DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda Ini Diatur Tentang : Ketentuan Umum; Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; Pengelolaan Aplikasi dan Informatika; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam penyelenggaraaan Komunikasi dan Informatika dipandang mempunyai peran penting dan strategis bagi pertumbuhan disegala sektor yang sekaligus merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c.bahwa dalam upaya meningkatkan pengawasan, pengendalian serta memberikan jaminan kepastian hukum, perlu pengaturan mengenai Komunikasi dan Informatika;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/ 2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KOMINFO/06/ 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA dan BUPATI LOMBOK UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara.
3.Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4.Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Komunikasi dan Informatika.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
9.Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
10.Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan Informatika sehingga terlaksananya pengembangan e-government.
11.Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
12.Penyebarluasan Informasi Daerah adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media Komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga Komunikasi masyarakat.
13.E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasidalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
14.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
15.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
16.Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelengggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
17.Sarana dan Prasarana TeleKomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya teleKomunikasi.
18.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan Komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
19.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
20.Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi politik, social dan budaya melalui proses produksi,konsumsi distribusi infomasi dan ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan Teknologi Komunikasi.
21.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas sebagai Pengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
22.Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
23.Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan Telekomunikasi yang ketika digunakan bersama,menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government.
24.Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
25.Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
26.Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resourcesharing.
27.Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem Komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
28.Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
29.Media Center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pemerintah berbasis teknologi informasi dan Komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan Daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan pengembangan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat,cepat,mudah dan terjangkau.
30.Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam world wide web (www) di internet.
31.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berKomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Pasal 2

Asas penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, berlandaskan :

a.kemanfaatan;
b.transparansi;
c.sinergi;
d.akuntabilitas;
e.partisipatif; dan
f.kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika adalah untuk mengatur mengenai Komunikasi dan Informatika berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Tujuan pengaturan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika adalah :

a.meningkatkan pelayanan publik;
b.terselenggaranya pemerintahan daerah yang berbasis teknologi informasi;
c.menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana penyusunan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik dengan menggunakan teknologi Komunikasi dan Informatika; dan
d.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
b.pengelolaan aplikasi dan informatika;
c.peran serta masyarakat;
d.pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
e.sanksi.

BAB II

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan penyediaan dan pelayanan Komunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Komunikasi yang efektif.
(2)Pengelolaan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi; dan
2. b.pengelolaan informasi publik.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, menggunakan pola koordinasi, kerjasama dan fasilitasi kegiatan dengan pihak yang berkepentingan.
(2)Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penyebarluasan informasi.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan lembaga Komunikasi dan informasi di daerah.
(4)Pola koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melalui :
1. a.media massa; dan
2. b.lembaga komunikasi sosial.

Pasal 8

(1)Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, meliputi :
1. a.media cetak;
2. b.elektronik;dan
3. c.media lainnya.
(2)Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
1. a.surat kabar;
2. b.majalah;
3. c.tabloid;
4. d.buku;
5. e.buletin;
6. f.leaflet;
7. g.booklet;dan
8. h.brosur.
(3)Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
1. a.radio;
2. b.televisi;
3. c.film; dan
4. d.media online.
(4)Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
1. a.media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
2. b.media inter personal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, lokakarya;dan
3. c.media ruang publik berupa : spanduk, baliho,billboard, spotlight, videotron, runningtext, papan informasi dan banner.
(5)Penggunaan media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan kepada kebutuhan setempat.

Pasal 9

(1)Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, merupakan kelompok komunikasi dan informasi yang dibentuk dari masyarakat untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan dan penyebarluasan informasi serta pemantauan media.
(2)Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.lembaga komunikasi perdesaan;
2. b.lembaga media tradisional;
3. c.lembaga pemantau media; dan
4. d.kelompok informasi masyarakat dan lembaga komunikasi organisasi profesi.
(3)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sebagai berikut:
1. a.bimbingan teknis;
2. b.pengembangan model;
3. c.penyelenggaraan jaringan komunikasi;
4. d.sarana dan prasarana;
5. e.workshop, sarasehan,dan forum;
6. f.penyediaan bahan-bahan informasi;
7. g.simulasi aktivitas;
8. h.kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
9. i.study banding.

Pasal 10

Untuk mewujudkan pengelolaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b melalui penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Daerah dapat membentuk :

a.konsultasi publik; dan
b.PPID.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…