa Batu Ralit sebagaimana dimaksud pada ayat (l) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
5. a.Batas dengan Desa Sukadana:
  1. 1.Dimulai dari Koloh Tempos Sempaitan yang merrrpakan batas antara Desa Sukadana dengan Desa Baturakit dan Desa Andalan ditandai sebagai TK.52.Oa.O4.2004-08.04.000 I -08.04.0O05-DO0 dengan koordinat 8' 15' 14.04" LS dan 116" 22' 29.13" BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Koloh Tempos Sempaitan sampai pada lokok Penempuran yang ditandai sebagai TK.52.08.04.2004-08.04.000 1-A07.
  2. 2.TK.52.O8.04.2004-08.04.0001-A07 dengan koordinat 8" 15' 41.59" LS dan 116" 22' 44.81' BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri l,okok Penempuran sampai pada Lokok Penempuran sebelah tenggara yang ditandai sebagai TK.52.08.04.2004- 08.04.0001-Ao8.
  3. 3.TK.52.08.04.2004-08.04.0001-AO8 dengan koordinat 8' l5' 44.81" LS dan 116' 22' 52.50' BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada Jalan Baturakit yang ditandai sebagai TK.52.08.04.2O04- 08.04.0001-408.
  4. 4.TK.52.08.04.2O04-O8.04.0O01-AO8 dengan koordinat 8" 15' 43.60' LS dan 1L6 22'53.68" BT, selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan Baturakit sampai pada TK.52.08.04.2004-08.04.0001-A09.
  5. 5.TK.52.08.04.2004-08.04.0001-A09 dengan koordinat 8" 15' 48.71' LS dan 116" 22' 56.76' BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada lokok Koangan di sebelah timur Bunut Nunjang dan barat Dara Kedaton yang merupakan batas antara Desa Sukadana dengan Desa Senaru dan Desa Baturakit ditandai sebagai TK.52.08.04.2004-52.08.04.2006-08.04.0001-BO0 dengan koordinat 8' 15' 54.94" lS dan 116'23'25.34" BT.
6. b.Batas dengan Desa Senaru:
  1. 1.Dimulai dari Lokok Koangan di sebelah timur Bunut Nunjang dan barat Dara Kedaton yang merupakan batas antara Desa Sukadana dengan Desa Senam dan Desa Baturakit ditandai sebagai TK.52.08.04.2004-52.08.04.2006-08.04.O001-800 dengan koordinat 8' 15' 54.94' lS dan 116' 23' 25.34" BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri l.okok Koangan sampai pada Jembatan Song Baturakit yang ditandai ssfagai TK.52.08.04.2006- 08.04.oo01-El04.
  2. 2.TK.52.08.04.2006-08.04.0001-BO4 dengan koordinat 8' 16' 51.67" LS dan 116" 23' 13.1 1" BT, selanjutnya ke arah selatan meny,usuri Lokok Koangan sampai pada Air Te{un Tumpasan yang ditandai sebagai TK.52.O8.04.2006-08.04.0O0 1 -808.
  3. 3.TK.52.O8.O4.20O6-O8.04.O001-B08 dengan koordinat 8' 18' 09.1 1' LS dan 116' 23' 37.41" BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Koangan sampai pada Hulu Lokok Koangan, kemudian ke arah tenggara mengikuti punggungan sampai pada Pelawangan Senaru yang merupakan batas antara Desa Senaru dengan Desa Baturakit dan Desa Salut ditandai sebagai TK OO7 dengan koordinat 8" 23' 14.64" LS dan 116' 23' 39.96" BT.
7. c.Batas dengan Desa Salut: Dimulai dari Pelawangan Senaru yang merupakan batas antara Desa Senaru dengan Desa Baturakit dan Desa Salut ditandai sebagai TK.52.08.03.2006-08.04.0OOl -52.OA.O4.2006-B00 dengan koordinat 8" 23' 14.64" LS dan 116' 23' 39.96' BT, selanjutnya ke arah barat laut mengikuti punggungan sampai pada punggungan yang merupakan batas antara Desa Baturakit dengan Desa Andalan dan Desa Salut ditandai sebgai TK.52.08.03.2006-08.04.0005-08.04.0001-C00 dengan koordinat 8'2l' ll.O2' LS dan 116" 22' 42.44" BT.
8. d.Batas dengan Desa Andalan:
  1. 1.Dimulai dari punggungan yang merupakan batas antara Desa Baturakit dengan Desa Andalan dan Desa Salut ditandai sebgai TK. 52.08.03.2006-08.04. 0OO5-08.04.000 1 -C00 dengan koordinat 8 21' ll.O2 LS dan 116' 22' 42.44" Piil, selanjutnya ke arah utara mengikuti punggungan sampai pada Hulu lokok Tenteng, kemudian ke arah utara menyusuri Lokok Tenteng sampai pada Lokok Tenteng yang ditandai sebagai TK.08.04.000 I -08.04.0005- D22.
  2. 2.TK.08.04.0001-08.04.0OO5-D22 dengan koordinat 8' 17' 32.59" LS dan 116" 22' 27.39' BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada Tempos Pawang Naga Sitru, kemudian ke arah barat mengikuti batas pagar HKM sampai pada Hulu Koloh Singang Pakoq yang ditandai sebagai TK. 08. 04. O0O 1 -08. 04. 0005- D 1 9.
  3. 3.TK.O8.O4.OOO1-08.04.0O05-D19 dengan koordinat 8" 17'29.34" LS dan 116' 22' 12.t2" BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Koloh Singang Pakoq sampai pada Koloh Singang Pakoq yang ditandai sebagai TK.08.04.00O I -08.04.0005-D 1 8.
  4. 4.TK.O8.04.O0O1-08.04.0O05-D18 dengan koordinat 8 17' 12.12" l-S dan 116' 22' 12.92" BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti Jalan Baban Kuta - Pawang Tenun sampai pada Jembatan Lokok Nyelong yang ditandai sebagai TK. 08. 04. 0OO 1 -08. 04. 00O5-D I 3.
  5. 5.TK.08.04.0001-08.04.0005-D13 dengan koordinat 8' 17'08.90' LS dan 116' 22' 28.75" BT, selanjutnya ke araJ.. utara menyusuri Lokok Nyelong dilanjutlan menyusuri l,okok Remeang dilanjutkan menyusuri Lokok Dalem sampai pada Lokok Dalem yang ditandai sebagai TK.08.04.000 I -08.O4.0005-D09.
  6. 6.TK.O8.04.0001-08.04.0005-D09 dengan koordinat 8' 16' 00.25" LS dan 116' 2l' 47.69" BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada Koloh Buteng (kebun warga) yang ditandai sebagai TK.08.04.000 1 -08.04.O005-D08.
  7. 7.TK.08.04.0001-08.04.0005-DO8 dengan koordinat 8" 15' 57.54' LS dan 116" 22' 01.23" BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Koloh Buteng sampai pada Koloh Buteng, kemudian ke arah utara menyusuri Lokok Tiu Tinggi sampai pada Iokok Tiu Tinggi yang ditandai sebagai TK.08.04.000 1 -O8. 04. 0OO5-D07.
  8. 8.TK.O8.O4.OOO1-08.04.0005-DO7 dengan koordinat 8' 15' 21.80' LS dan 116" 2l' 49.09" BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada Jalan Dangar Maledan yang ditandai sebagai TK.08.04.000 1 -08.04.0005-D05.
  9. 9.TK.08.04.0O01-08.04.0005-D05 dengan koordinat 8' 15' 21.13" LS dan 116' 22' 02.82" BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada batas kebun warga yang ditandai sebagai TK.08.04.O00 1 -08.04.0005-D03. 10.TK.08.04.00O1-08.04.0005-D03 dengan koordinat 8" 15' 17.86" LS dan 116' 22' 15.29" BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Koloh Cangkring sampai pada Koloh Cangkring yang ditandai sebagai TK. 08.04.O0O 1 -08.04.0005-D02. 11.TK.08.04.O001-08.04.O005-DO2 dengan koordinat 8" 15' 14.64' LS dan 116' 22' 17.13" BT, selanjutnya ke arah tirnur mengikuti pagar kebun sampai pada Jalan lendang Setinggi yang ditandai sebagai TK.08.04.000 1-08.04.0005-Do 1. 12.TK.08.04.0O01-08.04.0005-DOr dengan koordinat 8' 15' 14.40" LS dan 116' 22' 20.81" BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada Koloh Tempos Sempaitan yang merupakan batas antara Desa Sukadana dengan Desa Batural<it dan Desa Andalan ditandai sebagai TK.52.O8.O4.2004-08.04.0001- 08.04.0005-DO0 dengan koordinat 8" 15' 14.04" LS dan 116" 22' 29.13', BT.
(3)Batas wilayah Desa Batu Rakit sebagaimana dimalsud pada ayat (21 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupalan b"gan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 8

(1)Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Batu Rakit, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum terpilih Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun. {2) (s)
(4)Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa Batu Rakit oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(6)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa. (71 Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
1. a.menyelenggarakan pemerintahan Desa;
2. b.membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
3. c.mengangkat perangkat Desa;
4. d.memfasilitasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
5. e.membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
6. f.memfasilitasi pemilihan Kepala Desa.

Pasal 9

(1)Kepala Desa Sukadana bersama Penjabat Kepala Desa Batu Rakit menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Batu Rakit.
(2)Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (l) belum dapat diselesaikan sampai dengan beralhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, maka pelaksanaan inventarisasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Desa Batu Rakit definitif.
(3)Inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dapat difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Camat. (41 Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Batu Rakit yang berada dalam wilayah Desa Batu Rakit.
(5)Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima. BAII VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1)Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Batu Rakit sebelum ditetapkannya APB Desa dibebankan pada APB Desa Sukadana dal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara. 12) Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Batu Rakit dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017