DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 164

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur: 1. KETENTUAN UMUM; 2. JUMLAH KEANGGOTAAN BPD ; 3. KELEMBAGAAN BPD; 4. FUNGSI DAN TUGAS BPD; 5. HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD; 6. PERATURAN TATA TERTIB BPD ; 7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ; 8. PENDANAAN ; 9. KETENTUAN LAIN-LAIN ; 10. KETENTUAN PERALIHAN ; 11. KETENTUAN PENUTUP ;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA dan BUPATI LOMBOK UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desauntuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupatiuntuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
11.Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
12.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
13.Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) atau Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

JUMLAH KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari golongan profesi, tokoh adat, pemuka agama, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya.
(3)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang.
(4)Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
(5)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun.
(6)Wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk wilayah desa persiapan yang menjadi bagian dari wilayah desa yang bersangkutan.

Pasal 3

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

a.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 4

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
(3)Pemilihan calon anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses musyawarah perwakilan atau pemilihan secara langsung.
(4)Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(5)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 5

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah perwakilan.
(4)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
(5)Pemilihan Anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terlebih dahulu dari pemilihan anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah.

Pasal 6

Jumlah anggota BPD berdasarkan persyaratan memperhatikan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (5), ditetapkan dengan ketentuan:

a.jumlah penduduk sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
b.jumlah penduduk antara 3.001 (tiga ribu satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
c.jumlah penduduk diatas 5.001 (lima ribu satu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 7

(1)Apabila jumlah dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) lebih sedikit dari jumlah anggota BPD yang ditetapkan, dusun yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak dapat diwakili anggota BPD melebihi jumlah anggota dusun lainnya.
(2)Apabila jumlah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih banyak dari jumlah anggota BPD yang ditetapkan maka dapat dilakukan penggabungan dusun, sehingga dimungkinkan 1 (satu) orang calon anggota BPD dipilih untuk mewakili 2 (dua) atau lebih dusun.

Pasal 8

(1)Dalam pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pengisian calon anggota BPD dengan melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(3)Dalam pengisian keanggotaan BPD melalui musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dapat dipilih oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.

Pasal 9

(1)Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas:
1. a.3 (tiga) orang unsur Perangkat Desa; dan
2. b.8 (delapan) orang unsur masyarakat.
(2)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
(3)Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam struktur kepanitiaan yang meliputi:
1. a.1 (satu) orang ketua dari unsur masyarakat;
2. b.1 (satu) orang wakil dan 1 (satu) orang sekretaris dari unsur Perangkat Desa; dan
3. c.1 (satu) orang anggota dari unsur Perangkat Desa dan 7 (tujuh) orang anggota dari unsur masyarakat.
(4)Struktur kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan musyawarah panitia pengisian anggota BPD.

Pasal 10

Dalam hal panitia pengisian keanggotaan BPDtelah melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), pemilihan calon anggota BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 11

(1)Mekanisme pengisian keanggotaan BPD dan wilayah pemilihan ditetapkan dalam musyawarah desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh:
1. a.anggota BPD;
2. b.Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. c.Lembaga Kemasyarakat Desa;
4. d.unsur perempuan; dan
5. e.unsur masyarakat.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain terdiri atas:
1. a.tokoh agama;
2. b.tokoh adat;
3. c.tokoh pemuda;
4. d.tokoh pendidikan; dan
5. e.perwakilan kelompok masyarakat lainnya;
(4)Dalam hal penetapan mekanisme pemilihan dan wilayah pemilihan dilaksanakan pada saat Anggota BPD sudah berakhir masa jabatannya, maka musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang waktu pelaksanaannya bersama dengan penetapan Panitia Pengisian Anggota BPD.
(5)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memilih dan menyepakati salah satu diantara mekanisme musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat, jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
(6)Jumlah wilayah pemilihan ditentukan berdasarkan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(7)Hasil Kesepakatan mekanisme pemilihan anggota BPD dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi dasar Panitia dalam pelaksanaan pengisian calon anggota BPD.

Isi peraturan

Teks164PDFHirarki

Memuat teks peraturan…