DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

• Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang TJSLP meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan TJSLP di Daerah. • Ruang lingkup dalam wilayah Daerah dan/atau kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara berkeadilan serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi masyarakat luas pada umumnya;
c.bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, perlu diatur dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA dan BUPATI LOMBOK UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4.Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik yang badan hukum atau perorangan termasuk badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan yang menghasilkan barang maupun jasa.
7.Rencana Kerja Tahunan Perusahaan selanjutnya disingkat RKTP adalah rencana kerja perusahaan untuk satu tahun buku yang akan berjalan.
8.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah forum komunikasi perusahaan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan TJSLP.
9.Wilayah sasaran TJSLP adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat aktivitas usaha sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang TJSLP meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan TJSLP di Daerah.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah Daerah dan/atau kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB II

PERENCANAAN TJSLP

Pasal 3

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

a.partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
b.kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
c.kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.

Pasal 4

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP, antara lain:

a.memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP;
b.merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip TJSLP dengan mendasarkan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kebijakan Daerah;
c.menumbuhkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah;
d.melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
e.menyampaikan program tahunan, rencana kegiatan, dan alokasi anggaran TJSLP kepada Forum TJSLP; dan
f.melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSLP.

Pasal 5

Dalam melaksanakan TJSLP, Perusahaan berhak :

a.menyusun RKTP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkesinambungan:
b.menentukan program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan berdasarkan skala prioritas program pembangunan daerah;
c.menentukan sasaran yang akan menerima manfaat program TJSLP dari perusahaan yang bersangkutan;
d.mendapatkan kepastian hukum;
e.mendapatkan informasi yang terbuka: dan
f.mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari pemerintah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP.

Pasal 6

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan berkewajiban :

a.menyusun rencana pelaksanaan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip- prinsip TJSLP, kebijakan Pemerintah Daerah, dan peraturan perundangundangan yang berlaku.;
b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain;
c.melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan selalu memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
d.enetapkan komitmen bahwa TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan: dan
d.menyampaikan program tahunan, rencana kegiatan, dan alokasi anggaran TJSLP kepada Forum TJSLP.

Pasal 7

(1)Perusahaan yang melaksanakan TJSLP meliputi:
1. a.perusahaan yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang mempunyai kegiatan usaha mengelola sumber daya alam; atau
2. b.perusahaan yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang kegiatan usahanya tidak berkaitan dengan sumber daya alam tetapi dapat menimbulkan dampak kerusakan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.
(2)Perusahaan pelaksana TJSLP sebagaimana dim aksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di Daerah.
(3)Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
(4)Perusahaan dengan skala usaha mikro, kecil dan menengah dapat melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan dan kondisi perusahaan.

Pasal 8

(1)Program TJSLP dapat berbentuk :
1. a.bina lingkungan;
2. b.pemberdayaan masyarakat;
3. c.kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
4. d.bantuan langsung pada masyarakat; dan/atau
5. e.program pembangunan dan/atau perbaikan fasilitas umum, sosial, dan peribadatan.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
(3)Sasaran pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditujukan kepada:
1. a.masyarakat di wilayah kerja perusahaan; dan/atau
2. b.masyarakat di sekitar atau di luar wilayah kerja perusahaan.

Pasal 9

(1)Program bina lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi:
1. a.bina lingkungan fisik;
2. b.bina lingkungan sosial; dan
3. c.bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
(2)Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mencakup kegiatan berbentuk:
1. a.pembangunan sarana prasarana dasar layanan masyarakat yang mendukung sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup;
2. b.peningkatan kapasitas masyarakat yang menunjang kegiatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup berupa pelatihan-pelatihan, magang, kursus, dan pendampingan; dan
3. c.penguatan kelembagaan di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
(3)Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran melalui kegiatan antara lain:
1. a.penelitian dan pengkajian kebutuhan;
2. b.penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
3. c.pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
4. d.pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
5. e.pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
6. f.peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
7. g.penumbuhan inovasi dan kreativitas.
(5)Program bantuan langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dapat berupa:
1. a.hibah, dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
2. b.penghargaan, dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
3. c.beasiswa, diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
4. d.subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
5. e.bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
6. f.pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial.
(6)Program pembangunan dan/atau perbaikan fasilitas umum, sosial, dan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam bentuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada pada fasilitas umum, sosial dan peribadatan di wilayah sasaran.

Pasal 10

(1)Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSLP, meliputi:
1. a.sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
2. b.budaya, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kegiatan seni, moral, adat istiadat, hukum, pengetahuan, kepercayaan dan kemampuan olah pikir yang didapat dari masyarakat;
3. c.kesehatan, diarahkan agar seluruh wilayah di Daerah Kabupaten dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
4. d.pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
5. e.peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar rakyat;
6. f.lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
7. g.infrastruktur dan sanitasi lingkungan yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
8. h.sarana dan prasarana keagamaan; dan
9. i.program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
(2)OPD terkait dengan program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginventarisasi data dan melaksanakan verifikasi, serta menyediakan data mengenai program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh Perusahaan.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…