DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 128

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup penetapan kebijakan Perpustakaan daerah meliputi bidang : a. hak dan kewajiban; b. pengelolaan perpu stakaan; b. pembudayaan gemar membaca; c. pelestarian naskah kuno; d. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara; e. kerjasama dan kemitraan; f. penghargaan; dan g. peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan ;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO7 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 47741;
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 99, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 ten.tang Pemerintahan Daerah (Lembaran b c d Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustalaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 76, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendaftaran dan Pemberian Penghargaan Naskah Kuno (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 202);
7.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 15 Tahun 2Ol4 tentang Penghargaan Gerakan Pembudayaan kegemaran membaca (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 202);
8.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Penggunaan koleksi khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 203);
9.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentarrg Tata Cara Pemilihan Anggota Dewan Perpustakaan, Organisasi Tata Kerja Dewan dan Sekretariat Dewan Perpustakaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 204); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH KABUPAIEN IOMBOK UTARA dan BUPATI IOMBOKUTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEI.IYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

a.menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
b.mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustalaan di Daerah; dan
c.membudayakan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyaralat.

Pasal 5

Ruang lingkup penetapan kebijakan Perpustakaan daerah meliputi bidang :

a.hak dan kewajiban;
b.pengelolaan perpu stakaan;
b.pembudayaan gemar membaca;
c.pelestarian naskah kuno;
d.pengembangan koleksi budaya etnis nusantara;
e.kerjasama dan kemitraan;
f.penghargaan; dan
g.peran serta masyarakat.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
1. a.memperoleh Layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan ;
2. b.mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
3. c.mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
4. d.berperan serta dalam pengawasan dal evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan. Masyaralat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbeliakang sebagai akibat falrtor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus. Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, inteleldual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. (21
(3)

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

a.meqjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
b.menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yalg dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasittas layanan perpustakaan di lingkungannya;
e.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpu stakaan; dan
f.menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamalan lingkungan perpustakaan.

BAB III

PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA Pasal 4l

Pasal 8

(1)Pemerintah daerah menyusun rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakan di daerah. Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaal sebageis6113 dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencala penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan ssfageirnans dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, sumber daya manusia, angg€rran dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.
(2)
(3)
(4)l^angkah-langkah dalam perencanaan penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penetapan visi, misi dan tujuan;
2. b.perumusan keadaan sekarang;
3. c.identifikasi kemudahan dan hambatan; dan
4. d.pengembangan perencanaan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai periencanaan pengelolaan perpustakaan diatur dengan Pertaturan Bupati.

Pasal 9

Pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 8 ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Bagran Kedua Jenis Perpu stakaan

Pasal 10

Jenis perpustakaan terdiri atas :

a.perpu stakaan umum;
b.perpu stakaan sekolah/madrasah; dan
c.perpu stakaan khusus.

Pasal 11

Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari:

a.perpustakaan
b.perpustakaan
c.perpustakaan
d.perpustakaan

Pasal 12

(l) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.

(2)Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjalg hayat.
(3)Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustalaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(4)Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan. daerah; kecamatan; desa; dan masyarakat.
(5)Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bertujuan untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 13

Fungsi perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah:

a.mengembangkan koleksi;
b.menghimpun koleksi muatan lokal;
c.mengorganisasi materi perpustakaan;
d.mendayagunakan koleksi;
e.menyelenggarakan pendidikan pengguna;
f.menerapkan teknologi informasi dan komunikasi;
g.melestarikan materi perpustakaan;dan
h.membantu peningkatan sumhr daya perpustakaan di wilayahnya.

Isi peraturan

Teks128PDFHirarki

Memuat teks peraturan…